Kami Persilahkan Saudara menuliskan artikel, berita, cerita nasihat dapat pula agenda kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat dipublikasikan khususnya berhubungan dengan Kegiatan Pembelajaran di Fakultas Hukum UII.

poppy
, ,

Mahasiswa Berprestasi FH UII 2023

[KALIURANG]; Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) telah selesai menyelenggarakan seleksi pemilihan Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES) 2023/2024. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, semangat belajar yang tinggi merupakan faktor penting yang mendorong mahasiswa untuk berprestasi.

Kegiatan seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi ini tidak serta merta secara instan, namun harus melewati beberapa tahapan yang ada. Di mulai pada tanggal 21 November 2023 hingga berakhirnya seleksi dan pengumuman pada 15 Desember 2023. Mahasiswa yang berhasil lolos seleksi pemberkasan sebanyak enam orang, yaitu:

  1. Tasya Fainurnissa (20410011)
  2. Alvin Daun (21410162)
  3. Ahmad Sulthon Zainawi (20410329)
  4. Muhammad Irfan Dhiaulhaq (21410678)
  5. Ratu Monarfha Pricilia (21410731)
  6. Badruzzaman (20410125)

Para mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi diwajibkan untuk hadir pada Presentasi Karya Tulis Ilmiah. Setelah melakukan presentasi karya tulis ilmiahnya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab secara langsung oleh para dewan juri. Pada MAWAPRES FH UII 2023, dewan juri terdiri dari Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H. selaku dosen FH UII dari Departemen Hukum Administrasi Negara, Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. selaku dosen FH UII dari Departemen Hukum Tata Negara, dan Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D. selaku dosen FH UII dari Departemen Hukum Perdata.

Dari seleksi tersebut munculah nama Muhammad Irfan Dhiaulhaq (21410678), sebagai Mahasiswa Berprestasi  Terbaik 1, disusul Alvin Daun (21410162), Mahasiswa Berprestasi Terbaik 2 dan Ahmad Sulthon Zainawi (20410329), Mahasiswa Berprestasi Terbaik 3. Penyerahan secara simbolis kepada para mahasiswa yang terpilih menjadi Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum UII 2023/2024 diberikan oleh Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni.

Muhammad Irfan Dhiaulhaq, sebagai Mahasiswa Berprestasi Terbaik 1 merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana, Program Internasional (IP) FH UII. Irfan, nama sapaan sehari-harinya di lingkungan UII merasa bahwa ajang seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi yang diselenggarakan oleh FH UII ini sangatlah luar biasa. Ia mengatakan momen ini bisa membuat orang-orang yang belum pernah bisa meneliti apa pun bisa belajar bagaimana melakukan penelitian, meski hanya abstrak. Dalam seleksi mahasiswa berprestasi ini tidak hanya memulai dari awal, melainkan kemampuan yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, jika Anda memiliki pengalaman, sebaiknya maksimalkan untuk memudahkan presentasi dan penelitian diseleksi kedepannya.

Kunci sukses mencapai prestasi akademis yang tinggi terletak pada niat yang ikhlas, usaha yang sungguh-sungguh, dan bertawakal kepada Allah SWT. Ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Untuk mencapai prestasi akademis yang tinggi, peran dosen dan lingkungan akademis di FH UII sangatlah penting. Dosen sebagai jembatan kita untuk berkembang lebih baik dan lingkungan akademis FH UII turut mendukung keberhasilan mahasiswa. Lingkungan akademis yang mendukung  juga akan mendorong mahasiswa untuk terus belajar dan berprestasi.

Kemudian, Irfan juga memberikan saran dan tips kepada mahasiswa lain bahwa “Ia menyarankan mahasiswa untuk fokus pada hal-hal yang penting dan bermanfaat, membuat rencana yang realistis, dan harus adanya kemauan besar dari diri sendiri”. Sedangkan Irfan memberikan informasi detailnya yaitu: Dari semester 1 dan 2, fokus pada hal-hal di luar kompetisi, seperti kepanitiaan dan organisasi (internal dan eksternal); Dari semester 3 dan 4 fokus pada kompetisi dan seminar; Mulai semester 5 dan 6 fokus pada kompetisi tingkat tinggi, seperti PKM, Mawapres, konferensi (nasional atau internasional) atau kongres magang.

