Kegiatan Fakultas Hukum UII penelitian, pengabdian, dan dakwah civitas akademika termasuk seminar, lokakarya, workshop, pemberian penghargaan, kegiatan kerjasama, dan lain sebagainya

Pandemic Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 lalu telah menimbulkan Implikasi yang sangat luas. Implikasi Pandemic Covid-19 terjadi dalam berbagai bidang khususnya bidang hukum-ekonomi. Hampir seluruh negara terdampak pandemic telah mengalami kesulitan perekonomian bahkan memasuki masa resesi.

Dampak pandemic juga terjadi di Indonesia. Sebagai sebuah negara emerging market, pandemic Covid-19 telah ‘memukul telak sektor ekonomi.’

Kesulitan ekonomi sebagai dampak Pandemic Covid-19 terjadi dalam bidang investasi, perbankan, pasar modal hingga kontrak komersial.

Secara lebih khusus, pandemic Covid-19 juga telah menghantam sektor UMKM di Indonesia. Kondisi demikian menjadi semakin berat mengingat UMKM memiliki peran esensial dalam perekonomian nasional.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat bertahan dan keluar dari persoalan dampak pandemic. Salah satu diantaranya adalah kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal). Namun demikian, patut dipahami bahwa Era New Normal bukanlah tanpa tantangan.

Sebagai respon atas kondisi tersebut, maka:
Department Hukum Perdata Fakultas Hukum UII bersama dengan Pusat Studi Pasar Modal Fakultas Hukum UII dan Business Law Community Fakultas Hukum UII menyelenggarakan Webinar nasional ini.

Segera daftarkan diri Anda. Mari kita diskusi bersama.

YOGYAKARTA (FH UII) –Dalam masa penyebaran pamdemi Covid-19 ini tidak menyurutkan Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT) FH UII untuk mengadakan kegiatan pelatihan hukum. Pelatihan hukum yang diselenggarakan oleh PUSDIKLAT FH UII kali ini adalah Pelatihan Hukum Legal Opinion  Tahun 2020. Pelatihan hukum yang dilakukan secara daring untuk pertama kalinya ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 5-6 Agustus 2020.

Pelatihan Legal Opinion Tahun 2020 diikuti oleh 60 (enam puluh) peserta yang didominasi oleh kalangan mahasiswa, baik mahasiswa UII ataupun Non UII dari berbagai universitas di Indonesia, selain itu terdapat pula peserta umum dari alumni fakultas hukum dan praktisi hukum. Pelatihan dibuka dengan sambutan langsung dari Dekan FH UII Bapak Dr. Abdul Jamil,S.H.,M.H, lalu acara dilanjutkan dengan pemberian materi. Materi Pelatihan Legal Opinion dibagi dalam beberapa Sesi selama 2 (dua) hari. Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi tentang dasar-dasar pembuatan legal opinion serta teknik pembuatan legal opinion yang disampaikan oleh Bapak Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang pembuatan legal opinion pada kasus sengketa merek dagang yang disampaikan oleh Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Sesi Penyampaian Materi oleh Bpk. Dr. Arif Setiawan,S.H.,M.H dan
Bpk. Dr. Budi Agus Riswandi S.H.,M.Hum via Zoom

 

Pada hari kedua, seluruh peserta Pelatihan Legal Opinion  2020 dibagi dalam 4 (empat)  kelompok  Discussion Group untuk mengikuti simulasi praktek pembuatan legal opinion. Setiap peserta diberikan soal simulasi mengenai sengketa merek dagang, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan legal opinion yang dipandu oleh para trainer dari PUSDIKLAT FH UII via Zoom dan WhatsApp Group. Tujuan diadakan simulasi tersebut agar seluruh peserta dapat mempraktekkan secara langsung dan memahai proses pembuatan legal opinion khususnya dalam kasus sengketa merek dagang.

