Penulis: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Tata Negara

Dunia media sosial terus meributkan isu atau kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras (RSSS) oleh Pemda DKI Jakarta dengan lakon utama Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Banyak tudingan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah kehilangan kepercayaan publik karena memihak, menyikapi sesuatu yang seharusnya hanya bisa diputus oleh pengadilan sehingga independensinya dipertanyakan. Itulah tudingannya.

Kata mereka, pernyataan KPK bahwa tidak ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam kasus pembelian RSSS itu tidaklah wajar. Pernyataan itu bertentangan dengan fakta banyaknya peraturan yang dilanggar dalam proses pembelian RSSS itu. Melanggar prosedur resmi itu adalah pelanggaran hukum. Begitu pun pernyataan komisioner KPK bahwa tidak ada niat jahat (mens rea) dalam kasus itu, dinilai sebagai hal yang mengada-ada.

KPK dituding mendapat te kanan politik dan takut, punya motif melindungi, motif perkoncoan, dan sebagainya.

Kata para pengkritik, dua alat bukti untuk membawa kasus itu ke pengadilan sudah ada sehingga urusan niat jahat dan pelanggaran hukum seharusnya hanya diputus oleh pengadilan, bukan dipotong oleh KPK. Apalagi Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan atas permintaan KPK sendiri sudah menyatakan negara dirugikan sekitar Rp 191 miliar dalam pembelian tersebut.

Sebaliknya, KPK bertahan pada sikapnya untuk “belum” meningkatkan kasus itu ke tingkat penyidikan dengan alasan pihaknya tidak mau gegabah dan sewenang-wenang. Sebelum ditemukan dua alat bukti yang signifikan, pihaknya tidak akan meningkatkan kasus itu ke penyidikan. Dari kalangan masyarakat pun banyak yang menerima alasan KPK.

Kedua pihak sama-sama berpegang teguh pada alasan masing-masing, sementara akal sehat publik (public common sense) mempunyai arus penilaiannya sendiri. Public common sense biasanya lebih sejalan dengan bisikan hati nurani, tinggal pihak-pihaknya mau jujur atau tidak. Yang bersikap tidak jujur, entah KPK, entah penyerangnya pasti akan ditusuk-tusuk oleh suara terdalam lubuk hatinya sendiri.

Kita yang tidak mengurus langsung perkara tertentu tidak bisa mengatakan yang mana yang benar dari keduanya. Tetapi Melihat kontroversinya, rasanya seruan agar kita bisa berhukum secara waras, bersyukur secara benar, harus diteriakkan keras-keras dalam konteks ini.

Kita harus berpijak pada prinsip, KPK tidak boleh dipaksa-paksa untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka jika memang belum memiliki, minimal, dua alat bukti. Mungkin benar kata orang bahwa kalangan yang mendesak KPK untuk meningkatkan kasus itu ke penyidikan adalah lawan-lawan politik Ahok yang membenci Ahok, terutama dalam konteks pemilihan gubernur (pilgub) mendatang.

Dalam bahasa agama, prinsip tidak boleh mendesak-desak KPK itu bisa dinyatakan dengan kalimat, “Janganlah kebencianmu terhadap seseorang menyebabkan kamu berlaku tidak adil.” Janganlah kebencianmu terhadap Ahok mendorong kamu memaksa-maksa KPK agar Ahok diadili melalui cara berhukum secara tidak waras.

Tetapi harus diingat, dalil yang bersumber dari agama itu bisa dibalik juga dengan metode mafhum mukhalafah, sehingga bunyinya menjadi, “Janganlah kesenangan atau perkoncoanmu terhadap seseorang menyebabkan kamu berlaku tidak adil.” Janganlah perkoncoan dan kesenanganmu terhadap Ahok menyebabkan kamu membelokkan atau menyembunyikan kasus dari proses hukum yang waras. Hukum adalah hukum yang mempunyai parameter-parameternya sendiri.

Seruan untuk berhukum secara waras, tidak memaksa-maksa, sekaligus tidak menyembunyikan kebenaran hukum, harus diteriakkan karena warna politik ikut membayangi kasus RSSS ini. Semua harus bersikap prinsipiil, hukum harus ditegakkan tanpa kepentingan-kepentingan dan tekanan-tekanan politik. Yang melanggar prinsip ini bisa disebut sebagai pengkhianat terhadap eksistensi negara.

Kalau kita bermain-main dengan penegakan hukum, misalnya senjalankan atau membiarkan terjadinya politisasi hukum, menjual belikan hukum melalui penyuapan, menjalankan hukum karena pengaruh permusuhan atau pertemanan maka akibatnya eksistensi negaralah yang dipertaruhkan. Negara bisa hancur jika hukum ditegakkan dengan cara seperti itu.

