Ujian Remediasi
Semester Ganjil 2016/2017
Saya mahasiswa UII. Saya ingin mengikuti Ujian Remediasi. Saya akan:

1.    Melakukan key-in matakuliah di Unisys, sesuai jadwal, mulai 16 Januari 2017 jam 08.00 sampai dengan 17 Januari 2017 jam 18.00.
2.    Memeriksa nomor tagihan melalui tagihan.uii.ac.id, yang tersedia mulai 18 Januari 2017 jam 09.00. Read more

Penulis: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Hak Administrasi Negara

Suatu hari menteri hukum dan HAM mendapat tele U pon dari seseorang yang memberi tahu di Bandara Soekarno-Hatta ada 21 orang asing yang sedang diinterogasi karena dicurigai masuk secara ilegal. Sang menteri segera meluncur ke imigrasibandarauntuk memeriksa sendiri. Kesimpulannya, “Merekaharus dipulangkan, saat itu juga”. Perintah diberikan, pelaksana di lapangan menyatakan, “Siap, laksanakan”.

Beberapa hari kemudiansang menteri mendapat telepon lagi. diberitahu, di sebuah rumah di Jakarta telah digerebek beberapa orang asing yang menjadi pekerja seks komersial (PSK). Sang menkum-HAM pun me luncur ke tempat itu untuk memastikan apa yang terjadi dan bagaimana masalah keimigrasiannya. Setiba di lokasi sang menkum-HAM kaget.

Orang-orang yang digerebek sebagai PSK itu adalah orangorang yang sama dengan orangorang yang beberapa hari sebelumnya dipergoki di Bandara Soekarno-Hatta dan sudah diperintahkan agar dipulangkan hari itu juga. Jadi, meskipun aparat di bawahnya menyata kan “siap, melaksanakan” untuk memulangkan orang-orang asing itu, ternyata rombongan pendatang haram itu tetap masuk ke jantung Ibu Kota.

Mereka bisa dengan leluasa menjadi tenaga kerja secara ilegal. Tlegal karena tidak ada izin kerjanya dan ilegal juga jenis pekerjaannya sebagai PSK Mungkin Anda penasaran, siapa gerangan menkum-HAM tersebut?Yang jelas menkum-HAM tersebut bukan menkum-HAM yangsekarang. Pak Yasona Laoly, tetapi seorang menkum-HAM yang menjabat belasan tahun sebelum 2004. Tidaklah terlalupenting untuk tahu menkum HAM yang mana itu.

Yang penting diketahui, sebenarnya urusan tenaga kerja asing (TKA) ilegal itu kalau dari sudut hukum itu sangat simpel, mudah diselesaikan, yaitu dipulangkan dengan paksa atau dideportasi. Dan, kalau pemerintah melakukan itu, tidak akan terlibat konflik dengan negara lain karena setiap negara berwenang untuk memulangkan paksa TKA ilegal. Negara asal TKA ilegal itu tidak akan bisa mempersoalkannya secara hukum. Masalahnya hukumnya mudah, tapi penegakannya di birokrasi sering koruptif.

Harus diyakini pula, kalau berbicara tenaga kerja ilegal, tenaga kerja Indonesia (TKT) di luar negeri diyakini jauh lebih banyak daripada TKA ilegal yang masuk ke Indonesia. Tak perlulah menyebut banyak negara, cukup kitacontohkandi duanegarasaja, TKlilegalsudah mencapai jutaan orang ketika pergi ke Malaysia beberapa waktu lalu saya diberitahu oleh otoritasresmi,adalebih dari 2,5 juta WNI di Malaysia dan sekitar 1,4 juta di antaranya ilegal. Kalau pergi ke Arab Saudi misalnya, kita pun menjaditahu bahwa ada ratusan ribu TKI ilegal di sana.

Kita tentu masih ingat pada awal 2000-an Pemerintah Malaysiayangdipimpin Mahathir Mohammad mengangkut tidak kurang dari 70.000 TKI dari Malaysia dan menurunkannya begitu saja di Nunukan, Kalimantan Utara karena mereka bekerja secara ilegal. Kalau pergi ke Arab Saudi, kita juga langsung tahu ada sebuah rumah tahanan Tarhil Sumaysyi, di Sijjin (di dekat Mekkah) yang menampung ribuan WNI yang akan di-. pulangkan secara paksa karena bekerja secara ilegal di sana.

