Kami Persilahkan Saudara menuliskan artikel, berita, cerita nasihat dapat pula agenda kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat dipublikasikan khususnya berhubungan dengan Kegiatan Pembelajaran di Fakultas Hukum UII.

Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UII akan menyelenggarakan Ujian Akhir Semester (UAS). UAS akan diselenggarakan mulai tanggal 9 – 22 Juli 2020 sesuai jadwal yang sudah dipublikasikan melalui web site fakultas [read].

Kami mengucapkan selamat belajar dan menempuh ujian secara daring ini. Semoga UAS daring ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semua mahasiswa dapat mengikuti serta dapat menjawab dengan baik tugas-tugas yang diberikan dosen sebagai ujian akhir pada semester ini.

Selain itu berikut kami sampaikan template jawaban UAS kali ini untuk mempermudah identifikasi lembar jawaban mahasiswa yang dikumpulkan kepada dosen. Template ini silakan dipergunakan selama masih memungkinkan atau ketika dosen tidak memberikan template khusus pada soal yang diberikan melalui classroom.

– Template Soal UAS [download]

Juridical Council of International Program (JCI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) mengadakan Webinar dengan tema: P Webinar tentang Polemik Masalah Keterbatasan dalam Permintaan Hukuman untuk Pelaku Kriminal pada Kasus Novel Baswedan, pada Sabtu (27/06/2020). Webinar ini untuk menanggapi tuntutan oleh jaksa penuntut umum pada kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Webinar ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom, dan diikuti oleh sekitar 60 peserta.
Webinar ini mengundang para ahli hukum pidana, yaitu: Dr. Mahrus Ali, SH., MH., Ahmad Wirawan Adnan, SH., MH., Dan Muhammad Fatahillah Akbar, SH., LLM. Juga, webinar ini dimoderatori oleh Sabiyllafitri Azzahra, mahasiswa dan Ketua Divisi Pendidikan dan Advokasi JCI.

Pembicara yang menyampaikan materi pertama adalah Mahrus Ali. Mahrus Ali memaparkan presentasinya mengenai aspek pidana pada kasus Novel Baswedan. Menurut Mahrus, mustahil memisahkan aspek hukum dan politis dalam kasus ini. Tetapi, Mahrus menegaskan hanya akan memberikan kajiannya pada aspek pidana sesuai dengan kapabilitas yang ia miliki.
Adnan Wirawan memberikan materinya tentang perbandingan pengaturan hukum pidana di Amerika Serikat. Menurut Adnan Wirawan, kasus Novel Baswedan dapat dikategorikan sebagai first degree aggravated assault. Menurutnya, first degree aggravated assault bermakna setiap perbuatan sengaja dengan berencana untuk melukai fisik secara parah pada seseorang yang mengakibatkan luka atau cidera permanen. Adnan Wirawan membahas tentang pihak-pihak yang bersidang dalam kasus tersebut. Secara keilmuwan, Adnan Wirawan mengkritik tindakan penunjukan Penasihat Hukum para terdakwa, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir, Irjen. Rudi Heriyanto. Menurutnya, Sebab, menurut Adnan Wirawan, secara etik seorang advokat dilarang menjalankan profesinya ketika sedang menjabat sebagai aparatur negara, sedangkan saat ini Irjen. Rudi Heriyanto sedang menjalankan jabatan sebagai polisi. Irjen. Rudi Heriyanto juga menjadi penyidik dalam pencarian tersangka kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan sejak 2017. “Bagaimana kita bisa mengharapkan peradilan yang adil, jika penyidikannya saja berdiri di antara ‘dua kaki’”, tegas Wirawan Adnan.
Sedangkan menurut Muhammad Fatahillah, kasus peyiraman air keras ini tidak dapat dipisahkan dari isu pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Muhammad Fatahillah, kasus ini menjadi berlarut-larut dan mengalami penyidikan yang lama sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus penyiraman air keras ini. Akibatnya, diperlukan berbagai langkah hingga pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (PGPF) untuk melakukan investigasi. Menurut Muhammad Fatahillah, kasus Novel Baswedan bukan satu-satunya kasus yang mengalami justice delay semacam ini. Setidaknya, terjadi banyak kasus semacam ini di Indonesia ketika melibatkan aparatur kepolisian sebagai pelaku kejahatan. Muhammad Fatahillah kemudian memberikan kajiannya mengenai penerapan lembaga independen di negara-negara lain untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh polisi.