Itulah sebabnya, siapa pun yang menegakkan hukumatau menggalang dilakukannya tindakan hukum dengan tidak waras dapat digolongkan sebagai pengkhianat karena mereka sedang mendorong runtuhnya negara. Muhammad Rasulullah pernah mengatakan, hancurnya negara-negara dan bangsa-bangsa yang besar dan kuat disebabkan oleh terjadinya ketidakadilan, pengistimewaan hukum kepada orang besar, dan penghukuman sewenang-wenang terhadap orang-orang kecil.

Hadis Nabi itu berlaku universal, kapan pun dan di marra pun, bukan spesifik menjadi dalil bagi agama Islamsaja, dan karenanya berlaku juga untuk Indonesia. Negara bisa hancur berantakan jika penegakan hukum dilakukan secara main-main dan dengan cara tidakwa ras. Logikanya sederhana saia. Saya sudah pernah menulis di rubrik kolom ini beberapa waktu yang lalu tentang ancaman empat dis. Jika hukum sudah melenceng dari tujuannya untuk menegakkan keadilan, berarti terjadi disorientasi.

Jika disorientasi selalu terjadi maka akan muncul distrust (ketidakpercayaan) publik terhadap penegak hukum bahkan terhadap negara. Jika distrust selalu dipelihara maka akan muncul disobedience (pembang kangan) masyarakat terhadap institusi-institusi negara. Jika disobedience berkepanjangan maka selanjutnya adalah disintegrasi alias kehancuran negara. Mengapa? .

Sebab jika sudah tidak percaya pada penegak hukum maka setelah bersikap disobedience,’ masyarakat akan mencari jalan sendiri melalui operasi caesar yang sangat berbahaya bagi kelangsungan negara. Ini semua masih sangat bisa dihindari dan diantisipasi dari sekarang dengan cara meluruskan langkah untuk berhukum secara waras. Hukum harus diisolasi sejauh mungkin dari permainan-permainan politik, permainan uang, kebencian atau kesukaan terhadap seseorang kecuali kalau kita memang ingin menghancurkan negara dengan sadar.

Tulisan ini telah dimuat dalam koran SINDO, 25 Juni 2016.

Penulis: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Tata Negara

Jagat hukum Indonesia dikisruhkan lagi oleh berita pembatalan atas tidak kurang dari 3.143 peraturan daerah (perda) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pasalnya, bisakah Mendagri melakukan pembatalan secara sepihak terhadap perda? Bukankah Menurut konstitusi pengujian legalitas dan pembatalan perda yang telah berlaku secara sah itu hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA)?

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan kementerian besar yang pasti mempunyai biro hukum yang kuat untuk memagari Mendagri agar tidak sampai membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum. Pencabutan 3.143 perda itu tentu sudah dipelajari secara saksama dan diyakini oleh tim hukum Kemendagri sebagai langkah yang tidak melanggar hukum. Betulkah?

Kalau kita melihat masalah itu dari rezim hukum pemerintahan daerah, Mendagri memang mempunyai kewenangan untuk membatalkan perda sesuai dengan ketentuan Pasal 251 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tapi jika dilihat dari rezim hukum perundang-undangan, dasar hukum yang dipergunakan Mendagri untuk melakukan pembatalan itu adalah salah Secara hukum. Tepatnya isi UU No 23 Tahun 2014 itu bertentangan dengan UU lain, yakni UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang bersumber langsung dari UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945.

Menurut Pasal 24A UUD NRI 1945, pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan oleh MA. Adapun pengujian konstitusionalitas Ut terhadap UUD dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan yang demikian sudah dituangkan dengan tepat didalam Pasal 9 UU No 12 Tahun 2011 yang menyatakan dugaan pertentangan UU dengan UUD diperiksa dan diputus MK, sedangkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang an di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diperiksa dan diputus oleh MA.

Dengan demikian lembaga eksekutif Presiden atau kementerian, sebenarnya tidak bisa melakukan pembatalan terhadap perda secara sepihak dengan alasan apa pun. Pembatalan atau pencabutan perda harus dilakukan menurut rezim hukum perundang-undangan ini. Pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana posisi UBE No 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang melalui Pasal 251, memberi kewenangan kepada Mendagri untuk mencabut perda? Jawabannya Simpel Aja. Yang lebih kuat untuk diikuti adalah ketentuan UU No 12 Tahun 2011 yang menentukan, pengujian legalitas atas perda hanya bisa dilakukan oleh MA melalui perkara judicial review.

UU No 12 Tahun 2011 ini lebih kuat karena ia merupakan derivasi langsung dari ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945. Seharusnya pembentuk UU No 23 Tahun 2014 tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa pembatalan atau pencabutan perda karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hanya bisa dilakukan melalui judicial review oleh MA, bukan oleh menteri atau gubernur. Pembentuk UU tidak boleh mencampur aduk antara kewenangan yudikatif dan pengawasan administratif.