Secara hukum Indonesia pun bisa melakukan langkah seperti yang dilakukan Malaysia dan Arab Saudi terhadap T’KA ilegalnya. Yakni, tangkap kemudian adili mereka dan atau pulangkan dengan paksa mereka karena pelanggaran hukum keimigrasian. Tetapi, problem kita dalam mengatasi persoalan initerletak di birokrasi kita yang korup.

Dalam banyak kasus, para TKA ilegal dan agen-agennya itu bekerja sama secara melanggar hukum dengan oknum-oknum di birokrasi kita. Caranya, bisa dengan pembiaranpasporpalsu, penyalahgunaan visa, penampungan secara gelap, pemberian izin tanpa wewenang, dan sebagainya. Contoh simpelnya, ya, pengalaman menkum-HAM kita yang saya ceritakan di atas. Diasudah memergokidanlang sung memerintahkan pents langan paksa, tapi ternyata TUA ilegal itu masih bisa masul de ngan leluasa ke rumah pesam pungan PSK.

Kalau tidak bekerja sama dengan oknun dibirolcrasi kita, haltersebut tidak mungkin bisa terjadi. Jadi, kalau urusan TKA ilegalitu, penyelesaiannya secara hukum dan prosedural mudah asalkan birokrasi kita ditata de ngan benar. Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan Saber Punglinya cukup membuktikan betapa virus korup sudah begitu parah menggerogoti linilini birokrasi kita. Pembenahan birokrasi secara cepat dan tegas, dengan demikian, menjadi salah satu kunci utama untuk mengatasi berbagai korupsi di negara kita, termasuk korupsi lolos dan amannya TRA ilegal di negara kita.

Dalam konteksTKA sebenarnya yang juga menjadi masalah penting adalah TKA yang legal atau dilegaikan melalui persetujuan resmi. Menurut berita yang belum dikonfirmasi secara resmi, banyak proyek yang sedang dilakukan di Indonesia sekarang ini yang bahan-bahan atau material dan pekerjapekerjanya dibawa dari negara yang berinvestasi di Indonesia. Mulai dari kayu, semen, paku, pekerja ahli, maupun pekerja kasar sampai pada tukang sapu, tukang angkat-angkat, dan angkut-angkut dibawa dari negara yang berinvestasi.

Pekerja-pekerja yang seperti itu bisa “dianggap” legal karena disetujui oleh dua pemerintah meskipun misalnya TKA yang bersangkutan tak memenuhi syarat harus bisa berbahasa Indonesia. Menurut hukum, kesepakatan yang dibuat secara sah mengikat sebagai UU bagi yang membuatnya. Sebab itu, pihak pengirim TKA legal ini merasa tidak melanggar hukum apapun karena dasarnya adalah kesepakatan antardua pemerintah. Masalah tersebutadalah soal kebijakan (policy), bukan soal hukum.

Pemerintah tentu dihadapkan pada dilema. Kalau kebijakan itu tidak ditempuh, investor yang cocok tidak akan masuk. Tetapi, kalau kebijakan itu ditempuh tenagakerjakitasendiri hanya menjadi penonton dan tak bisa ikut menikmati manfaat ekonomi dari proyek itu. Palingpaling, rakyat hanya bisa berharap daritrickle down effect atau tetesan yang kecil-kecil saja.

Soal TKA legal atau dilegalkan berdasar kebijakan dalam hubungandaganginibelumnada penjelasan resmi dari pemerintah, tetapi dalam pembicaraan dari mulut ke mulut atau di dunia media sosial sudah ramai dibicarakan dan ditunjukkan fakta-faktanya. Ada baiknyapemerintah menjelaskan masalah ini secara terbuka. Dan, oleh karena masalah ini lebih merupakan masalah politik (kebijakan) daripada masalah hukum, penyelesaiannya harus juga melalui jalur politik.

Tulisan ini telah dimuat dalam koran SINDO, 7 Januari 2017.