Irfan merasa bahwa persaingan di seleksi Mawapres FH UII ini sangat ketat, karena hanya terpilih enam mahasiswa dari sekian banyak mahasiswa yang berkompetisi dan berprestasi. Selanjutnya hanya tiga orang yang tersingkir dari Fakultas dan kemudian hanya dua orang yang diajukan ke Universitas. Irfan berpesan kepada peserta Mawapres mendatang untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya, baik bahasa Inggris maupun bahasa lainnya. Kemampuan bahasa ini menjadi salah satu bahan penilaian dalam ajang Mawapres. Selain itu, peserta harus menemukan pembaruan dalam penelitiannya.

 

poppy
,

Refleksi Akhir Tahun 2023

Pers Rilis Forum Dosen dan Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia “Wajah Hukum dan Demokrasi” 19 Desember 2023

Menyikapi situasi wajah penegakan hukum serta demokrasi saat ini, Forum Dosen dan Guru Besar Fakultas Hukum UII menyatakan sebagai berikut:

  • Telah terjadi Pembajakan Dunia Peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi: Kasus yang menimpa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 90/PUU-XXI/2021 dan juga putusan MKMK telah membuktikan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam mengadili perkara yang melibatkan keluarganya. Telah terjadi pembajakan serius terhadap Mahkamah Konstitusi dan penegakan hukum kita, sehingga ke depan kami mendorong agar hakim Konstitusi ke depan bersikap adil, memegang prinsip integritas, dan profesional dalam profesinya. Tidak boleh mengorbankan kepentingan negara demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.
  • Penegakan hukum lingkungan yang masih lemah: pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan aspek keberlanjutan. Dalam perspektif hukum, kelemahan terletak pada disharmoni peraturan, kelengkapannya maupun penegakannya. Dikarenakan konsep pembangunan berkelanjutan bersifat subjektif dan multitafsir, di masa mendatang perlu diperhatikan kemampuan ketahanan hidup bagi warga miskin di Indonesia kaitannya dengan pemanfaatan tanah sebagai tempat tinggal dan usahanya dengan memberi akses yang secara berkelanjutan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan derajat kesejahteraannya.
  • Belum efektinya kebijakan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA): banyaknya kasus yang meminggirkan masyarakat hukum adat dalam proses pembangunan negara merupakan tindakan inkonstitusional. Hal ini karena konstitusi telah menjamin eksisten masyarakat hukum adat yg tidak hanya sekedar diakui namun juga dilindungi. Fakta riil menunjukkan bahwa keberadaan MHA sebagai kelompok minoritas selama ini termarjinalkan dalam mengakses dan memenuhi bukan saja hak tradisionalnya, melainkan juga hak- haknya dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya sehingga diperlukan tindakan afirmasi khusus. Untuk itu terkait pemenuhan hak MHA diperlukan cara yang sesuai utamanya dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi, baik antar hukum adat maupun hukum adat dan hukum nasional.
  • Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Hak Kekayaan Intelelektual (HKI) yang belum optimal: saat ini Sistem HKI di Indonesia masih belum memenuhi HAM, inefektif dan conflict of interest sehingga upaya mendorong kreatifitas yang meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia sangat terganggu. Faktanya, tata Kelola HKI beserta regulasi dan kelembagaannya masih belum jelas. Hal ini tentu berdampak lebih lanjut kepada pencapaian cita-cita negara untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa dan negara. Ke depan, Masalah kelembagaan dan tata kelola HKI yang ideal hendaknya dapat mensinergikan dan mengkolaborasikan semua sektor baik sektor publik maupun privat. Sinergi dan kolaborasi ini diwujudkan dengan memberikan peran yang jelas kepada setiap sektor yang ada. Hal ini dapat diwujudkan dalam konteks kelembagaan dan tata kelola HKI yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terpadu.
  • Penunjukan kepala Daerah yang tidak demokratis: kebijakan penunjukan kepala daerah harus dievaluasi karena tidak demokratis dan mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat. Kepala daerah itu dipilih oleh rakyat di masing-masing daerah, bukan ditetapkan melalui penunjukan (aanstelling). Penunjukan penjabat kepala daerah saat ini yang difungsikan untuk masa jabatan yang relatif lama, menimbulkan problem dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan di bidang keuangan dan kepegawaian. Penunjukan kepala daerah oleh Mendagri dapat menimbulkan politik transaksional yang tidak dapat diawasi oleh publik;
  • Eksploitasi Sumber Daya Alam oleh segelintir orang: Demokrasi yang terbelenggu oligarki telah mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Indonesia tidak disertai adanya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan perlindungan serta pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Oleh karena itu terjadi ekploitasi SDA yang tidak berwawasan lingkungan dan berlebihan (over exploitasion) yang disebabkan praktek demokrasi yang terbelenggu oleh oligarki. Politik oligarki terutama dalam eksploitasi SDA harus dilawan!
  • Pembentukan Undang-Undang yang manipulatif: pembentukan UU yang meminggirkan partisipasi publik sudah sering dilakukan oleh Presiden dan DPR. Pembentukan UU dilakukan hanya untuk menjalankan kepentingan mereka dan bukan kepentingan rakyat. Padahal UU 13/2022 sudah menegaskan bahwa dalam pembentukan UU harus memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna (meaningfull participation) dengan mengakomodir hak rakyat untuk didengarkan, hak rakyat untuk dipertimbangkan pendapat/usul yang diberikan, dan hak rakyat untuk diberikan penjelasan atas pendapat/usul yang diberikan.
  • Sikap dan Kebijakan Pemerintah belum jelas terkait Pengungsi Rohingya. Ketegasan Pemerintah diperlukan. solusinya, pertama Indonesia dapat bekerjasama dengan UNHCR untuk merelokasi sementara mereka yang memenuhi syarat sebagai refugee (tidak hanya etnis Rohingnya) di pulau terpencil, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat setempat serta mencegah mereka melarikan diri dari tempat penampungan, dengan jangka waktu dan kuota tertentu, juga dana dari badan internasional. Indonesia pernah mempraktekkan hal ini di kasus pengungsi Vietnam di Pulau Galang (1979-1996). Kedua, Indonesia harus tegas memulangkan kembali atau mendeportasi mereka yang tidak memenuhi syarat refugee menurut konvensi 1951. yang paling penting yang juga harus dilakukan oleh Pemerintah yaitu mendorong ASEAN bersikap tegas kepada Myanmar untuk menghentikan pelanggaran HAM yang berat di Myanmar, karena ini yang menjadi akar masalah datangnya pengungsi Rohingnya di berbagai negara. ASEAN juga perlu menemukan solusi jangka panjang masalah Rohingnya.