Acara ini dibuka oleh Sekretaris Program Sarjana Internasional bidang Hukum, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH., MH., LLM., Ph.D. Dalam pidato pembukaannya, Dodik Setiawan memberikan selamat kepada JCI untuk struktur kepengurusan barunya. Kepengurusan baru JCI untuk periode 2020-2021 ini diketuai oleh Akhiruddin Syahputra Lubis.”Saya berharap, melalui struktur baru ini, JCI bisa menjadi jauh lebih baik sebagai representasi mahasiswa Program Internasional FH UII,” imbuhnya.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerima kunjungan dari Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar (UNTIDAR) Magelang pada hari Kamis, 02 Juli 2020 di Ruang Sidang Utama Lantai 3 FH UII Jl. Tamansiswa no 158 Yogyakarta.

Rombongan dari Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UNTIDAR dipimpin oleh Wahyu Prabowo, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan, didampingi oleh Dr. Sri Mulyani, sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara, juga disertai oleh Pengelola Jurnal Literasi Hukum, Ketua Lab Prodi Hukum, Koordinator Prodi Hukum, Gugus Kemahasiswaan juga diikuti beberapa Perwakilan Mahasiswa.

Rombongan diterima langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UII, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. didampingi oleh Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan, Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. sebagai Kaprodi Hukum Program Sarjana, juga didampingi oleh Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Direktur LKBH FH UII dan Anang Zubaidy, S.H., M.H. Kepala PSH FH UII, perwakilan dari Jurnal Hukum FH UII juga dihadiri oleh beberapa mahasiswa FH UII.

Dekan Fakultas Hukum UII, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. mengucapkan selamat datang di Fakultas Hukum UII kepada seluruh peserta kunjungan dari Universitas Tidar Magelang. Dalam pemaparannya Dekan FH UII menyampaikan sejarah berdirinya FH UII dan perkembangan hingga saat ini. Ia juga berharap nantinya bisa terjalin kerjasama antara FH UII  dengan Universitas Tidar Magelang.

 

 

 

Acara dilanjutkan dengan menggali informasi dan diskusi baik dengan Dekan FH UII, Kaprodi, Direktur LKBH, juga diskusi dengan Direktur PSH FH UII, terkait dengan Kurikulum, kegiatan LKBH, Jurnal, Pusdiklat FH UII dan sebagainya.

Acara diakhiri dengan serah terima cindera mata dari Fakultas Hukum UII dan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UNTIDAR Magelang.

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) berdampak pada setiap kegiatan manusia di seluruh belahan dunia. Tidak hanya proses belajar mengajar yang sistemnya diubah menjadi daring, namun seluruh kegiatan akademik diselenggarakan secara daring. Alternatif tersebut diupayakan untuk mengurangi tingkat penularan virus covid-19.

Youngsan University menyelenggarakan Joint International Conference yang ke 6 pada 30 Juni 2020. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara offline dengan menghadirkan beberapa pemantik yang mempresentasikan materinya masing-masing. Pihak penyelenggara mengupayakan cara agar pelaksanaan kegiatan ini tidak terhambat namun tetap dengan memperhatikan situasi dan kondisi dimana tidak dapat mempertemukan banyak orang. Joint International Conference kali ini diselenggarakan secara online dengan judul The 6th Joint International Webinar on Freedom and Responsibilities.Youngsan Join Conference FH UII

