Guest Lecture: Taiwan v. Mainland China

TAMANSISWA – Program Internasional Fakultas Hukum UII menyelenggarakan Guest Lecture dengan “The international Status of Taiwan” dan menghadirkan pakar hukum dari Cornell Law School, Amerika Serikat. Kuliah umum yang diselenggarakan pada tanggal 27 September 2018 ini disampaikan oleh Wallace Yu-Jhong Huang yang saat ini juga tengah melaksanakan riset di Indonesia terkait Migrant Workers. Acara kuliah umum ini di pandu langsung oleh Moderator Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M.. Ph.D. Read more

FH UII tandatangani MoU dengan PN Kota Yogyakarta

TAMANSISWA – Pada hari Kamis, 27 September 2018 bertempat di Ruang Sidang VIP (VIP Meeting Room) Fakultas Hukum UII telah dilangsungkan agenda penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A. Pada saat memberikan sambutan, Bapak Dekan FH UII menyampaikan bahwa “penandatanganan MoU ini dilaksanakan dengan harapan pada saat pemberlakuan kurikulum 2017, kami mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti pemagangan (internship) pada instansi pemerintahan khususnya di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Diharapkan dengan MoU ini, pihak PN Kota Yogyakarta dapat menerima mahasiswa yang kami tugaskan untuk melaksanakan pemagangan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.” Read more

KEH FH UII selenggarakan Pelatihan Menulis dan Penyuluhan Hukum di Rutan

Program Klinik Etik & Hukum (KEH) FH UII menyelenggarakan dua kegiatan secara maraton, yaitu Pelatihan Penulisan Opini Hukum di Media Massa dan Penyuluhan Hukum di Rutan Kelas II A Wirogunan. Read more

Dalam rangka untuk memberikan bekal pengetahuan metodologi penelitian kepada mahasiswa serta supaya mahasiswa lebih siap dalam penulisan tugas Read more

Perekrutan Hakim yang Baik

Korupsi dalam bentuk suap kepada hakim di pelbagai level pengadilan di Indonesia terus saja terjadi dan terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK. Selama periode 2005-2018 saja, KPK menangkap 19 orang hakim. Jika saja angka gelap (dark number) tidak menjadi kendala serius pengungkapan kasus-kasus korupsi, sangat mungkin korupsi di pengadilan memperlihatkan angka mengerikan.  Beberapa pengacara menyampaikan ke penulis bahwa OTT KPK, pemecatan hakim, pengawasan KY dan MA tidak berpengaruh sedikitpun. Perilaku oknum hakim dan atau panitera di setiap pengadilan tidak berubah. Read more

MALANG – Mahasiswa Program Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) kembali mengukir prestasi pada kompetisi “3rd International Dispute Negotiation” competition 2018 yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya. Perolehan 2ndRunner Up diraih oleh Faisal Siraj Hamdan dan Leliana Galuh Manika dimana keduanya merupakan mahasiswa Program Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan anggota UKM SAIL FH UII. Adapun tim perlombaan ini mendapat bimbingan langsung dari Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH, MH, LLM, PhD. Read more

JAMALUDDIN GHAFUR, SH, MH (Permanent Lecturer of Law Faculty UII) is Best Speaker at International Conference held by Board of Inter Islamic Universities Cooperation in Indonesia and UNNISULA

Ruang Kosong Regulasi Transportasi Online

Permasalahan di balik berkembangnya transportasi berbasis aplikasi online (daring) ternyata belum menemui titik terang sampai saat ini. Pada periode awal menjamurnya transportasi daring, permasalahan yang muncul ke permukaan lebih beraroma persaingan dengan transportasi konvensional.
Read more

Pra Rakorja Fakultas Hukum UII

Dekan Fakultas Hukum UII Periode 2018-2022, Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H. menyampaikan pidato sambutan dan membuka secara resmi Pra Rakorja bersama Dosen dan Tendik FH UII Kamis, 20 September 2018 di Ruang Sidang Utama Lt. 3. Rakorja pada periode tahun ini mengambil tema “Menguatkan Sinergisitas Integrasi Melalui Optimalisasi Media Digital Berwawasan Keislaman”. Read more

SETELAH VONIS MA

Hikayat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah bermuara pada vonis MA yang teregistrasi dengan nomor perkara 45P/HUM/2018. Secara substantif, vonis ini memberikan tiket kepada para mantan terpidana kasus korupsi untuk kembali maju sebagai bakal caleg pada pemilu 2019. MA membatalkan beberapa pasal yang diatur dalam PKPU khususnya perihal larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk maju sebagai bakal caleg di pesta demokrasi lima tahunan. Argumentasi legis yang dibangun MA, beberapa Pasal yang diatur dalam PKPU bertentangan dengan UU Pemilu dan Putusan MK. Read more