Demikian sikap akademik ini kami sampaikan, ke depan harus ada perubahan dan strategi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di atas.

Daftar Dosen dan Guru Besar:

  1. Prof. Budi Agus Riswandi, S.H, M.Hum (Dekan Fakultas Hukum UII)
  2. Prof. Jawahir Thontowi S.H, Ph.D
  3. Prof. Dr. Sefriani S.H, M.Hum
  4. Prof. Dr. Ni’matul Huda S.H, M.Hum
  5. Prof. Dra. Sri Wartini S.H, M.H, Ph.D
  6. Prof. Nandang Sutrisno, S.H, LLM, Ph.D
  7. Prof. Hanafi Amrani S.H, M.H, LLM, Ph.D
  8. Prof. Dr. Rusli Muhammad S.H, M.H
  9. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H, M.H
  10. Prof. Dr. Syamsudin S.H, M.H
  11. Prof. Dr. Ridwan S.H, M.Hum
  12. Prof. Winahyu Erwiningsih S.H, M.Hum
  13. Dr. Suparman Marzuki S.H, M.Si
  14. Dr. Busyro Muqoddas S.H, M.Hum
poppy
,

Pusat Mediasi dan Penyelesaian Sengketa-Sengketa Alternatif (PMPSA) Fakultas Hukum UII

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin,

Puji syukur panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat rahmat, karunia, dan kuasa-Nya, atas pembentukan Pusat Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Alternatif  (PMPSA) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII). Adapun dan tujuan pendirian PMPSA FH UII, antara lain menyiapkan tenaga-tenaga profesional melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Mediator bersertifikasi yang kedepan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih dalam penyelesaian sengketa bisnis dan keperdataan.