Webinar diselenggarakan dengan mengundang pemateri dari empat universitas berbeda secara daring. Total terdapat 11 pemateri dari empat universitas yang berpartisipasi. Mereka adalah Prof Jawahir Thontowi, Ari Wibowo SH, S.H.I., M.H., Dr. Abdul Jamil dan Dodik Setiawan, Ph.D sebagai pemateri dari Universitas Islam Indonesia. Dr. Beumhoo Jang, Yulio Iqbal, Galih Dwi Ramadhan, Malik Arslan dan Fawad Mustafa sebagai perwakilan dari Youngsan University.  Prof. Eddy Pratomo dari Universitas Pancasila, dan Prof Edy Lisdyono dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Para pemateri juga berasal dari golongan beragam, yaitu dosen dan mahasiswa. Yulio Iqbal dan Galih Dwi adalah pemateri mahasiswa FH UII yang sedang menempuh joint degree di Youngsan University. Keduanya berasal dari Indonesia tepatnya alumni Universitas Islam Indonesia. Malik Arslan dan Fawad Mustafa juga pemateri mahasiswa yang sedang menempuh studi di Youngsan University, keduanya berasal dari Pakistan. Keempatnya menyampaikan materi dengan sangat baik tidak kalah dari pemateri dosen yang sudah bergelar doktor dan profesor.

Para pemateri menyampaikan topik yang berbeda-beda dalam webinar ini. Kombinasi materi yang disampaikan membuat webinar semakin menarik. Prof. Jawahir Thontowi hadir dengan topik Freedom of Human Right and Discrimination yang mengangkat kondisi kebebasan HAM yang ada di Indonesia dan international. Dr. Abdul Jamil bersama dengan Dodik Setiawan, Ph.D. menyampaikan isu kesiapan sistem peradilan berkaitan pandemi yang ada dengan judul The Readiness of E-Court System in Indonesia Post Coivd-19. Keduanya menyampaikan bahwa sistem e-court ini merupakan alternatif yang baik untuk mengurangi kontak fisik antar manusia, telebih di masa pandemi seperti ini. Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H., berbagi pengetahuan tentang The Restriction on The Right to Hold Opinions and Freedom of Expression in Indonesian Context,  hal ini sangat berkaitan dengan kondisi Indonesia baru-baru ini dimana kebebasan berpendapat sering mendapat gangguan. Prof. Beumhoo Jang sebagai perwakilan dari Youngsan University membawa topik Financial Disputes Settlement System in Korea and The U.K. Prof. Eddy Pratomo dari Universitas Pancasila dengan tegas menyampaikan terkait Legal Prespective:Freedom and Responsibility. Prof Edy Lisdiyono membahas kebijakan pemrintah Indonesia berkaitan dengan adanya pandemi, dengan judul Indonesian Goverment Legal Policies to Business Activities During Corona Virus Pandemics. Topik yang disampaikan pemateri mahasiswa juga tidak kalah menarik, Yulio Iqbal menyampaikan Freedom of Academic, The Freedom of Speech of Academician Indonesia Case Study dengan mengangkat kasus teror guru besar Hukum Tata Negara yang belum lama ini terjadi. Galih Dwi Ramadhan membahas kebebasan dalam dunia teknologi dengan judul presentasi Freedon adn Responsibility of Internet to Use Digital Image and Software Based on Copyright Law Prespective. Malik Arslan datang dengan materi Impact of Covid-19 on Pakistan Domestic Industries and Regional Trade, sedangkan Fawas Mustafa menyampaikan terkait perbandingan sistem bank yang ada di Pakistan dan negara lain dengan judul presentasi Pakistan Banking Policies and International Banking Policies.

Kesebelas pemateri menyampaikan presentasi dengan sangat menarik, singkat dan jelas sehingga menjadikan webinar yang diselenggarakan tetap lancar meskipun dilakukan secara daring. Webinar ini diikuti oleh sekitar 50 peserta yang berasal dari berbagai universitas berbeda. Berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam, webinar yang diselenggarakan sukses membuat para pesertanya melepas rindu satu sama lain mengingat para peserta yang berpartisipasi mayoritas sudah saling mengenal.