UU Pemerintahan Daerah yang sebelumnya, yakni UU No 32 Tahun 2004 telah mengatur masalah tersebut dengan cukup baik meskipun tidak juga sepenuhnya tepat. Menurut Pasal 145 UU N0 32 Tahun 2004 setiap perda yang sudah diberlakukan harus disampaikan kepada pemerintah (pusat) paling lama 7 hari sejak ditetapkan oleh legislator daerah Dalam waktu 60 hari sejak disampaikan oleh legislator daerah, pemerintah pusat bisa membatalkannya. Jika dalam kurun waktu tersebut perda tidak dibatalkan oleh pemerintah pusat, maka ia menjadi berlaku sepenuhnya.

Ketentuan yang diatur di dalam UU No 32 Tahun 2004 itu dapat dinilai lebih baik karena lebih memberi kepastian hukum terhadap perda. Sebaliknya ketentuan berdasar UU No 23 Tahun 20014 yang tidak memberi batasan waktu, kapan paling lama pemerintah pusat atau jenjang pemerintahan yang lebih tinggi dibolehkan membatalkan perda, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pembatalan itu bisa dilakukan kapan saja sewaktu-waktu pusat mau melakukannya, termasuk karena ada insiden yang sebenarnya lebih merupakan soal teknis pemerintahan

Maka itu sangatlah tepat apabila pembatalan perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetaplah hanya dilakukan oleh lembaga yudisial melalui judicial review di MA. Jika diperlukan pencabutan perda di luar judicial review, ada jalan lain yang bukan tindakan sepihak Mendagri, yakni mekanisme legislative review. Artinya pembatalan itu dilakukan oleh legislatif daerah melalui proses legislasi oleh kepala daerah dan DPRD dengan mencabut atau menggantinya dengan perda baru yang setara.

Prosedur yang demikian sama dengan prosedur executive review terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah seperti peraturan pemerintah,perpres, peraturan kepala daerah yang semuanya bisa dicabut sendiri oleh lembaga yang membuatnya. Dengan demikian untuk mencabut penda yang sudah berlaku secara sah hanya tersedia dua pintu, yaitu judicial review di MA dan legislative review di pemerintahan daerah sendiri, tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh pemerintah yang di atasnya.

Penegakan negara hukum menuntut kecermatan dan kesabaran. Kalau misalnya dengan niat baik pemerintah yang sekarang melakukan pembatalan atas perda secara sepihak tanpa melalui judicial review atau legislative review, bisa jadi suatu saat pemerintah yang akan datang melakukan juga pembatalan perda secara sepihak bukan dengan niat baik, melainkan dengan cara se wenang-wenang. Alasannya, pemerintah sebelumnya melakukan hal itu. Kalau itu yang terjadi, rusak lah negara hukum kita.

Tulisan ini telah dimuat dalam koran SINDO, 18 Juni 2016.

Penulis: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Tata Negara

“Sekarang kami undang Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, Tuan Mahfud MD, untuk menyampaikan pidato,” kata moderator tua itu. Saya pun maju ke podium untuk menyampaikan pidato sekitar 15 menit di Cassablanca, Maroko. Pada 12 Juni 2012 itu saya diundang untuk berbicara di depan konferensi in terasional yang dihadiri oleh pimpinan MK dari berbagai negara yang pernah dijajah Prancis dan menjadikan bahasa Prancis sebagai bahasa nasional mereka.

Saya agak terkesima dan terharu ketika pimpinan sidang yang merupakan ketua MK itu memberi pengantar untuk pidato saya. Dia bilang, Mr Mahfud adalah ketua MK Indonesia yang dicatat baik oleh dunia internasional.

MK Indonesia, saat itu, me mang masuk 10 MK palingefektif di dunia sesuai dengan catatan di dalam Harvard Handbook. Tetapi yang membanggakan dan mengharukan saya bukan soal MK Indonesia masuk 10be sar dunia, melainkan ketila dia menyebut Pancasila, Dasa Sila Bandung, dan Bung Karno.

Dia tidak tahu banyak tentang Mr Mahfud kecuali yang dibacanya di Google dan Youtube Tetapi dia mengenal Bung Karno yang berhasil membangkitkan harga diri dan kesadaran nasional bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk menjadi negara yang benar-benar merdeka, terlepas dari jeratan kolonialisme dan neokolonialisme.

Rupanya waktumasih remaja diaílantayahnya hadir pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 dan dia mengetahui Pancasila sebagai ideologinegara Indonesia serta ikut meneriakkan Dasa Sila Bandung. Untuk meyakinkan penjelasannya itu, dia mengajak saya berdiri dan menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung. Kami pun menyanyikan Halo Halo Bandung sambil berdiri. Diahafal lagu itu.