Konten ini dilindungi dengan sandi. Masukkan sandi Anda di sini untuk menampilkannya:

Karya Ilmiah: Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag. 
Verifikasi Penilaian Profesor terhadap Naskah Karya Ilmiah [ tautan berikut ]
JURNAL
BUKU
LAPORAN PENELITIAN

Konten ini dilindungi dengan sandi. Masukkan sandi Anda di sini untuk menampilkannya:

Konten ini dilindungi dengan sandi. Masukkan sandi Anda di sini untuk menampilkannya:

Pelatihan Hukum Negosiasi Dan Mediasi Kontrak Bisnis Gelombang I dan II

11 – 12 dan 13 – 14 Januari 2017

pelatihan-hukum-negosiasi-dan-mediasi-kontrak-bisnis-gelombang-i-dan-ii-fh-uii-figur2Saat ini perkembangan bisnis sudah maju pesat, banyak pihak yang melakukan hubungan hukum bisnis guna memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan-hubungan hukum bisnis ini biasanya dituangkan dalam suatu kontrak bisnis, seperti Kontrak Jual-Beli, Kontrak Kredit dan masih banyak lagi. Perkembangan bisnis yang semakin pesat seperti di era globalisasi seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa akan banyak juga permasalahan yang mengikuti dalam dunia bisnis, permasalahan tersebut pastinya akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit lagi jika telah masuk dalam ranah pengadilan. Read more

Tamansiswa (11/01), Rabu 11 Januari 2017 dan jam 09.00-16.15 WIB waktu menyesuaikan jadual kelas (unduh), Program Studi Ilmu Hukum FH UII menyelenggarakan acara Sosialisasi Key-in bagi mahasiswa baru 2016.Mahasiswa A ngkatan 2016 diwajibkan untuk mengikuti acara ini. Key-in merupakan satu agenda akademik yang harus dilakukan oleh semua mahasiswa, Mahasiswa dapat merencanakan agenda kuliah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Memilih mata kuliah dan dosen secara mandiri sesuai dengan keinginan. Namun juga harus memperhatikan saran pengambilan mata kuliah tiap semesternya. Semester saran merupakan KRS simulasi yang cukup ideal.

 

Wahyu Sudrajat S.H., M.H.Li
(Hakim Pengadilan Negeri Magelang)
Tidak ada satu pun manusia bodoh, yang kerap ada hanyalah manusia yang kurang beruntung karena bertemu guru yang tidak pas untuk dirinya – Mario Teguh.