Menindaklanjuti hasil Rapat Bidang I perihal mahasiswa yang terkendala Tes CEPT dalam proses kelulusan, dengan ini diberitahukan bahwa Universitas Islam Indonesia bersama dengan CILACS UII akan menyelenggarakan CEPT Camp – Batch XXIII khusus bagi mahasiswa:

  1. Program Sarjana dengan masa studi > 5 tahun;
  2. Program Sarjana yang telah melakukan Tes CEPT > 6 kali akan tetapi belum memenuhi skor minimal untuk kelulusan yang dipersyaratkan (Minimal skor CEPT 422 atau setara TOEFL ITPR 427 atau TOEFL iBTR*38 atau IELTS™ 4);
  3. Seluruh Program Sarjana dan khusus bagi Program Magister Program Studi Informatika yang direkomendasikan oleh Ketua Program Studi (dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kaprodi);
  4. Bersedia membayar biaya CEPT Camp sesuai ketentuan CILACS UII.

Adapun untuk Batch XXIII, akan dilaksanakan pada:

  • Selasa, 21 Juli 2020
  • Waktu : 08.00 – 14.30 WIB
  • Tempat : Daring via Zoom

Selanjutnya, kami mohon agar program ini segera disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kondisi tersebut diatas.
Pendaftaran dan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi CILACS UII, telp. +62 857-4365-0224 dan (0274) 540255. Link online pengisian biodata, baru akan diberikan setelah melakukan pendaftaran melalui nomor telepon tersebut.

[ Download Surat Terkait CEPT CAMPT Batch XXIII ]

Berikut disampaikan jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UII (PSHPM FH UII). Ujian akan diselenggarakan daring dengan media classroom pada masing-masing kelas yang sudah berjalan. Kepada para mahasiswa harus memperhatikan sejak awal model ujian yang diberikan. Ada beberapa tipe soal yang mungkin dapat diberikan oleh dosen diantaranya essai, check point, maupun pembuatan makalah. Jangan lupa perhatikan pula timing atau waktu yang ditentukan. Jangan sampai mahasiswa terlambat atau tidak mengumpulkan ujian yang sudah ditugaskan karena komponen UAS ini diperhitungkan dalam nilai akhir cukup besar.

Demikian, disilakan untuk mencermati jadwal berikut, dan jika ada ketidakjelasan atau hal-hal lain yang perlu dijelaskan dapat menghubungi panitia ujian melalui email akademik.fh@uii.ac.id. Untuk menghindari informasi yang berbeda ketika ada perubahan/revisi jadwal ujian, maka jadwal ujian pada semester ini hanya dapat dilihat melalui web fh.uii.ac.id. Dan untuk mengakses mahasiswa harus login di akun students.uii.ac.id. Agar informasi selalu tersampaikan dan terupdate disilakan menambahkan akun students.uii.ac.id tersebut pada getgad Saudara melalui setting dan pilih menu akun / accounts.

Oleh: Muhammad Teguh Pangestu[1]

Dari bulan Desember 2019 hingga detik ini, Covid-19 atau virus corona telah menyebar ke 213 negara, termasuk Indonesia. Total jumlah yang positif terkena virus corona berjumlah 7.873.198 kasus. Total jumlah pasien yang meninggal dunia berjumlah 432.477 korban jiwa. Total jumlah pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 4.043.393 pasien.[2]

Covid-19 ini menggangu berbagai sektor, terutama perjanjian atau kontrak. Dengan adanya Covid-19, debitor berdalih terjadinya wanprestasi[3] dikarenakan adanya Covid-19 sehingga Covid-19 dijadikan sebagai alasan force majeure (keadaan kahar). Hal ini dalam kehidupan masyarakat menimbulkan berbagai persoalan. Pertama, apakah Covid-19 dapat dinyatakan sebagai force majeure? Apakah dengan adanya virus corona ini serta merta debitor dapat menunda atau membatalkan perjanjian?

