Ada dua realitas pemilu yang menjadi karakteristik pemilu pada masa orde baru: Pertama, hasil pemilu yang sudah bisa diprediksi jauh sebelum penyelenggaraan pemilu dilaksanakan. Golkar, sudah bisa dipastikan akan menjadi pemenang lalu caleg baik di tingkat pusat maupun daerah juga bisa direkayasa siapa yang akan menjadi pemenang. Tentu saja yang dianggap dapat “bekerja sama” dengan pemerintah orde baru dalam berbagai penyimpangan konstitusionalnya. Kedua, pelanggaran (baca: kecurangan) hanya dilakukan secara vertikal, yaitu atas kehendak atau paling tidak restu dari pemerintah pusat. Hampir tidak ada lembaga negara lain yang dapat menjadi penyeimbang pemerintah untuk menjadi pengontrol. Apalagi secara kelembagaan KPU tidaklah independen, melainkan berada di bawah pemerintah pusat. Read more

Harus kita akui, dibandingkan dengan dua periode awal dulu, kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) nyaris selalu menurun. MK dengan berbagai kontraversi putusannya sempat menjadi harapan masyarakat Indonesia, karena independensi dan komitmennya terhadap kedaulatan rakyat serta hak asasi manusia. Apapun putusan yang diambil, karena melalui persidangan yang sangat terbuka, perdebatan panjang dan filosofis sehingga putusan itu selalu bisa diterima karena masyarakat yakin tidak ada kepentingan subjektif di dalamnya, itulah hasil keyakinan dari masing-masing hakim MK. Read more