Setelah sesi simulasi berakhir, peserta perwakilan masing masing discussion group mempresentasikan hasil pembuatan  legal opinion yang telah dibuat. Pelatihan ditutup dengan mendengarkan kesan dan pesan dari perwakilan peserta dan dilanjutkan dengan sambutan dari  Ketua Panitia Siti Ajeng Ramadhani Susanti S.H dan Kepala PUSDIKLAT FH UII Bapak Eko Rial Nugroho S.H., M.H sekaligus menutup acara Pelatihan Hukum Legal Opinion Tahun 2020. Pihak panitia juga membagikan dua buah buku kepada peserta teraktif selama pelaksanaan pelatihan sebagai bentuk apresiasi.

 

Pendampingan Simulasi Pembuatan Legal Opinion oleh Trainer

 

Presentasi Hasil Simulasi Pembuatan Legal Opinion oleh Peserta

YOGYAKARTA (FH UII) – Pengurangan dan Peniadaan Kegiatan Belajar Mengajar di kampus secara langsung (tatap muka) dirasakan dan dinilai menjadi keputusan yang tepat untuk mengurangi kontak dan mengurangi kerumunan massa (Social and Physical Distancing), sebagai upaya memutus mata rantai virus Corona di masa pandemi Covid-19. Semua kegiatan belajar mengajar seperti perkuliahan, diskusi dan kegiatan lain yang sejenis diupayakan untuk tetap berjalan dengan melakukan berbagai penyesuaian.
Beberapa kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan metode daring (dalam jaringan) dengan menggunakan berbagai macam metode, diantaranya syncronous, seperti Webex, Zoom, Skype, Microsoft teams, Googlemeet dan lain-lain. Juga asyncronous, semisal eLisa, Elok, Elearning Farmasetika, Whatsapp Group dan lain-lain, dengan tetap memperhatikan kelanjutan proses belajar mengajar dan ketercapaian mutu pembelajaran yang telah direncanakan.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) juga mengalami penyesuaian pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya terkait dengan kegiatan kuliah lapangan (field study) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta. Kegiatan field study yang sedianya dilakukan secara tatap muka langsung di DPR RI juga mengalami penyesuaian melalui media pembelajaran secara daring (dalam jaringan). Field study ini, merupakan kegiatan rutin FH UII dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap semester guna memberikan materi tambahan dalam mata kuliah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan menciptakan sumber daya manusia, khususnya lulusan FH UII yang handal dalam bidang peraturan perundang-undangan dan dapat menerapkan dalam praktik yang sebenarnya.
Alhamdulillah, di hari Selasa 7 Juli 2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia telah melaksanakan kegiatan field study (Kuliah Lapangan) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dilakukan dengan metode pembelajaran online atau dalam jaringan (daring). Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah “Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Sebagai Perencanaan Pembentukan Undang-Undang”.
Kegiatan kuliah lapangan ini diikuti 130 orang peserta yang terdiri dari Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Semester Genap TA. 2019/2020, Dosen Pengajar Mata Kuliah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pimpinan Fakultas Hukum UII. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 (dua) sesi, di sesi I, menampilkan narasumber dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI (F-PKS DPR RI) dan di sesi II dengan menampilkan narasumber dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI (F-PAN DPR RI).


Pertemuan dengan Fraksi PKS

Sesi I dimulai Pukul 09.30 sampai dengan 12.00 WIB, acara dibuka, sambutan dari FH UII, yang diwakili Sekretaris Jurusan FH UII, Bapak Bagya Agung Prabowo,S.H.,M.Hum.,Ph.D.,dilanjutkan sambutan dari Wakil Ketua F-PKS DPR RI sekaligus sebagai anggota F-PKS DPR RI untuk Daerah Pemilihan Yogyakarta, Bapak H. Sukamta, Ph.D. Acara selanjutnya merupakan acara inti, yaitu pemaparan materi oleh anggota Badan Legislatif (Baleg) F-PKS DPR RI yaitu KH. Buchori Yusuf, Lc.,MA.
Bapak KH. Buchori Yusuf, Lc., MA menyampaikan bahwa, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan satu instrument penting dalam pembangunan hukum karena sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa DPR RI memeganag kekuasaan membentuk undang-undang. Artinya bahwa secara prinsip dasarnya bahwa pembentuk undang-undang adalah DPR. Namun di Pasal 20 ayat (2) terjadi “bargaining”, karena di dalam merumuskan suatu undang-undang terdapat suatu politih hukumnya, sehingga tidak hanya aspek hukum saja. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI tersebut yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang dibahas DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan Bersama. Kekuasaan hukum (secara formal) ada di tangan DPR, namun kekuasaan hukum secara formal tersebut tidak akan terjadi, tanpa adanya persetujuan Presiden. Inilah politik hukumnya, karena politik yang diinginkan adalah kita tidak memisahkan antara legislatif dan eksekutif secara serta merta, namun masing-masing diberikan kewenangan yang tetap saja diperuntukkan untuk membangun bangsa secara bersama-sama. Disinilah adanya prinsip besar yang terkandung didalamnya yang menjadi “kesekapakatan Bersama” yaitu musyawarah mufakat.