Force majeure telah diatur oleh Pasal 1244 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 1245 BW. Meskipun, force majeure telah diatur dalam BW, namun BW tidak memberikan pengertian force majeure itu sendiri. Pasal 1244 BW mengatur bahwa jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya. Kemudian, Pasal 1245 BW mengatur bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, jika lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Meskipun BW tidak memberikan pengertian force majeure, penulis mengartikan force majeure adalah suatu keadaan yang membuat debitor tidak dapat melaksanakan prestasinya atau kewajibannya kepada kreditor, yang dikarenakan terjadinya peristiwa yang berada di luar kehendaknya. Contoh: Covid-19, gempa bumi, kebakaran, banjir, dan lain-lain.

Berdasarkan sifatnya, force majeure memiliki 2 macam, yakni force majeure absolut dan force majeure relatif. Force majeure absolut adalah suatu keadaan debitor sama sekali tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditor, yang dikarenakan gempa bumi, banjir, dan adanya lahar.[4] Contoh: Cristiano Ronaldo membeli mobil Honda Civic Turbo di salah satu showroom Honda yang ada di Jakarta. Dalam proses pengiriman, kapal yang mengangkut mobil Honda Civic Turbo tersebut mengalami kebakaran, sehingga mobil Honda Civic Turbo tersebut ikut terbakar juga.

Force majeure relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitor masih mungkin untuk memenuhi prestasinya. Namun, pemenuhan prestasi tersebut harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang begitu besar.[5] Contoh: Pada tanggal 5 Agustus 2019, Prof. Dr. Rudhi Sitepu, S.H., M.H. akan memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Namun, pada tanggal 4 Agustus 2019, yang bersangkutan sakit demam berdarah dan rawat inap selama 7 (tujuh) hari sehingga tidak dapat memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tipikor. Contoh lain: Covid-19. Jika Covid-19 ini berakhir, pihak kreditor dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi debitor, meminta ganti rugi, meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.[6]

Dalam menanggapi Covid-19, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah membuat dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional sebagai dasar hukum force majeure. Hal ini dapat kita perhatikan poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Di mana, poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional mengatur bahwa menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional di atas, Covid-19 dapat dinyatakan sebagai force majeure. Namun, dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, tidak serta debitor dapat menunda atau membatalkan perjanjian.

Dalam disiplin hukum perjanjian, dikenal salah satu asas yang begitu penting. Adapun asas yang dimaksud adalah asas kekuatan mengikatnya perjanjian (Pacta Sunt Servanda). Asas ini bermakna bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam asas ini, kesepakatan para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[7]

Asas Pacta Sunt Servanda dapat kita temui dalam Pasal 1338 BW. Di mana, Pasal 1338 BW mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berlaku sebagai udnang-undang bagi mereka yang membuatnya berarti bahwa undang-undang mengakui dan memposisikan kedua belah pihak sejajar dengan legislator.[8]

Meskipun posisi para pihak sejajar dengan legislator, namun di antara mereka terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada daya berlakunya produk yang diciptakan. Produk yang diciptakan legislator berupa undang-undang, dengan seluruh proses dan prosedurnya berlaku dan mengikat secara universal dan bersifat abstrak. Sedangkan, perjanjian yang merupakan produk dari para pihak memiliki daya berlaku terbatas pada para pihak saja dan dengan dibuatnya perjanjian tersebut, para pihak bermaksud untuk melakukan perbuatan konkret.[9]

Dari penjelasan asas Pacta Sunt Servanda di atas, kedua belah pihak hanya melaksanakan perjanjian sesuai klausul perjanjian. Para pihak tidak boleh melaksanakan perjanjian di luar klausul perjanjian.