Pancasila itu hebat karena bisa mempersatukan kita sebagai bangsa yang sangat majemuk. Pada 27 Oktober 2015 yang lalu saya diundang untuk memberi kuliah umum di American University of Beirut. Pertanyaan utama yang diajukan di dalam term of refference kuliah dan dialog vang bertajuk “Democratic Systemof Indonesiaina Plus ralistic Setting” itu adalah bagaimana Indonesia membangun bangsa sehingga menjadi begitu kuat kebersatuannya.

Saya kemukakan, indonesia membangun kebersatuan de ngan ideologi Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika (unity in diversity). Pancasila sebagai dasar ideologi negara, tumbuh dari bawah agai kesadaran yang hidup berad-abad, bukan dipaksakan dari us melalui kebijakan represif. Itu sebab nya Bung Karno sebaga encetus Pancasila menyataka tirinya bukan membuat Pancasila, melainkan menggali dari ak budaya bangsa yang sudah menjadi kesadaran hidup bersama selama berabad-abad.

Saya kemukakan juga, dengan Pancasila bangsa Indonesia bersatu kokoh meskipun wilayahnya sangat besar dan beragam pula ikatan primordialnya. Indonesia memiliki 17.504 pulau, mempunyai 1.340 suku bangsa, mempunyai 736 bahasa daerah, dan mempunyai minimal, 6 agama yang disebut di dalam peraturan perundangundangan di samping berbagai agama dan keyakinan yang tidak disebutkan secara resmi.

Dengar pluralitasitu Indonesia bisa bersatu melalui sistem demokrasi yang dibangunnya sendiri. Ini jauh berbeda dengan India, misalnya, yang ketika Mahatma Gandhi menyatakan India yang majemuk akan menjadi negara bersatu melalui sistem demokrasi ternyata terpecah se cara tragis. Pada 1947 Ali Jinnah mendirikan negara Pakistan, menyatakan lepas dari India, dengan alasan orang orang Pakistan memeluk agama Islam se dangkan orang Hindustan (India) memeluk agama Hindu.

Setelah memisahkan diri dari India dengan alasan perbedaan agama, Pakistan pun pecah juga. Orang-orang Pakistan yang ada di belahan barat, berkulit agak terang, tampak lebih intelek, dan berbahasa Urdu, dianggap tidak ramah dan tidak adil terhadap orang-orang Bangladesh yang ada di belahan timur, berkulit agak gelap, dan berbahasa Bengali. Pada 1971 Bangladesh pun melepaskan diri dari Pakistan untuk menjadi negara merdeka. Kawasan itu sampai sekarang masih menghadapi gerakan disintegrasi dari Kashmir.

Indonesia selamat dari tragedi seperti yang dialami di India karena Pancasila bisa menjadi pengikat kebangsaan yang kokbh. Pada 8 Februari 2012 Rashad Husein, utusan Presiden AS Barack Obama dalam urusan penegakan HAM untuk negara-negara OKI, berkun jung ke Kantor MK di Jakarta Kepada saya dia menyoal ten tang munculnya gejala intole ransi dan diskriminasi, peng usiran, dan perusakan rumal ibadah oleh sekelompok orang atas nama agama.

“Apakah konstitusi di Indo nesia masih efektif?” tanya Husein. Saya menjelaskan, konstitusi di Indonesia bekerja efekti karena Indonesia mempunya Pancasila. “Kasus-kasus yang Anda sebutkan sangatlah kecil dan hanya merupakan problem penegakan hukum dan keamanan yang reguler saja. Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan penduduk sekitar 248 juta jauh lebih besar dari 20 negara yang besar besar di Eropa. Di Eropa yang negaranya kecil-kecil saja masih ada kekerasan-kekerasan dan intoleransi seperti itu,” jawab saya, tentu dengan membela Indonesia.

Alhasil, secara konseptual Pancasila sebagai dasar dan ideologinegarasudahsangatkokoh, berhasil melumat setiapgerakan disintegrasi. Tantangan kita sekarang bukanlah Pancasila sebagai ideatau cita (citane gara, cita hukum, cita budaya, dan sebagainya), melainkan realitas ketidakadilan, melemahtiya supremasi hukum, merajalelanyakorupsi, dan melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal-halitulah yang mengancam keutuhan Indonesia kini.

Itu saya sampaikan di depan putri Bung Karno, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan ribuan hadirin pada syukuran hari lahirnya Pancasila di Tugu Proklamasi Rabu kemarin. Tiga hari yang lalu, 1 Juni 2016, Presiden sudah mengeluarkan Kepres Nomor 24/ 2016 tentang Hari Lahir Panca sila. Mudah-mudahan kita tetapingat, tantangan bagi Indonesiasekarangini bukanlah soal cita-ideologis Pancasila, me lainkan penerapan Pancasila tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tulisan ini telah dimuat dalam koran SINDO, 4 Juni 2016.