Pertemuan dengan Fraksi PAN

Sesi II dimulai Pukul 13.00 sampai dengan 15.30 WIB acara dibuka, sambutan Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana FH UII, Dr. Budi Agus Riswadi, S.H.,M.Hum dan dilanjutkan sambutan sekaligus pemaparan materi tentang tugas dan wewenang DPR RI oleh Narasumber anggota DPR RI F-PAN, Bapak Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag.,M.Hum.,M.A. Beliau menyampaikan bahwa, setiap tahun DPR RI dengan Presiden RI menyusun program legislasi nasional. Usulan inisiatif mengajukan undang-undang dapat dilakukan oleh anggota DPR RI, anggota Badan Legislasi (Baleg) maupun Presiden. Guna menampung inisiatif dari anggota DPR RI dan Presiden RI makan dibuatlah Prolegnas, Prolegnas merupakan program rancangan undang-undang yang akan dibahas pada tahun berjalan. Prolegnas ada dua macam, pertama, program longlist yaitu masa jabatan lima tahun dan ada yang program prioritas dalam masa jabatan lima tahun jabatan.
Setelah sesi penyampaian materi, dilanjutkan sesi tanya jawab antara mahasiswa dan narasumber tentang materi perkuliahan field study, isu hukum actual yang berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan.

FH UII berharap kegiatan dengan DPR RI tetap terus berjalan setiap semester, walaupun saat ini wabah Covid-19 belum menemui titik berakhir. Hal ini Sehingga, perkuliahan dengan menerapkan metode daring (dalam jaringan) menjadi salah alternatif solusi pembelajaran tetap berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LEM FH UII) mengucapkan selamat datang untuk kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Ull angkatan 2020 di Kampus Perjuangan. Mari bergabung di grup Whatsapp resmi LEM FH UII, kami dari LEM FH UII akan membantu Maba/Miba memperoleh informasi tentang Fakultas Hukum Ull.

Untuk gabung dengan grup WA resmi LEM FH Ull silahkan langsung menghubungi nomor Whatsapp di bawah ini:

081216480124 atas nama Ailsa Mumtaz

081294282801 atas nama Zulfia Rahmaputri

Dengan menunjukan persyaratan berupa foto ktm atau bukti pembayaran. Terimakasih atas perhatiannya Sekali lagi Selamat bergabung di Fakultas Hukum Ull dan selamat datang di kampus perjuangan!

#HUKUMBERSATUTAKBISADIKALAHKAN

#SAYAFHUII

#FHUI2020

#LEMFHUII

Juridical Council of International Program (JCI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) mengadakan Webinar dengan tema: P Webinar tentang Polemik Masalah Keterbatasan dalam Permintaan Hukuman untuk Pelaku Kriminal pada Kasus Novel Baswedan, pada Sabtu (27/06/2020). Webinar ini untuk menanggapi tuntutan oleh jaksa penuntut umum pada kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Webinar ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom, dan diikuti oleh sekitar 60 peserta.
Webinar ini mengundang para ahli hukum pidana, yaitu: Dr. Mahrus Ali, SH., MH., Ahmad Wirawan Adnan, SH., MH., Dan Muhammad Fatahillah Akbar, SH., LLM. Juga, webinar ini dimoderatori oleh Sabiyllafitri Azzahra, mahasiswa dan Ketua Divisi Pendidikan dan Advokasi JCI.