Pada umumnya, ketentuan force majeure dituangkan dalam klausul perjanjian dengan menguraikan peristiwa apa saja yang termasuk force majeure. Dengan diuaraikannya peristiwa apa saja yang termasuk force majeure dalam klausul perjanjian, para pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian. Dengan demikian, jika para pihak mengkategorikan Covid-19 sebagai force majeure dalam klausul perjanjian, maka salah satu pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian.

Lain halnya, meskipun para pihak menuangkan ketentuan force majeure dalam klausul perjanjian, namun jika Covid-19 tidak dikategorikan sebagai force majeure, maka debitor yang wanprestasi tidak serta merta dapat menunda atau membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan Covid-19.

 

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Yudha Hernoko. 2014. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Muhammad Teguh Pangestu. 2019. Pokok-Pokok Hukum Kontrak. Makassar. C.V. Social Politic Genius.

Ridwan Khairandy. 2004. Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta. UI Press.

________________. 2014. Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta. FH UII Press.

Salim H.S. 2019. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta. Sinar Grafika.

 

INTERNET

https://www.worldometers.info/coronavirus/. Diakses terakhir pada tanggal 14 Juni 2020.

[1] Penulis adalah lulusan Strata-1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis merupakan penulis buku “Pokok-Pokok Hukum Kontrak” dan “Badan Usaha Milik Negara & Status Hukum Kekayaan Negara Berdasarkan UU BUMN”.

[2] https://www.worldometers.info/coronavirus/. Diakses terakhir pada tanggal 14 Juni 2020.

[3] Wanprestasi, ingkar janji, atau cedera janji menurut Ridwan Khairandy adalah suatu kondisi di mana debitor tidak menjalankan kewajibannya atau prestasinya yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selain tidak menjalankan prestasinya yang telah ditentukan dalam perjanjian, wanprestasi dapat juga terjadi di mana debitor tidak menjalankan prestasinya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Yogyakarta, FH UII Press, hal. 278.

[4] Salim H.S., 2019, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 102.

[5] Ibid.

[6] Ridwan Khairandy, Op.Cit., hal. 282.

[7] Ridwan Khairandy, 2004, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, UI Press, hal. 28.

[8] Agus Yudha Hernoko, 2014, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 127.

[9] Muhammad Teguh Pangestu, 2019, Pokok-Pokok Hukum Kontrak, Makassar, C.V. Social Politic Genius, hal. 89.

Disampaikan kepada para mahasiswa yang bermaksud untuk mengikuti Ujian Tugas Akhir (Pendadaran) Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UII untuk mencermati syarat dan ketentuan mendaftar sebagai peserta pendadaran pada Periode 2 Gelombang 3 Semester Genap T.A. 2019/2020 sebagaimana pengumuman di bawah ini.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud RI Nomor 318/B/HK/2019 ditandatangani tangga; 14 Noveber 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud RI Nomor 209/B/HK/2019 tentang Sistem Penomeran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik sebagaimana dipublikasikan melalui https://pin.ristekdikti.go.id/pin/panduan-PIN-ver-panduan.pdf.  Kebijakan Rektor Universitas Islam Indonesia melalui Surat Edaran Rektor Nomor 3804/REK/20/DLA/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 point 2 menyatakan bahwa Pimpinan Universitas Islam Indonesia memutuskan  untuk melaksanakan sistem PIN mulai Semester Ganjil 2020/2021  sehingga bagi Mahasiswa Angkatan 2012 Pendadaran Gelombang 2 Periode 3 Semester Genap T.A. 2019/2020 merupakan kesempatan terakhir untuk dapat mengikuti Ujian Tugas Akhir ini mengingat masa studi mahasiswa angkatan 2012 sudah melebihi 8 tahun.

Sementara untuk mahasiswa angkatan 2013 masih diberikan kesempatan perpanjangan masa studi selama 1 (satu) semester pada masa Pandemi Covid-19 sehingga maksimal kelulusan sampai pada tanggal 31 Desember 2020 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana Surat Edaran plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Masa Belajar Penyelanggaraan Program Pendidikan (http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Surat-Penegasan-Masa-Studi-terkait-Validator-PIN.pdf).