Melalui Surat Keputusan Dekan FH UII Nomor: 224/SK-Dek/Div.URT/XII/2023 Tentang Pengangkatan Pengurus PMPSA FH UII, menetapkan Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., sebagai Direktur.

Harapan besarnya, Menurut Dekan FH UII Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., dengan pembentukan PMPSA FH UII, kedepannya bisa merespon dan mengakomodir dinamika perkembangan sengketa bisnis dan keperdataan melalui Mediasi dan bentuk Non Litigasi lainnya yang semakin hari terus mengalami peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

 

 

poppy
, , ,

Pengumuman Penempatan Pemagangan Semester Ganjil Tahun T.A 2023/2024 (Periode Pasca UAS)

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah melakukan key-in mata kuliah pemagangan.

Sehubungan dengan rangkaian pelaksanaan kegiatan Mata Kuliah Pemagangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Semester Ganjil TA. 2023/2024 (Periode Pasca UAS)

Disampaikan kepada seluruh Mahasiswa Mata Kuliah Pemagangan, dihimbau untuk memperhatikan informasi Mata Kuliah Pemagangan terlampir, atau dapat diunduh pada laman website :
https://law.uii.ac.id/pemagangan-fhuii/

Pengumuman Penempatan Pemagangan Semester Ganjil Tahun T.A 2023/2024 (Periode Pasca UAS) untuk memperhatikan pengumuman berikut :

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

CATATAN :

  1. Registrasi Pemagangan wajib dilakukan secara online melalui DIKTUM PEMAGANGAN (https://portal.law.uii.ac.id/)
  2. Pemagangan SETELAH UAS: mahasiswa yang namanya terdaftar di pelaksanaan Pemagangan SETELAH UAS tidak diperkenankan mengambil Mata Kuliah Pemagangan dan KKN secara bersamaan.
  3. Mahasiswa pemagangan yang tidak melakukan registrasi dan tidak mengunggah berkas sampai dengan tanggal yang telah ditentukan maka DIANGGAP TIDAK MENGIKUTI mata kuliah Pemagangan dan mendapat Nilai F.

Narahubung :

  • Admin Pemagangan –> 0858 7525 0408 (WhatsApp)
  • Sekretariatan Pemagangan
    Unit LKBH FH UII Kampus Terpadu Lantai I Sisi Selatan Sebelah Timur di samping Ruang
    Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum.
  • Social Media : Instagram @lkbhfhuii
poppy
, , , , , , , , ,

Rekrutmen Dosen

Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai pionir pendidikan tinggi di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 70 tahun yang berkomitmen mencetak pemimpin masa depan melalui program pendidikan unggul yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan,  membuka kesempatan kepada Magister/Doktor untuk bergabung menjadi Dosen Tetap Reguler Universitas Islam Indonesia Periode April 2024.

Tata cara dan ketentuan rekrutmen dapat diakses melalui Laman Rekrutmen Dosen UII.

Informasi lebih lanjut hubungi Direktorat Sumber Daya Manusia/Sekolah Kepemimpinan, Gedung GBPH. Prabuningrat lantai 2, Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta, Telp. 0274-898444 ext. 1227 atau 1229.

Peringatan: Rekrutmen Dosen Tetap Reguler Universitas Islam Indonesia tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund atau penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut.

poppy
,

Regresi Demokrasi

Penulis: M. Syafi’ie, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Tata Negara

Direktur Pendidikan dan Advokasi Pusham UII

Beberapa topik pada debat calon presiden (capres) masih ramai diperbincangkan. Salah satunya, pernyataan capres Anies Baswedan yang mengungkap bahwa kebebasan berpendapat dan indeks demokrasi di Indonesia menurun. Bahkan, pemerintah dinilai kerap menggunakan pasal-pasal karet dalam UU ITE untuk memidanakan pihak-pihak yang mengkritisi kekuasaan.