Pembicara yang menyampaikan materi pertama adalah Mahrus Ali. Mahrus Ali memaparkan presentasinya mengenai aspek pidana pada kasus Novel Baswedan. Menurut Mahrus, mustahil memisahkan aspek hukum dan politis dalam kasus ini. Tetapi, Mahrus menegaskan hanya akan memberikan kajiannya pada aspek pidana sesuai dengan kapabilitas yang ia miliki.
Adnan Wirawan memberikan materinya tentang perbandingan pengaturan hukum pidana di Amerika Serikat. Menurut Adnan Wirawan, kasus Novel Baswedan dapat dikategorikan sebagai first degree aggravated assault. Menurutnya, first degree aggravated assault bermakna setiap perbuatan sengaja dengan berencana untuk melukai fisik secara parah pada seseorang yang mengakibatkan luka atau cidera permanen. Adnan Wirawan membahas tentang pihak-pihak yang bersidang dalam kasus tersebut. Secara keilmuwan, Adnan Wirawan mengkritik tindakan penunjukan Penasihat Hukum para terdakwa, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir, Irjen. Rudi Heriyanto. Menurutnya, Sebab, menurut Adnan Wirawan, secara etik seorang advokat dilarang menjalankan profesinya ketika sedang menjabat sebagai aparatur negara, sedangkan saat ini Irjen. Rudi Heriyanto sedang menjalankan jabatan sebagai polisi. Irjen. Rudi Heriyanto juga menjadi penyidik dalam pencarian tersangka kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan sejak 2017. “Bagaimana kita bisa mengharapkan peradilan yang adil, jika penyidikannya saja berdiri di antara ‘dua kaki’”, tegas Wirawan Adnan.
Sedangkan menurut Muhammad Fatahillah, kasus peyiraman air keras ini tidak dapat dipisahkan dari isu pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Muhammad Fatahillah, kasus ini menjadi berlarut-larut dan mengalami penyidikan yang lama sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus penyiraman air keras ini. Akibatnya, diperlukan berbagai langkah hingga pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (PGPF) untuk melakukan investigasi. Menurut Muhammad Fatahillah, kasus Novel Baswedan bukan satu-satunya kasus yang mengalami justice delay semacam ini. Setidaknya, terjadi banyak kasus semacam ini di Indonesia ketika melibatkan aparatur kepolisian sebagai pelaku kejahatan. Muhammad Fatahillah kemudian memberikan kajiannya mengenai penerapan lembaga independen di negara-negara lain untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh polisi.

Acara ini dibuka oleh Sekretaris Program Sarjana Internasional bidang Hukum, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH., MH., LLM., Ph.D. Dalam pidato pembukaannya, Dodik Setiawan memberikan selamat kepada JCI untuk struktur kepengurusan barunya. Kepengurusan baru JCI untuk periode 2020-2021 ini diketuai oleh Akhiruddin Syahputra Lubis.”Saya berharap, melalui struktur baru ini, JCI bisa menjadi jauh lebih baik sebagai representasi mahasiswa Program Internasional FH UII,” imbuhnya.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerima kunjungan dari Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar (UNTIDAR) Magelang pada hari Kamis, 02 Juli 2020 di Ruang Sidang Utama Lantai 3 FH UII Jl. Tamansiswa no 158 Yogyakarta.

Rombongan dari Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UNTIDAR dipimpin oleh Wahyu Prabowo, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan, didampingi oleh Dr. Sri Mulyani, sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara, juga disertai oleh Pengelola Jurnal Literasi Hukum, Ketua Lab Prodi Hukum, Koordinator Prodi Hukum, Gugus Kemahasiswaan juga diikuti beberapa Perwakilan Mahasiswa.