Dan hal ini sudah diinformasikan melalui pertemuan bersama mahasiswa 2012 dan 2013 beserta orang tua/wali yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII pada 10 Februari 2020 di Ruang Sidang Utama Lt. 3 FH UII, akan mahasiswa Angkatan 2012 dan Angkatan 2013 yang terkena dampak dari kebijakan ini dapat mengetahui dan mempertimbangkan proses penyelesaian studinya.

Pembayaran Pendadaran/Ujian Tugas Akhir dapat melalui setoran langsung maupun transfer:

  • Program Reguler melalui Bank Bukopin No. Rek. 1001553-042 a.n. Fakultas Hukum UII.
  • Program Internasional melalui Bank Bukopin No. Rek. 1007200-303 a.n. Fakultas Hukum UII.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [178.00 B]

Disampaikan kepada Para Peserta Pendadaran Gelombang 2 Periode 5 Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS) Fakultas Hukum UII (FH UII) jadwal Pendadaran yang akan selenggarakan antara tanggal 1 s.d 8 April 2020. Untuk itu dimohon kepada para peserta mempersiapkan diri dan memperhatikan jadwal meliputi waktu, tempat, dan tim penguji yang sudah disusun dengan cara senentiasa aktif menyimak informasi di Google Classroom Pendadaran.

Para peserta diharuskan senantiasa mengaktifkan alat komunikasi/nomor kontak yang sudah diterakan pada form pendaftaran pendadaran oleh karena sesuatu hal terjadi perubahan jadwal ujian pendadaran. Karena informasi perubahan hanya akan kami sampaikan melalui Classroom yang sudah tertera.

Selain itu kami mohon agar memperhatikan sebagai KETENTUAN PESERTA PENDADARAN sebagai berikut:

  1. Pendadaran dilaksanakan secara daring
  2. Peserta mempersiapkan koneksi internet yang cukup (lebih kurang 6 – 10 Gb)
  3. Peserta memperhatikan lokasi yang terakses internet baik/gunakan paket data/jenis koneksi yang maksimal
  4. Mempersiapkan ruang kosong agar tidak terganggu
  5. Mempersiapkan meja kerja yang sesuai
  6. Selama proses pendadaran sampai dibacakannya hasil pendadaran peserta dilarang melakukan aktivitas lainnya, agar siap sedia ketika dipanggil kembali ke dalam ruang pendadaran.
  7. Ketentuan Berpakaian:
    • Bagi MAHASISWA: Celana HITAM, HEM PUTIH lengan panjang, dan DASI HITAM.
    • Bagi MAHASISWI: Rok HITAM, ATASAN PUTIH, dan JILBAB HITAM
  8. Bagi para peserta pendadaran yang Pembimbing Tugas Akhirnya tidak tertera pada Tim Penguji dimohon agar menyampaikan kepada Divisi Administrasi Akademik FH UII.
  9. Informasi lain terkait pengambilan Ijazah/pengurusan Wisuda yaitu PESERTA WAJIB mengikuti PEMBEKALAN ALUMNI & PENJELASAN WISUDA sebagai syarat posting yang diselenggarakan pada:
    • Senin / 11 Mei 2020
    • Pukul 08.30 – selesai
    • VC Zoom/Meeting yang tautannya akan diinformasikan kemudian

JADWAL PENDADARAN

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [178.00 B]

Disampaikan kepada mahasiswa PSHPS FH UII yang mengambil Mata Kuliah Pemagangan Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 diwajibkan memperhatikan pengumuman berikut:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [178.00 B]

 

Lampiran 1 Jadwal Pelaksanaan Pemagangan

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [178.00 B]

 

 

Lampiran 2 Flowchart Alur Proses Pelaksanaan Pemagangan

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [178.00 B]

 

Lampiran 3 Daftar Mahasiswa Peserta Pemagangan

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [178.00 B]