Tag Archive for: FH

[KALIURANG]; Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Youngsan University Korea menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema “Immigration Policy Systems and Legal Security” yang diselenggarakan pada Rabu (06/07). Acara diselenggarakan secara luring dengan dihadiri oleh lebih dari 150 peserta yang sebagian besar merupakan mahasiswa dari FH Youngsan University Korea.

Seminar Internasional yang didanai oleh Kementrian Pendidikan Republik Korea dan National Research Foundation of Korea ini dihadiri oleh Prof. Park Jihyun, (Youngsan University), Christopher M. Jasson, J.D., LLM (FH UII) , Rina Shahriani, s, S.H., M.Cl., Ph.D (UIB) dan Assoc. Prof. Sonny Zulhada, LLB., MCL., Ph.D  (IIUM) serta sebagai keynote speaker Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum dan moderator Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., LLM., Ph.D. Seluruh pembicara menyampaikan tentang kebijakan hukum imigrasi dan implementasinya di berbagai Negara.

Prof. Budi Agus menyampaikan bahwa saat ini dibutuhkan konsep dan model hukum cyber Indonesia yang lebih komprehensif dan efektif yang mana  sangat dibutuhkan untuk mengurangi dan menjamin kepastian hukum sehingga dapat mengurangi permasalahan-permasalah hukum terkait dengan keimgrasian.

Ketua Tim Seminar International, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LLM., Ph.D menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof Park yang telah datang langsung ke FH UII dan juga menjadi perwakilan dari peneliti yang mendapatkan hibah dari Kementrian Pendidikan Korea Selatan dan lembaga riset ternama di Korea dan juga FH bisa mendapat pendanaan sehingga dapat terselenggaranya seminar internasional. Dalam akhir sambutannya, Dodik berharap semoga seminar internasional ini dapat memberikan perspektif komparatif terkait dengan pengelolaan sistem imigrasi di berbagai negara khususnya di Amerika Serikat, Malaysia , Inggris dan Indonesia.

Banalitas Kampanye

Di era tahun 1874, seorang kartunis Thomas Nast membelah dua simpatisan golongan dalam kancah perpolitikan di AS. Melalui sebuah ilustrasi gambar di harian Harpers Weekly, Nast mengidentikan kaum Demokrat dengan seruan “keledai”  dan kaum Republik dengan seruan “gajah”. (Renee Lettow Larner, Thomas Nast’s Crusading Legal Cartoons:2011). Tak tanggung-tanggung, pembelahan itupun terus menjadi sebuah simbol yang awet sampai dengan era perpolitikan milenial di AS. Read more

Memerangi Kampanye Hoaks

Di era tahun 1874, seorang kartunis Thomas Nast membelah dua simpatisan golongan dalam kancah perpolitikan di AS. Melalui sebuah ilustrasi gambar di harian Harpers Weekly, Nast mengidentikan kaum Demokrat dengan seruan “keledai”  dan kaum Republik dengan seruan “gajah”. (Renee Lettow Larner, Thomas Nast’s Crusading Legal Cartoons:2011). Read more

Sesungguhnya Parpol Milik Rakyat

Sebenarnya kalau mau bicara pemilu sebagai bagian dari instrumen demokrasi, maka semestinya pemilu, termasuk pilpres, merupakan bagian dari hajatan rakyat. Tapi sayangnya, sejauh ini justru pemilih dimanfaatkan oleh partai politik untuk merayakan hajatannya sendiri, bukan menjadikan rakyat lebih berdaulat. Menurut saya, saat ini ada problem yang cukup mendasar bagaimana komunikasi parpol dengan rakyat untuk memastikan bahwa partai mengedepankan aspirasi dan suara rakyat. Read more

Kewenangan Menkumham Bersifat Administratif

Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), itu tahapannya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Artinya, ada satu tahapan yang tidak dilalui dalam pembentukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 , yaitu tahapan pengundangan. Read more

Menimbang Meminang JK

Sebagian masyarakat, setidaknya yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, menginginkan Jusuf Kalla (JK) kembali dicalonkan sebagai wakil presiden. Hal itu setidaknya terlihat dari adanya permohonan judicial review yang diajukan oleh keduanya ke Mahkamah Konstitus (MK) untuk meminta tafsir ketentuan Pasal 7 UUD 1945. Keinginan ini tentu bukan hanya milik kedua organisasi dimaksud tetapi juga patut diduga oleh sebagian politisi. Read more

Jangan ‘Hukum’ Parpo-Baru Dua Kali

Partai politik baru pasca putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tertutup kemungkinannya untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini sebagai jawaban atas uji materiil atas Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) terkait verifikasi ulang partai politik, sementara Pasal 222 berkaitan dengan dukungan partai politik untuk mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden yang hanya dimungkinkan dilakukan oleh parpol lama. Meskipun tidak bulat, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra mengajukan dissenting opinion, putusan ini menolak permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu sehingga partai politik baru kehilangan kesempatan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Read more

Putusan MK dan UU Pemilu Perlu Dikritisi

Pasal 12 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk setiap tahapan pemilu. Kemudian pada Pasal 13 huruf c UU Pemilu ditegaskan bahwa KPU berwenang menetapkan PKPU untuk setiap tahapan pemilu. Read more

SLEMAN (4/2) “Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, mereka tiada disentuh oleh azab, neraka dan tidak pula mereka berduka cita ( Az- zumar :61) “ disampaikan oleh Bp. H. Zaini Zulfikar mengawali tausiahnya pada pengajian rutin keluarga besar Fakultas Hukum UII di kediaman keluarag Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H di Sinduadi, Mlati, Sleman pada hari Ahad, 18 Jumadil-Awwal 1439 H / 4 Februari 2018 dihadiri oleh para dosen , tenaga kependidikan serta purna tugas beserta keluarga . Read more

Tamansiswa (12/11) Mahasiswa FH UII kembali mendapatkan penghargaan atas pemeparan gagasan dalam tiga ajang bergengsi nasional. Penghargan yang petama dalam ajang Diponegoro School of Nation 2017 yang diselenggarakan oleh BEM Univeristas Diponegoro pada tanggal 9-12 November 2017.

Read more