Seraton Mustika Hotel (30/06) Dirjen AHU Kemenhumham RI bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum (PSHK FH) UII menyelenggarakan Call for Papers dalam Simposium HTN dengan pembahasan Organisasi Sayap Partai Ahad, 30 Juni 2019 mulai pukul 09.00 s.d. 17.00 WIB. Kegiatan yang diselenggarakan berentetan dengan Seminar Nasional pada satu hari sebelumnya juga diselenggarakan di Ball Room Seraton Mustika Hotel. Read more
Sheraton Mustika Hotel (20/06) Fakultas Hukum UII (FH UII) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen AHU Kemenhumham RI) menyelenggarakan Seminar Nasional dan Call for Papers Simposium Hukum Tata Negara dengan tema besar Penataan Organisasi Sayap Partai Politik di Masa Depan. Seminar Nasional di selenggarakan pada Sabtu, 29 Juni 2019 mulai pukul 08.00-17.00 WIB di Ball Room Seraton Mustika Hotel Yogyakarta.
Acara yang dibuka oleh A. Ahsin Thohari Kepala Sub Direktorat Partai Politik Dirjen AHU Kemenhumham RI. Hadir dan mendampingi dalam pembukaan acara tersebut Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Dekan FH UII bersama Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Pelaksana.
Prof. Dr. M. Mahfud MD. hadir sebagai keynote speaker menyampaikan bahwa kegelisahan akademis atas perkembangan partai politik (parpol) yang mulai berkelidan dengan berbagai organisasi partai politik yang dibentuknya sendiri. Sehingga cenderung menumbuhkan pendapat pada sebagian masyarakat melalui media sosial maupun konvensional agar parpol ditiadakan saja. Selain itu Mahfud menyampaikan banyaknya pengurus dan aktivis parpol yang terlibat kasus korupsi. Kondisi ini dicap sebagai kegagalan parpol dalam memperbaiki keadaan bahkan parpol justru memperburuk tata kelola pemerintahan.
Seminar Nasional ini juga menghadirkan praktisi dan pakar hukum lainnya yaitu: Prof. Dr. Jimly Assidiqqie, S.H., M.H. seorang Pakar Hukum dan Guru Besar HTN UI menyampaikan judul Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai (OSP). Dr. Rer.Pol. Mada Sukmajati, M.P.P., dosen Fisipol UGM Departemen Politik dan Pemerintahan mengetengahkan materi Eksistensi OSP dalam Sistem Politik. Pembicara sesi pertama lainnya adalah Dr. Phil. Aditya Perdana, S.IP., M.Si. Directur of Center for Political yang mengaitkan Hubungan OSP dan Sistem Politik. Pada sesi ini dimoderatori oleh Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. Dosen HTN FH UII.
Pada sesi kedua menghadirkan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. Guru Besar HTN Universitas Pajajaran menyampaikan tentang Urgensi Pengaturan OSP. Pembicara kedua sesi kedua adalah Prof. Kacung Marijan, M.A., Ph.D. Guru Besar FISIP Universitas Air Langga mengutarakan tema OSP dan Masa Depan Demokrasi. Dan pembicara akhir adalah Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. Dosen HTN FH UII dengan materi Revitalisasi OSP untuk Penguatan Sistem Kepartaian. Sesi kedua ini dimoderatori oleh Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. Dosen HTN FH UII.
Seminar Nasional ini diikuti oleh 200 peserta yang berasal dari utusan partai politik, akademisi, mahasiswa, aktivis ormas, dan birokrat pegawai pemerintahan terkait.
Unduh makalah seminar terkait:
Taman Siswa (25/06), Fakultas Hukum UII melakukan penandatangan Memory of Understanding (MoU) kerjasama pelaksanaan pemagangan mahasiswa Fakultas Hukum UII dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 25 Juni 2019 diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Lt. 3 Kampus FH UII Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta. Read more
Semarang (22/05), Ujian Tertutup atas Mahrus Ali, kandidat doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang digelar Sabtu, 22 Juni 2019 pukul 09.30-11.30 WIB di Ruang P.113 Kampus UNDIP Imam Bardjo 1 Semarang. Read more
ARUS BALIK DEMOKRASI
Ada semacam persepsi yang menguat bahwa wajah demokrasi dunia semakin berjalan mundur. Para ilmuan ternama mengidentifikasi gejala kemunduran ini sebagai “arus balik demokrasi”. Kondisi dimana sebuah negara demokratis, kembali terjebak pada rezim otoriter. Entah disengaja atau tidak, persepsi ini disinyalir semakin melekat pada rezim pemerintahan saat ini. Read more
Pasca penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, sejauh ini tercatat sebanyak 340 permohonan perkara perselisihan hasil Pemilu (PHPU) yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan rincian 329 perkara Pemilu DPR dan DPRD, 10 perkara Pemilu DPD, dan 1 perkara Pemilu Presiden & Wakil Presiden (www.mkri.id). Membawa “konflik politik” dalam konteks perselisihan hasil Pemilu ke dalam prosedur hukum ini tentu merupakan salah satu aktualisasi prinsip negara hukum yang demokratis. Read more
Taman Siswa (13/05), Fakultas Hukum UII menyelenggarakan acara Pengajian Syawalan dan Pelepasan Calon Haji Keluarga Besar FH UII, Jumat 13 Juni 2019 pukul 13.00-15.00 di Ruang Sidang Utama Lt. 3 Kampus FH UII Jl. Taman Siswa 158 Yk.
Akreditasi Institusi Unggul.
Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan Akreditasi Institusi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2021.