Dengan kalimat tersebut, Pria kelahiran Tasikmalaya pada tanggal 31 Juli 1980 dengan nama lahir Yanyan Daryana mulai mengawali cerita panjang kehidupannya. Bukan tanpa sebab, Perjalanan hidup pria berumur 37 tahun ini sangatlah berliku. Wahyu Sudrajat atau kerap disapa Kang Wahyu (semasa kuliah) adalah pria yang tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang hakim dengan segudang prestasi yang dimilikinya, ia merupakan salah satu alumnus FH UII yang tercatat sebagai sarjana dengan predikat cumlaude pada tahun 2003.
Masa sekolah merupakan masa yang paling bahagia bagi Wahyu. ia bersekolah di SMPN 2 Tasikmalaya & SMUN 1 Tasikmalaya yang merupakan sekolah favorit se-Bumi Priangan Timur. Kebahagiaan tersebut ternyata tidak kekal, itulah yang harus dihadapi oleh Kang Wahyu, karena setelah dinyatakan lulus, setidaknya ia harus menghadapi satu kenyataan pahit, yakni dinyatakan tidak lolos seleksi taruna akademi militer, padahal itu merupakan cita-citanya sejak kecil..
Pada awalnya tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk pergi ke Yogyakarta terlebih untuk masuk ke suatu Universitas dengan melihat keadaan finansial orang tuanya yang saat itu dalam keadaan tidak baik. Tetapi takdir berkata lain, sepulangnya dari berolahraga ia mendapatkan selebaran yang mengiklankan suatu bimbingan belajar (BIMBEL) yang mendapatkan fasilitas dan biaya murah di Yogyakarta, bermodal nekat dan mengajak satu temannya, akhirnya ia berangkat ke Yogyakarta. Selagi ia mengikuti kegiatan Bimbingan Belajar (BIMBEL) pikiran untuk masuk ke suatu universitas mulai memasuki pikirannya, dan FH UII adalah institusi yang dipikirkanya. Tanpa berpikir panjang ia memantapkan hati untuk mengeyam pendidikan di FH UII.
Tidak semulus yang dibayangkan, salah satu syarat untuk memulai kuliah di FH UII adalah melakukan registrasi ulang seperti yang diterapkan universitas lainnya. Pada saat itu kondisi finansial keluarga Wahyu yang kurang baik menjadi kendalanya. Wahyu tidak diam, seperti pepatah sunda yang mengatakan “Cikaracak ninggang batu laun laun jadi dekok” (harus punya tekad dan semangat yang pantang mundur) dan pesan dari kedua orangtuanya, Wahyu terus optimis mencari cara agar ia bisa melakukan registrasi ulang dan dinyatakan sebagai mahasiswa FH UII. Akhirnya, Kuasa Allah ia rasakan, ia mendapatkan kemudahan setelah adanya kesulitan yakni orang tuanya memperoleh sejumlah uang di detik-detik terakhir ditutupnya registrasi ulang dan diberi dispensasi untuk membayar kekurangan uang registrasi sehari lewat dari waktu penutupan oleh dekan FH UII pada masa itu (Dr. M Busyro Muqoddas S.H.,M.Hum. , sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6.
Pria dengan pikiran cemerlang ini semasa kuliahnya tercatat selalu mendapatkan beasiswa, antara lain Beasiswa Prestasi Akademik dari Kopertis wilayah V DIY, Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Astra, dan Beasiswa Habibi Center, bahkan saat ini ia resmi berstatus sebagai LPDP Awardee untuk melanjutkan studi S3. Sebagai mahasiswa idealis ia juga tercatat aktif di berbagai kegiatan organisasi seperti Study Club, KAMMI Cabang UII, dan Takmir Masjid Al-Azhar serta magang di dispensasidan Bantuan Hukum FH UII, dari organisasi dan magang tersebut ia belajar untuk mengkoordinir, berbicara di depan publik, serta berpikir kritis. Baginya pembelajaran yang didapatnya selama di dalam dan di luar kelas sangatlah berharga, karena pembelajaran yang di berikan FH UII membentuknya untuk memiliki idealisme tinggi.
Akibat keuletan dan idealismenya, ia langsung diangkat menjadi staff kajian & diskusi di LKBH FH UII sehari sebelum dinyatakan lulus pada tahun 2003 yang membuatnya bersyukur karena tidak pernah menyandang gelar sebagai pengangguran sedetik pun. Tidak berhenti sampai disitu, karirnya terus melejit, pada bulan desember 2003 Ia dinyatakan lolos menjadi Cakim (Calon Hakim) lewat jalur rekomendasi yang dimiliki oleh FH UII. Bagi Wahyu hal tersebut merupakan berkah ke-sekian kalinya.
Wahyu di kenal sebagai hakim muda yang kritis bahkan karena saking kritisnya ia dijuluki sebagai hakim pemberontak. Predikat ini diberikan oleh Prof. Jimly ketika Wahyu menjadi salah satu Juru Bicara dari Forum Diskusi Hakim Indonesiaketika ia menyampaikan “Kami adalah harimau konstitusi, tetapi kami dipaksa dan diperlakukan menjadi seperti seekor kucing” dan “Hukum Tata Negara Darurat belum siap mengakomodir jika seluruh hakim di Indonesia mengundurkan diri dalam waktu serempak” pada tahun 2012 di hadapan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar saat itu. Tidak hanya itu, penyampaiannya yang lugas, kritis, dan mendasar membuat Prof. Jimly juga turut mengacungkan dua Ibu Jari mengarah ke atas kepada Wahyu sambil berkata “orator memang!”.
Tidak ada yang dapat menghentikan pemikiran kritisnya, pada Tahun 2015 Wahyu kembali menjadi Juru Bicara Forum Diskusi Hakim Indonesia, bersama-sama dengan LeIP (Lembaga Advokasi untuk Indepedensi Peradilan) dalam kesempatan audiensi kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ketika itu ia menyuarakan mengenai pentingnya RUU Jabatan Hakim sebagai amanah konstitusi yang turut dihadiri oleh Wamenpar RB Prof. Dr. Eko Prasojo.
Baginya selama ia menjadi Hakim pembelajaran di FH UII yang di dapatnya sangat membantu sekali dalam dunia pekerjaan, hal ini yang ia rasakan selama ia mengabdi pada profesi ini. Bukan tanpa sebab, muatan keislaman di FH UII lebih banyak dan dapat memberikan cara pandang lain. Selain itu, muatan keislaman yang diajarkannya juga mengandung integritas, yakni integritas yang bermuatan religius. Identitas keislaman FH UII juga kuat, sehingga turut menciptakan sisi idealisme yang berbeda dari alumni universitas lainnya.
“Jangan pernah sekali-kali merendahkan orang lain. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. (HR. Muslim). Tidak akan dihinakan orang yang rendah hati & tidak akan pernah mulia orang yang tinggi hati.”
[Wahyu Sudrajat, Hakim, 2017]