Pernyataan itu menjadi diskusi menarik di kalangan komunitas, bahkan kedua kubu beradu data perihal kondisi demokrasi di Indonesia. Partisan Anies misalnya merujuk pada data indeks demokrasi versi Economist Intelligence Unit (EIU) yang menyatakan bahwa skor indeks demokrasi di Indonesia tergolong cacat (flawed democracy).

Skor indeks demokrasi Indonesia bisa dikatakan tidak full democracy, tetapi belum jatuh pada skor hybrid regime dan authoritarian. EIU dikelola Economist Group yang rutin menilai kondisi demokrasi di ratusan negara dunia yang didasarkan pada lima indikator, yaitu proses pemilu dan pluralisme politik, tata kelola pemerintahan, tingkat partisipasi politik masyarakat, budaya politik, dan kebebasan sipil.

Pada sisi yang lain, partisan pemerintah yang diwakili Prabowo Subianto merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa tingkat demokrasi di Indonesia masuk dalam kategori baik. Bahkan, menurut BPS, indeks demokrasi Indonesia (IDI) selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan sejak 2020. IDI sendiri merupakan angka yang memperlihatkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia yang substansi, metode, dan pelaksanaan olah datanya dijalankan secara kolaboratif oleh BPS, Bappenas, Kemenko Polhukam, Kemendagri, serta pemerintah daerah.

Data siapakah yang paling benar? Sebagai pembaca yang kritis, tentu kita akan melacak lebih detail dan memaknai secara substantif kualitas demokrasi yang dirasakan langsung oleh rakyat hari ini. Apalagi, menurut V-Dem Institute dalam Democracy Report 2023, sebanyak 43 persen jumlah populasi dunia saat ini hidup di negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi.

Bahkan, tingkat demokrasi secara global pada 2022 terdegradasi ke level yang sama dengan demokrasi pada 1986. Situasi itu ditandai, antara lain, dengan represivitas pemerintah terhadap masyarakat sipil, kebebasan berekspresi menurun, meningkatnya sensor pemerintah terhadap media, dan memburuknya kualitas pemilu. Indonesia dalam 10 tahun terakhir menurut laporan itu juga mengalami penurunan demokrasi bersama negara-negara Asia-Pasifik yang lain seperti Kamboja, Afghanistan, India, Bangladesh, Hongkong, Myanmar, Filipina, dan Thailand.

Substansi Demokrasi

Secara kebahasaan, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti pemerintahan dan kratos yang berarti rakyat. Demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan rakyat yang dalam makna lain diartikan sebagai daulat rakyat dalam pemerintahan suatu negara. Cara pandang kedaulatan rakyat merupakan antitesis dari konsep negara yang dikuasai secara tunggal oleh raja, pemimpin agama, dan atau bentuk pemerintahan yang dijalankan dengan cara tiran, aristokrasi, dan atau oligarki.

Demokrasi setidaknya memiliki tiga nilai prinsip, yakni keadilan, kesetaraan dan persamaan hak, serta kebebasan dan kemerdekaan. Secara konseptual, demokrasi bisa dibaca secara substantif dan prosedural. Demokrasi substantif menghendaki demokrasi secara hakiki, yaitu demokrasi dinilai tegak dengan nilai atau budaya yang memungkinkan rakyat berdaulat dengan sesungguhnya. Kehidupan sosial bernegara memperlihatkan budaya saling menghormati, toleransi, anti kekerasan, serta tumbuhnya kebijakan yang berkeadilan sosial yang berdampak pada kesejahteraan yang merata.

Sementara itu, demokrasi prosedural menghendaki demokrasi pada level prosedur. Yaitu, adanya aturan atau prosedur formal yang mengandung nilai-nilai demokrasi yang aturannya bersifat nondiskriminasi, imparsial, dan independen.

