Pos

Taman Siswa (25/06), Fakultas Hukum UII melakukan penandatangan Memory of Understanding (MoU) kerjasama pelaksanaan pemagangan mahasiswa Fakultas Hukum UII dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 25 Juni 2019 diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Lt. 3 Kampus FH UII Jl. Taman Siswa 158 Yogyakarta. Read more

Melihat tema seminar nasional ini, “Mewujudkan Penegakan Hukum dan Penyelenggaraan Peradilan Tipikor Berperikemanusiaan dan Berperikeadilan”, yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, mungkin ada yang bertanya:, Apakah itu berarti bahwa penegakan hukum dan penyelenggaraan peradilan tindak pidana korupsi selama ini tidak, atau kurang, berperikemanusiaan dan berperikeadilan? Read more

Berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ratu Hemas diberhentikan sementara sebagai senator DPD. Badan Kehormatan mengambil langkah tegas, sebab Ratu Hemas dinilai melanggar etika dan profesionalisme sebagai seorang senator. Ketidakhadirannya dalam beberapa rapat paripurna sebenarnya bukan tanpa alasan.  Baginya,  kepemimpinan Osman Sapta Odang di DPD tidak memiliki legitimasi yang absah. Ratu Hemas merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 20/PHUM/2017. Dalam putusannya, MA menyatakan masa jabatan pimpinan DPD bukan 2,5 tahun melainkan 5 tahun. Tanpa disadari, kisruh ini  kembali membuka pertarungan lama antara dua kubu. Read more

Kampanye Pemilu dan Janji Politik

Jakarta -Di antara 11 tahapan pemilu, tahapan kampanye seharusnya menjadi hal yang paling penting bagi rakyat. Melalui kampanye para calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif memberitahukan kepada warga masyarakat tentang apa yang akan dilakukannya jika kelak dirinya terpilih. Bagi rakyat, informasi ini menjadi sangat penting sebagai referensi dalam menentukan pilihan pada hari pencoblosan kelak. Read more

Politik atau Politisasi?

Jakarta -Kata “politisasi” kerap mengandung konotasi negatif. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan cara-cara berpolitik yang tidak etis dan sangat pragmatis. Dan, seolah ada kesepakatan umum, termasuk para politisi, untuk memusuhi kata “politisasi”. Padahal tidak ada jaminan juga semua politisi benar-benar bebas dari politisasi. Read more

Mengembalikan Roh Hubungan Industrial Pancasila

PANCASILA telah ada dan melekat dalam jiwa rakyat Indonesia sejak era pra-kemerdekaan. Nilai-nilai yang melekat tersebut kemudian oleh founding fathers dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan negara yang diwujudkan dalam kelima sila pada Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia hingga detik ini. Read more

Anatoni Darurat Negara

Belum selesai tangis duka Lombok, kini daya tahan bangsa kita kembali diuji dengan guncangan 7.4 SR disertai gelombang tsunami yang melanda Palu dan sekitarnya. Sampai saat ini, korban jiwa telah mencapai hingga 844 orang dan diperkirakan akan bertambah. Bencana alam ini telah mengikis tangis mendalam bagi keluarga yang ditinggal pergi, sampai dengan dampak kerugian materil bagi para korban yang selamat. Read more

Perekrutan Hakim yang Baik

Korupsi dalam bentuk suap kepada hakim di pelbagai level pengadilan di Indonesia terus saja terjadi dan terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK. Selama periode 2005-2018 saja, KPK menangkap 19 orang hakim. Jika saja angka gelap (dark number) tidak menjadi kendala serius pengungkapan kasus-kasus korupsi, sangat mungkin korupsi di pengadilan memperlihatkan angka mengerikan.  Beberapa pengacara menyampaikan ke penulis bahwa OTT KPK, pemecatan hakim, pengawasan KY dan MA tidak berpengaruh sedikitpun. Perilaku oknum hakim dan atau panitera di setiap pengadilan tidak berubah. Read more

Ruang Kosong Regulasi Transportasi Online

Permasalahan di balik berkembangnya transportasi berbasis aplikasi online (daring) ternyata belum menemui titik terang sampai saat ini. Pada periode awal menjamurnya transportasi daring, permasalahan yang muncul ke permukaan lebih beraroma persaingan dengan transportasi konvensional.
Read more

Pra Rakorja Fakultas Hukum UII

Dekan Fakultas Hukum UII Periode 2018-2022, Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H. menyampaikan pidato sambutan dan membuka secara resmi Pra Rakorja bersama Dosen dan Tendik FH UII Kamis, 20 September 2018 di Ruang Sidang Utama Lt. 3. Rakorja pada periode tahun ini mengambil tema “Menguatkan Sinergisitas Integrasi Melalui Optimalisasi Media Digital Berwawasan Keislaman”. Read more