Rombongan diterima langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UII, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. didampingi oleh Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan, Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. sebagai Kaprodi Hukum Program Sarjana, juga didampingi oleh Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Direktur LKBH FH UII dan Anang Zubaidy, S.H., M.H. Kepala PSH FH UII, perwakilan dari Jurnal Hukum FH UII juga dihadiri oleh beberapa mahasiswa FH UII.

Dekan Fakultas Hukum UII, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. mengucapkan selamat datang di Fakultas Hukum UII kepada seluruh peserta kunjungan dari Universitas Tidar Magelang. Dalam pemaparannya Dekan FH UII menyampaikan sejarah berdirinya FH UII dan perkembangan hingga saat ini. Ia juga berharap nantinya bisa terjalin kerjasama antara FH UII  dengan Universitas Tidar Magelang.

 

 

 

Acara dilanjutkan dengan menggali informasi dan diskusi baik dengan Dekan FH UII, Kaprodi, Direktur LKBH, juga diskusi dengan Direktur PSH FH UII, terkait dengan Kurikulum, kegiatan LKBH, Jurnal, Pusdiklat FH UII dan sebagainya.

Acara diakhiri dengan serah terima cindera mata dari Fakultas Hukum UII dan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UNTIDAR Magelang.

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) berdampak pada setiap kegiatan manusia di seluruh belahan dunia. Tidak hanya proses belajar mengajar yang sistemnya diubah menjadi daring, namun seluruh kegiatan akademik diselenggarakan secara daring. Alternatif tersebut diupayakan untuk mengurangi tingkat penularan virus covid-19.

Youngsan University menyelenggarakan Joint International Conference yang ke 6 pada 30 Juni 2020. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara offline dengan menghadirkan beberapa pemantik yang mempresentasikan materinya masing-masing. Pihak penyelenggara mengupayakan cara agar pelaksanaan kegiatan ini tidak terhambat namun tetap dengan memperhatikan situasi dan kondisi dimana tidak dapat mempertemukan banyak orang. Joint International Conference kali ini diselenggarakan secara online dengan judul The 6th Joint International Webinar on Freedom and Responsibilities.Youngsan Join Conference FH UII

Webinar diselenggarakan dengan mengundang pemateri dari empat universitas berbeda secara daring. Total terdapat 11 pemateri dari empat universitas yang berpartisipasi. Mereka adalah Prof Jawahir Thontowi, Ari Wibowo SH, S.H.I., M.H., Dr. Abdul Jamil dan Dodik Setiawan, Ph.D sebagai pemateri dari Universitas Islam Indonesia. Dr. Beumhoo Jang, Yulio Iqbal, Galih Dwi Ramadhan, Malik Arslan dan Fawad Mustafa sebagai perwakilan dari Youngsan University.  Prof. Eddy Pratomo dari Universitas Pancasila, dan Prof Edy Lisdyono dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Para pemateri juga berasal dari golongan beragam, yaitu dosen dan mahasiswa. Yulio Iqbal dan Galih Dwi adalah pemateri mahasiswa FH UII yang sedang menempuh joint degree di Youngsan University. Keduanya berasal dari Indonesia tepatnya alumni Universitas Islam Indonesia. Malik Arslan dan Fawad Mustafa juga pemateri mahasiswa yang sedang menempuh studi di Youngsan University, keduanya berasal dari Pakistan. Keempatnya menyampaikan materi dengan sangat baik tidak kalah dari pemateri dosen yang sudah bergelar doktor dan profesor.