Pertanyaan Kunci

Merujuk pada konsep demokrasi, apakah negara Indonesia sudah memenuhi kualifikasi sebagai negara demokrasi dan bagaimana kualitasnya? Secara konstitusional, Indonesia memilih demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya. Pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pertanyaan pentingnya lebih pada kualitas demokrasi itu sendiri, yaitu sejauh mana kedaulatan rakyat dijaga dan dihormati oleh penyelenggara pemerintahan? Seberapa jauh aktivitas dan keputusan politik pemerintahan melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan? Dan, sejauh mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum?

Pertanyaan tersebut seiring dengan situasi keprihatinan terkait semakin renggangnya hubungan rakyat dengan wakil-wakil rakyat dan semakin renggangnya hubungan rakyat dengan pemerintahan yang dalam banyak hal mengesahkan regulasi yang tidak sejalan dengan pikiran dan tuntutan rakyat. Regulasi yang dikritisi misalnya UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, revisi UU Mahkamah Konstitusi, UU Ibu Kota Negara (IKN), dan beberapa regulasi lain yang proses pembuatannya minim partisipasi dan secara substansi mempertebal aristokrasi dan oligarki yang menggerogoti pemerintahan.

Catatan lainnya terkait demokrasi Indonesia saat ini ialah semakin menguatnya intervensi kekuasaan terhadap kebebasan berpendapat dan pada sisi yang lain terjadi kriminalisasi terhadap para pembela hak asasi manusia. Amnesty International misalnya mencatat bahwa sedikitnya 328 kasus serangan fisik dan digital terjadi dan setidaknya 834 korban dalam periode Januari 2019 hingga Mei 2022. Beberapa aktivis pembela demokrasi dan HAM, di antaranya Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, saat ini sedang diadili karena mendiskusikan hasil penelitian kasus Intan Jaya. Ada banyak kasus kriminalisasi yang kita bisa baca menjadi pertanda buruknya sistem demokrasi saat ini. Demokrasi Indonesia mengalami regresi, melorot, dan mundur yang hampir menyerupai represi rezim Orde Baru.

Tulisan ini telah dimuat dalam Koran Jawa Pos, 21 Desember 2023.

poppy
,

Korban UU ITE

Penulis: M. Syafi’ie, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Tata Negara

Peneliti Pusham UII

Pasal karet UU tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (ITE) memakan korban lagi. Terbaru, pedagang di Bogor Bernama Wahyu Dwi Nugroho dilaporkan ke kepolisian karena mengkritik larangan berbelanja di warung-warung sekitar majelis pengajian dalam akun tik-toknya. Kasus ini telah berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan sebagaimana diatur pada Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada tahun ini juga, seorang buruh di Jakarta Bernama Septia Dwi Pertiwi dilaporkan oleh atasannya dengan dugaan pencemaran nama baik karena ia berkeluh kesah terkait pengalaman kerjanya di media sosial. Atasan Septia merasa namanya tercemar akibat cerita yang dibuatnya di media sosial. Kasus lain menimpa Susi Ikhmah warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik karena menceritakan pengalamannya tertipu oleh penggadai mobil. Mobil yang Susi terima ternyata milik tempat penyewaan bukan milik penggadai yang sejak awal berinteraksi dengannya. Susi Ikhmah merasa tertipu oleh pihak penggadai dan kemudikan menuliskan pengalamannya di media sosial.

Selain tiga kasus di atas, puluhan kasus lain yang kita bisa baca setiap tahunnya akibat ekses pasal-pasal karet yang ada dalam UU ITE. Masyarakat sipil telah mendesak sedemikian rupa agar ada perbaikan dan bahkan ada yang menuntut pencabutan Undang-Undang bermasalah ini. Sebagai respon desakan publk, Kapolri, Jaksa Agung, serta Menteri Komunikasi dan Informatika telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang harapaannya tidak memunculkan mutitafsir di kalangan penegak hukum.

Pada kasus WDN yang dijerat Pasal 28 ayat (2) misalnya, fokus pasal ini diartikan oleh SKB pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.

