Sosialisasi Konversi Kurikulum (bagi yang belum mengikuti)

Disampaikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi S1 Reguler yang belum mengikuti sosialisasi konversi Kurikulum 2013 ke kurikulum 2017, wajib mengikuti sosialisasi dan  diberikan kesempatan pada Senin, 23 April 2018. Read more

Penataran Dosen Hukum Ekonomi Islam se Indonesia Pertama, diselenggarakan di FH UII

Penataran Dosen Hukum Ekonomi Islam se Indonesia Pertama

Tamansiswa (19/04), Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam (APPHEISI) bekerjasama dengan Prodi Hukum dan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) menyelenggarakan Penataran Dosen Hukum Ekonomi Islam se Indonesia Pertama. Kegiatan diselenggarakan Kamis s.d. Jumat 19-20 April 2018 mulai jam 09.00 WIB di Ruang Sidang Lantai 3 Gedung Prof. Moch. Yamin FH UII Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta. Read more

FH UII ADAKAN KULAP (FIELD CLASS) MK PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KE LEGISLATIF-EKSEKUTIF DIY

FH UII Selenggarakan KULAP (FIELD CLASS)

YOGYAKARTA (FH UII) – Fakultas Hukum UII menyelenggarakan kuliah lapangan (Field Class) Mata Kuliah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Semester Genap TA. 2017-2018 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Biro Hukum Pemerintah Daerah DIY, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Field Class tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) hari tanggal 16-17 April 2018 dengan tema “Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”. Read more

Penegakan Hukum Bukan Soal Nyali

Sepanjang putusan perkara praperadilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel belum dan/atau tidak dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi, maka tidak ada pilihan lain kecuali menjalankannya. Sebab putusan pengadilan adalah hukum.

Pada dasarnya, hakim praperadilan dapat memerintahkan penyidik untuk menetapkan memulai penyidikan lagi dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka jika surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dirasa janggal. Sebab salah satu kewenangan majelis praperadilan adalah menguji penghentian penyidikan. Read more

Sosialisasi Konversi Kurikulum KPT KKNI (Kurikulum 2017)

Fakultas Hukum UII, Rabu, 18 April 2018. Program Studi Hukum pada Semester Ganjil TA 2017/2018 akan menerapkan Kurikulum Prodi Hukum 2017 mengacu kepada Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) mengacu kepada  Standar Kerangka Kualifikasi  Nasional Indonesia (KKNI) yang Insya Allah. Dalam proses tersebut akan dilakukan konversi dari Kurikulum 2013 ke KUrikulum 2017. Sebelum pelaksanaan konversi Prodi Hukum akan melakukan sosialisasi yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi Ilmu hukum semua angkatan.  Read more

FH UII Selenggarakan Pembekalan bagi Alumni Angkatan II

Pembekalan bagi Alumni Angkatan II

Selasa, 17 April 2018, Fakultas Hukum UII kembali mengadakan pembekalan bagi alumni maupun calon alumni angkatan ke-II. Pada peiode ini, ada 123 alumni FH UII yang lulus. Hadir sebagai pemateri, Ibu Ike Agustina S.Psi., M.Psi, dengan membawakan materi “Winning your Dream Job”. Selain materi pokok, para peserta juga dibekali dengan arahan integritas dari Dekan FH UII, Bpk. Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum.. Syarif Nurhidayat, SH., M.H., selaku Direktur Bidang Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni (BKKA) juga menyampaikan arahan teknis alumni pasca lulus untuk membantu proses program tracer study. Read more

Masa Jabatan Legislatif oleh Despan Heryansyah

Masa Jabatan Legislatif

Pembatasan masa jabatan presiden, gubernur, bupati/walikota, yang masing-masing selama lima tahun untuk dua kali masa jabatan, dan kepala desa selama enam tahun untuk tiga kali masa jabatan, tidak lepas dari sejarah otoritarianisme masa lalu. Jabatan yang tidak terbatas tidak saja melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kesempatan “dipilih” melainkan juga selalu melahirkan kesewenang-wenangan. Power tends to corrupt but absolut power corrupt absolutely, adalah adagium klasik yang belum terbantahkan. Bahkan, pembatasan masa jabatan itulah yang menjadi titik sentral amandemen UUD N RI Tahun 1945. Read more

Jadwal Ujian Tengah Semester Genap TA 2017/2018

Bersama ini kami sampaikan Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) Prodi Hukum (Reguler dan IP) Fakutas Hukum Universitas ISlam Indonesia yang akan dilaksanakan pada 24 April sampai dengan Jum’at, 4 Mei 2018 Jadwal Selengkapnya | Jadwal UTS Reguler | Jadwal UTS Internasional Program |

Jangan ‘Hukum’ Parpo-Baru Dua Kali oleh Anang Zubaidy, S.H., M.Hum.

Jangan ‘Hukum’ Parpo-Baru Dua Kali

Partai politik baru pasca putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tertutup kemungkinannya untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini sebagai jawaban atas uji materiil atas Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) terkait verifikasi ulang partai politik, sementara Pasal 222 berkaitan dengan dukungan partai politik untuk mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden yang hanya dimungkinkan dilakukan oleh parpol lama. Meskipun tidak bulat, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra mengajukan dissenting opinion, putusan ini menolak permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu sehingga partai politik baru kehilangan kesempatan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Read more

Putusan MK dan UU Pemilu Perlu Dikritisi oleh Anang Zubaidy, S.H., M.Hum.

Putusan MK dan UU Pemilu Perlu Dikritisi

Pasal 12 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk setiap tahapan pemilu. Kemudian pada Pasal 13 huruf c UU Pemilu ditegaskan bahwa KPU berwenang menetapkan PKPU untuk setiap tahapan pemilu. Read more