Pos

Ujian Kredibilitas MK oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.A.

Segera setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilihan umum (Presiden dan Legislatif), KPU memberi ruang bagi para peserta pemilu yang tidak menerima hasil penetapan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Informasi terakhir, tercatat bahwa terdapat 1 gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres, dan 329 gugatan PHPU Pileg dengan rincian, 318 permohonan sengketa DPR/DPRD dan 11 permohonan sengketa DPD. Yang menarik, bahwa jumlah sengketa pileg yang diajukan ke MK menurun dibandingkan dengan tahun 2014. Pada pemilu 2014, jumlah permohonan sengketa pileg mencapai 903 permohonan dan dari jumlah tersebut, sebanyak 34 diantaranya diajukan calon anggota DPD. Read more

Pusdiklat FH UII selenggarakan Pelatihan PPHT

Tamansiswa (19/1) Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT) Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Pendaftaran dan Pengurusan Hak Atas Tanah (PPHT) pada hari Jumat Sabtu, 18-19 Januari 2019 bertempat di Ruang Audiovisual Lantai 3 Fakultas Hukum UII. Read more

Lepas Sambut Dosen Purna dan Dosen Baru Fakultas Hukum UII

Taman Siswa (18/01), Keluarga Besar Fakultas Hukum UII menyelenggarakan acara Pelepasan Dosen Purna Tugas Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum. dan Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si. Diselenggarakan Jumat, 18 Januari 2019 di Ruang Sidang Utama Gedung KH. Moh. Yamin jl. Taman Siswa 158 Yk. Read more

Hakim dan Jaksa Harus Mematuhi Konsep Keadilan Sesuai Ajaran Agama oleh Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H.

Melihat tema seminar nasional ini, “Mewujudkan Penegakan Hukum dan Penyelenggaraan Peradilan Tipikor Berperikemanusiaan dan Berperikeadilan”, yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, mungkin ada yang bertanya:, Apakah itu berarti bahwa penegakan hukum dan penyelenggaraan peradilan tindak pidana korupsi selama ini tidak, atau kurang, berperikemanusiaan dan berperikeadilan? Read more

Ratu Hemas dan Jalur SKLN oleh Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.

Berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ratu Hemas diberhentikan sementara sebagai senator DPD. Badan Kehormatan mengambil langkah tegas, sebab Ratu Hemas dinilai melanggar etika dan profesionalisme sebagai seorang senator. Ketidakhadirannya dalam beberapa rapat paripurna sebenarnya bukan tanpa alasan.  Baginya,  kepemimpinan Osman Sapta Odang di DPD tidak memiliki legitimasi yang absah. Ratu Hemas merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 20/PHUM/2017. Dalam putusannya, MA menyatakan masa jabatan pimpinan DPD bukan 2,5 tahun melainkan 5 tahun. Tanpa disadari, kisruh ini  kembali membuka pertarungan lama antara dua kubu. Read more

Kampanye Pemilu dan Janji Politik oleh Jamaludin Ghofur, S.H., M.H.

Kampanye Pemilu dan Janji Politik

Jakarta -Di antara 11 tahapan pemilu, tahapan kampanye seharusnya menjadi hal yang paling penting bagi rakyat. Melalui kampanye para calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif memberitahukan kepada warga masyarakat tentang apa yang akan dilakukannya jika kelak dirinya terpilih. Bagi rakyat, informasi ini menjadi sangat penting sebagai referensi dalam menentukan pilihan pada hari pencoblosan kelak. Read more

Politik atau Politisasi? oleh Ahmad Sadzali, Lc., M.H.

Politik atau Politisasi?

Jakarta -Kata “politisasi” kerap mengandung konotasi negatif. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan cara-cara berpolitik yang tidak etis dan sangat pragmatis. Dan, seolah ada kesepakatan umum, termasuk para politisi, untuk memusuhi kata “politisasi”. Padahal tidak ada jaminan juga semua politisi benar-benar bebas dari politisasi. Read more

Honorer Menagih Janji Oleh Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.

Honorer Menagih Janji

Beberapa hari yang lalu puluhan ribu Honorer Kategori-2 atau Honorer K2 melakukan unjuk rasa yang digelar pada tanggal 30 sampai dengan 31 Oktober yang bertempat di seberang istana presiden untuk mempertanyakan nasib mereka di tahun politik mendatang yang berhubungan dengan hak mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, guru honorer menganggap Presiden memiliki janji kepada mereka terkait dengan statusnya untuk diangkat menjadi PNS. Read more

Pengawasan Pemilu Partisipatif Oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.

Pengawasan Pemilu Partisipatif

Saat ini, penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) dan pemilihan umum legislatif (pileg) memasuki tahapan masa kampanye. Adapun masa kampanye ini akan berlangsung hingga 13 April 2019 nanti. Di masa kampanye ini, pembahasan mengenai pengawasan pemilu partisipatif menjadi isu seksi dan terus diupayakan seiring dengan cita-cita untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas sesuai dengan kehendak rakyat. Read more

FH UII tandatangani MoU dengan PN Kota Yogyakarta

FH UII tandatangani MoU dengan PN Kota Yogyakarta

TAMANSISWA – Pada hari Kamis, 27 September 2018 bertempat di Ruang Sidang VIP (VIP Meeting Room) Fakultas Hukum UII telah dilangsungkan agenda penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A. Pada saat memberikan sambutan, Bapak Dekan FH UII menyampaikan bahwa “penandatanganan MoU ini dilaksanakan dengan harapan pada saat pemberlakuan kurikulum 2017, kami mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti pemagangan (internship) pada instansi pemerintahan khususnya di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Diharapkan dengan MoU ini, pihak PN Kota Yogyakarta dapat menerima mahasiswa yang kami tugaskan untuk melaksanakan pemagangan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.” Read more