Para pemateri menyampaikan topik yang berbeda-beda dalam webinar ini. Kombinasi materi yang disampaikan membuat webinar semakin menarik. Prof. Jawahir Thontowi hadir dengan topik Freedom of Human Right and Discrimination yang mengangkat kondisi kebebasan HAM yang ada di Indonesia dan international. Dr. Abdul Jamil bersama dengan Dodik Setiawan, Ph.D. menyampaikan isu kesiapan sistem peradilan berkaitan pandemi yang ada dengan judul The Readiness of E-Court System in Indonesia Post Coivd-19. Keduanya menyampaikan bahwa sistem e-court ini merupakan alternatif yang baik untuk mengurangi kontak fisik antar manusia, telebih di masa pandemi seperti ini. Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H., berbagi pengetahuan tentang The Restriction on The Right to Hold Opinions and Freedom of Expression in Indonesian Context,  hal ini sangat berkaitan dengan kondisi Indonesia baru-baru ini dimana kebebasan berpendapat sering mendapat gangguan. Prof. Beumhoo Jang sebagai perwakilan dari Youngsan University membawa topik Financial Disputes Settlement System in Korea and The U.K. Prof. Eddy Pratomo dari Universitas Pancasila dengan tegas menyampaikan terkait Legal Prespective:Freedom and Responsibility. Prof Edy Lisdiyono membahas kebijakan pemrintah Indonesia berkaitan dengan adanya pandemi, dengan judul Indonesian Goverment Legal Policies to Business Activities During Corona Virus Pandemics. Topik yang disampaikan pemateri mahasiswa juga tidak kalah menarik, Yulio Iqbal menyampaikan Freedom of Academic, The Freedom of Speech of Academician Indonesia Case Study dengan mengangkat kasus teror guru besar Hukum Tata Negara yang belum lama ini terjadi. Galih Dwi Ramadhan membahas kebebasan dalam dunia teknologi dengan judul presentasi Freedon adn Responsibility of Internet to Use Digital Image and Software Based on Copyright Law Prespective. Malik Arslan datang dengan materi Impact of Covid-19 on Pakistan Domestic Industries and Regional Trade, sedangkan Fawas Mustafa menyampaikan terkait perbandingan sistem bank yang ada di Pakistan dan negara lain dengan judul presentasi Pakistan Banking Policies and International Banking Policies.

Kesebelas pemateri menyampaikan presentasi dengan sangat menarik, singkat dan jelas sehingga menjadikan webinar yang diselenggarakan tetap lancar meskipun dilakukan secara daring. Webinar ini diikuti oleh sekitar 50 peserta yang berasal dari berbagai universitas berbeda. Berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam, webinar yang diselenggarakan sukses membuat para pesertanya melepas rindu satu sama lain mengingat para peserta yang berpartisipasi mayoritas sudah saling mengenal.

Oleh: Muhammad Teguh Pangestu[1]

Dari bulan Desember 2019 hingga detik ini, Covid-19 atau virus corona telah menyebar ke 213 negara, termasuk Indonesia. Total jumlah yang positif terkena virus corona berjumlah 7.873.198 kasus. Total jumlah pasien yang meninggal dunia berjumlah 432.477 korban jiwa. Total jumlah pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 4.043.393 pasien.[2]

Covid-19 ini menggangu berbagai sektor, terutama perjanjian atau kontrak. Dengan adanya Covid-19, debitor berdalih terjadinya wanprestasi[3] dikarenakan adanya Covid-19 sehingga Covid-19 dijadikan sebagai alasan force majeure (keadaan kahar). Hal ini dalam kehidupan masyarakat menimbulkan berbagai persoalan. Pertama, apakah Covid-19 dapat dinyatakan sebagai force majeure? Apakah dengan adanya virus corona ini serta merta debitor dapat menunda atau membatalkan perjanjian?

Force majeure telah diatur oleh Pasal 1244 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 1245 BW. Meskipun, force majeure telah diatur dalam BW, namun BW tidak memberikan pengertian force majeure itu sendiri. Pasal 1244 BW mengatur bahwa jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya. Kemudian, Pasal 1245 BW mengatur bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, jika lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Meskipun BW tidak memberikan pengertian force majeure, penulis mengartikan force majeure adalah suatu keadaan yang membuat debitor tidak dapat melaksanakan prestasinya atau kewajibannya kepada kreditor, yang dikarenakan terjadinya peristiwa yang berada di luar kehendaknya. Contoh: Covid-19, gempa bumi, kebakaran, banjir, dan lain-lain.