Menunggu Revisi

Desakan masyarakat sipil terhadap revisi bahkan pencabutan UU ITE terasa kencangnya pada tahun lalu. Pemerintah kemudian mengupayakan dua jalan, pertama, membuat SKB tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, revisi terbatas terhadap UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya pertama telah selesai dilakukan tetapi tidak berjalan maksimal karena dalam praktik masih banyak laporan dan kemudian tetap diproses oleh aparat penegak hukum. Masalahnya terletak pada norma dalam UU ITE, dan pada sisi yang lain SKB dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibanding Undang-Undang.

Saat ini, pemerintah menjanjikan revisi kedua atas UU ITE. Besar harapan ada pembahasan substantif terhadap beberapa pasal karet yang termuat dalam UU ITE, antara lain terkait pasal penyerangan kehormatan seseorang, pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan pada individu dan kelompok berdasar etnis, pihak-pihak yang dapat melaporkan, dan beberapa yang lain.

Substansi dalam UU ITE sebagian sudah diatur dalam Undang-Undang yang lain seperti KUHP dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lebih dari itu, revisi kedua UU ITE ini harapannya lebih menjamin penghormatan hak-hak ekspresi dan berpendapat warga negara tanpa ancaman kriminalisasi yang berlebihan. Apalagi ekspresi dan pendapat masyarakat tersebut muncul sebagai sikap kritis untuk mengungkap kebenaran, kenyataan, dan fakta dari ketimpangan sosial yang terjadi.

Tulisan ini telah dimuat dalam Koran Kedaultan Rakyat, 12 Oktober 2023.

poppy
, , ,

Mahasiswa FH UII Raih Juara I Dalam Lomba Tilawah Internasional Pada International Mahrojan Of Ushuluddin 4.0 di Universitas Darussalam Gontor

[KALIURANG]; Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) kembali menorehkan prestasi. Lalu Indra Ramadhana (19) setelah sebelumnya berhasil meraih juara kedua dalam ajang perlombaan Musabaqoh Tahfidzul Quran (MTQ) kategori 5 juz tingkat mahasiswa berskala internasional yang diadakan oleh Universitas Islam Riau (UIR) pada tanggal 24-31 Agustus 2023 lalu, kini kembali menyabet gelar juara.

Ia berhasil meraih juara pertama dalam lomba MTQ cabang Tilawah /Qari’ tingkat mahasiswa berskala internasional yang diadakan oleh Universitas Darussalam Gontor (UNIDA) dalam rangka International Mahrojan of Ushuluddin 4.0 pada bulan November lalu. Lomba tersebut diikuti oleh ratusan mahasiswa internasional dari berbagai negara.

Lomba MTQ cabang Tilawah/Qari’ merupakan salah satu lomba yang diadakan dengan menguji bacaan peserta dengan irama tilawah bacaan Al-Quran tertentu, seperti Bayyati, Hijaz, Nahawan, dan Jiharkah.

Lomba tersebut diadakan dalam dua babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Babak penyisihan diadakan secara online dan babak final diadakan secara offline di kampus utama UNIDA yang terletak di Kabupaten Ponorogo.

Peserta lomba diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas di dunia, untuk lomba MTQ cabang Tilawah/Qari’ dari UII mengirimkan 4 mahasiswa.

Bukan hanya Ia saja, Lalu Indra menyebutkan banyak dari mahasiswa UII yang ikut serta dalam perlombaan yang diadakan oleh UNIDA tersebut meraih gelar juara di ajang perlombaan lain, seperti lomba debat Bahasa Arab dan Tahfidzul Quran.

Lalu Indra sendiri mengakui bahwa tidak menyangka mendapatkan juara pertama, “nggak nyangka, soalnya saingannya berat-berat”, ungkap Lalu Indra. Pesaing yang dihadapi di babak final, merupakan peserta yang meraih juara dalam perlombaan lain yang pernah Ia ikuti sebelumnya, seperti peserta dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Institut Daarul Quran, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Terakhir, Ia menyampaikan bangga telah membawa juara bagi UII, “seneng banget, soalnya udah dua kali membawa nama UII di ajang kompetisi nasional. Bangga bisa membawa nama UII, apalagi aku yang dari Fakultas Hukum dan rata-rata temenku bukan dari hukum, dari FIAI. Meskipun bukan dari jurusan yang linier dengan ajang perlombaan ini”, pungkas Lalu Indra.