Pos

Menimbang Perppu Cakada Tersangka oleh Allan

Menimbang Perppu Cakada Tersangka

Banyaknya calon kepala daerah (Cakada) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai perhatian sejumlah pihak. Setidaknya sudah ada 7 (tujuh) cakada yang berstatus tersangka dan sebagian sudah ditahan oleh KPK. Mereka ialah Calon Gubernur Lampung Mustafa; Calon Bupati Subang Imas Aryumningsih;  Calon Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko; Calon Wali Kota Malang Mochamad Anton serta Yaqud Ananda Qudban; Calon Gubernur NTT Marianus Sae; Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun; dan Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus. Read more

Batasan Formil Pelaku Utama Masih Abstrak oleh Syarif NH

Batasan Formil Pelaku Utama Masih Abstrak

Sejak awal, kontruksi penetapan juctice collaborator (JC) dan pemberian penghargaan yang melibatkan beberapa lembaga penegak hukum akan menimbulkan masalah. Masalah utamanya adalah tidak adanya sinergisitas antar lembaga. Jika setiap lembaga ingin terlihat lebih berperan dan superior, maka JC akan menjadi korban. Penyidik bisa jadi memandang seseorang sangat membantu pengungkapan fakta dan memenuhi semua syarat, namun dalam pandangan hakim  bisa berbeda.  Read more

Pakar Hukum Internasional se Asia Sepakat Mendirikan DILA Indonesia

Minggu, 22 April 2018 telah berlangsung kegiatan Academic end Workshop yang diadakan oleh UII. Kegiatan ini berlangsung atas kerjasama UII dan DILA (Development of International Law in Asia). UII sebagai tuan rumah acara ini UII telah sukses menyelenggarakan acara ini. Acara ini dihadiri oleh 26 peserta dari berbagai Negara antara lain Korea Selatan, Jepang, Australia, Filipina, Belanda dan  Indonesia. Read more

Tim Peradilan Semu FH UII Sabet Juara 1 dan Mediator Terbaik Piala Ketua MA RI 2018

Peradilan Semu FH UII Sabet Juara 1 dan Mediator Terbaik

Barakallah atas pencapaian Delegasi Peradilan Semu KPS FH UII yg dinobatkan sebagai Juara 1 dan Mediator Terbaik dalam Kompetisi MediasibTingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung RI 2018. Read more

Pusdiklat bersama IP FH UII Mengadakan Pelatihan Hukum Kontrak Bisnis Internasional 2018

Pelatihan Hukum Kontrak Bisnis Internasional 2018

YOGYAKARTA (FH UII) – Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT) Fakultas Hukum UII Bekerjasama dengan Program Internasional Fakultas Hukum UII  menyelenggarakan Pelatihan Hukum Penyusunan Kontrak Bisnis Internasional 2018 yang dilaksanakan tanggal 20-21 April 2018. Pelatihan Hukum Kontrak Bisnis Internasional 2018 tersebut diikuti oleh 19 (sembilan belas) peserta dari Mahasiswa Program Internasional Fakultas Hukum UII. Pemateri Pelatihan Hukum Kontrak Bisnis Internasional ini diisi oleh Eko Rial Nugroho, S.H., M.H. dan Indah Parmitasari, S.H., M.H. sebagai akademisi Fakultas Hukum UII. Pelatihan Kontrak Innominate yang banyak terjadi di masyarakat. Read more

Jangan ‘Hukum’ Parpo-Baru Dua Kali oleh Anang Zubaidy, S.H., M.Hum.

Jangan ‘Hukum’ Parpo-Baru Dua Kali

Partai politik baru pasca putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tertutup kemungkinannya untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini sebagai jawaban atas uji materiil atas Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) terkait verifikasi ulang partai politik, sementara Pasal 222 berkaitan dengan dukungan partai politik untuk mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden yang hanya dimungkinkan dilakukan oleh parpol lama. Meskipun tidak bulat, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra mengajukan dissenting opinion, putusan ini menolak permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu sehingga partai politik baru kehilangan kesempatan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Read more

Putusan MK dan UU Pemilu Perlu Dikritisi oleh Anang Zubaidy, S.H., M.Hum.

Putusan MK dan UU Pemilu Perlu Dikritisi

Pasal 12 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk setiap tahapan pemilu. Kemudian pada Pasal 13 huruf c UU Pemilu ditegaskan bahwa KPU berwenang menetapkan PKPU untuk setiap tahapan pemilu. Read more