Berdasarkan sifatnya, force majeure memiliki 2 macam, yakni force majeure absolut dan force majeure relatif. Force majeure absolut adalah suatu keadaan debitor sama sekali tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditor, yang dikarenakan gempa bumi, banjir, dan adanya lahar.[4] Contoh: Cristiano Ronaldo membeli mobil Honda Civic Turbo di salah satu showroom Honda yang ada di Jakarta. Dalam proses pengiriman, kapal yang mengangkut mobil Honda Civic Turbo tersebut mengalami kebakaran, sehingga mobil Honda Civic Turbo tersebut ikut terbakar juga.

Force majeure relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitor masih mungkin untuk memenuhi prestasinya. Namun, pemenuhan prestasi tersebut harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang begitu besar.[5] Contoh: Pada tanggal 5 Agustus 2019, Prof. Dr. Rudhi Sitepu, S.H., M.H. akan memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Namun, pada tanggal 4 Agustus 2019, yang bersangkutan sakit demam berdarah dan rawat inap selama 7 (tujuh) hari sehingga tidak dapat memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tipikor. Contoh lain: Covid-19. Jika Covid-19 ini berakhir, pihak kreditor dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi debitor, meminta ganti rugi, meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.[6]

Dalam menanggapi Covid-19, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah membuat dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional sebagai dasar hukum force majeure. Hal ini dapat kita perhatikan poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Di mana, poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional mengatur bahwa menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional di atas, Covid-19 dapat dinyatakan sebagai force majeure. Namun, dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, tidak serta debitor dapat menunda atau membatalkan perjanjian.

Dalam disiplin hukum perjanjian, dikenal salah satu asas yang begitu penting. Adapun asas yang dimaksud adalah asas kekuatan mengikatnya perjanjian (Pacta Sunt Servanda). Asas ini bermakna bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam asas ini, kesepakatan para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[7]

Asas Pacta Sunt Servanda dapat kita temui dalam Pasal 1338 BW. Di mana, Pasal 1338 BW mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berlaku sebagai udnang-undang bagi mereka yang membuatnya berarti bahwa undang-undang mengakui dan memposisikan kedua belah pihak sejajar dengan legislator.[8]

Meskipun posisi para pihak sejajar dengan legislator, namun di antara mereka terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada daya berlakunya produk yang diciptakan. Produk yang diciptakan legislator berupa undang-undang, dengan seluruh proses dan prosedurnya berlaku dan mengikat secara universal dan bersifat abstrak. Sedangkan, perjanjian yang merupakan produk dari para pihak memiliki daya berlaku terbatas pada para pihak saja dan dengan dibuatnya perjanjian tersebut, para pihak bermaksud untuk melakukan perbuatan konkret.[9]

Dari penjelasan asas Pacta Sunt Servanda di atas, kedua belah pihak hanya melaksanakan perjanjian sesuai klausul perjanjian. Para pihak tidak boleh melaksanakan perjanjian di luar klausul perjanjian.

Pada umumnya, ketentuan force majeure dituangkan dalam klausul perjanjian dengan menguraikan peristiwa apa saja yang termasuk force majeure. Dengan diuaraikannya peristiwa apa saja yang termasuk force majeure dalam klausul perjanjian, para pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian. Dengan demikian, jika para pihak mengkategorikan Covid-19 sebagai force majeure dalam klausul perjanjian, maka salah satu pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian.

Lain halnya, meskipun para pihak menuangkan ketentuan force majeure dalam klausul perjanjian, namun jika Covid-19 tidak dikategorikan sebagai force majeure, maka debitor yang wanprestasi tidak serta merta dapat menunda atau membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan Covid-19.

 

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Yudha Hernoko. 2014. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Muhammad Teguh Pangestu. 2019. Pokok-Pokok Hukum Kontrak. Makassar. C.V. Social Politic Genius.

Ridwan Khairandy. 2004. Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta. UI Press.

________________. 2014. Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta. FH UII Press.

Salim H.S. 2019. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta. Sinar Grafika.

 

INTERNET

https://www.worldometers.info/coronavirus/. Diakses terakhir pada tanggal 14 Juni 2020.

[1] Penulis adalah lulusan Strata-1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis merupakan penulis buku “Pokok-Pokok Hukum Kontrak” dan “Badan Usaha Milik Negara & Status Hukum Kekayaan Negara Berdasarkan UU BUMN”.

[2] https://www.worldometers.info/coronavirus/. Diakses terakhir pada tanggal 14 Juni 2020.

[3] Wanprestasi, ingkar janji, atau cedera janji menurut Ridwan Khairandy adalah suatu kondisi di mana debitor tidak menjalankan kewajibannya atau prestasinya yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selain tidak menjalankan prestasinya yang telah ditentukan dalam perjanjian, wanprestasi dapat juga terjadi di mana debitor tidak menjalankan prestasinya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Yogyakarta, FH UII Press, hal. 278.

[4] Salim H.S., 2019, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 102.

[5] Ibid.

[6] Ridwan Khairandy, Op.Cit., hal. 282.

[7] Ridwan Khairandy, 2004, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, UI Press, hal. 28.

[8] Agus Yudha Hernoko, 2014, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 127.

[9] Muhammad Teguh Pangestu, 2019, Pokok-Pokok Hukum Kontrak, Makassar, C.V. Social Politic Genius, hal. 89.

– Aplikasi Zoom mendadak jadi pilihan banyak pihak untuk menggelar rapat online ketika praktik physical distancing ditetapkan guna menghambat wabah corona. Namun aplikasi ini memiliki ancaman keamanan yang bisa diminimalisir.

Aplikasi Zoom yang sedang naik daun ini sedang disorot risiko keamanannya (security). Terutama soal masa privasi dan kenyamanan ketika menggunakan aplikasi ini.

Berikut Tips Aman Menggunakan Aplikasi Zoom :

Pastikan Operating System perangkat aman dari virus dan malware (gunakan antivirus terupdate)

Unduh aplikasi Zoom di https://zoom.us/download dan pastikan aplikasi Zoom selalu terupdate.

Pastikan login ke Zoom dengan SSO UII

 

Jika Anda sebagai Host Meeting :

  1. Pastikan selalu login dengan SSO UII
  2. Buat daftar peserta meeting
  3. Atur “Meeting Room” dengan generate ID dan berilah password
  4. Jangan membagikan ID dan password kepada selain peserta meeting
  5. Aktifkan fitur “Waiting Room”
  6. Non Aktifkan fitur “Joint Before Host”
  7. Aktifkan fitur “Host Only” pada Screen Sharing
  8. Jika melakukan perekaman, pastikan letakkan di folder yang aman
  9. Jika melakukan webinar, pastikan uncheck fitur “Allow Participants to Unmute Themselves”

 

Jika Anda sebagai Peserta Meeting :

  1. Pastikan selalu login ke meeting room dengan SSO UII
  2. Tidak mengklik link yang mencurigakan dan tidak dikenal
  3. Link meeting resmi (ID dan password) hanya akan diinfokan oleh host
  4. Nyalakan kamera jika perlu dan jika menggunakan kamera pastikan sudut pandang kamera tidak mengarah ke area pribadi
  5. Nyalakan microfon hanya saat bicara

 

Demikian, semoga bermanfaat.

Fakultas Hukum UII  (FH UII) menindaklanjuti Surat Edaran Rektor UII Nomor 1048/Rek/10/SP/IIl/2020 dan yang ditindaklanjuti Petunjuk Teknis Prodi Hukum Program Sarjana (PSHPS) FH UII terkait Mitigasi Covid-19 di UII, juga setelah mengkonsultasikan kepada Rektor UII secara langsung, maka PSHPS FH UII mewajibkan seluruh dosen yang terjadwal mengajar di Semester Genap 2019/2020 untuk memanfaatkan Google Class Room atau media pembelajaran daring (dalam jaringan) lainnya sebagai media perkuliahan. Kebijakan ini dilaksanakan sampai ada keputusan baru terkait Mitigasi Covid-19 di lingkungan UII maupun secara nasional dan global. Read more