SISTEM demokrasi perwakilan meniscayakan hadirnya partai politik (parpol). Begitu sentral dan pentingnya parpol dalam kehidupan demokrasi tidak mengejutkan bila dikatakan modern democracy is party democracy (Richard S. Katz:1980:1). Sementara Yves Meny and Andrew Knapp menyebut, suatu sistem politik dengan hanya satu parpol sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa parpol sama sekali (1998:86). Read more
Kasus OTT PN Medan menarik perhatian kembali, mencoreng kembali, memperluas lubang ketidakpercayaan publik, meningkatkan rasa “benci” pada seragam aparat dan meyakinkan masyarakat bahwa korupsi sudah mengerak pada diri para pejabat. Yang lebih memperhatinkan lagi, yang terkena OTT adalah hakim yang tengah menangani kasus korupsi. Ini ibarat kata, pagar makan tananam. Mestinya menjaga justru menjadi pelaku kejahatan. Read more
UNTUK sekian kalinya, lembaga peradilan kembali tergerus integritasnya dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, Senin (12/3).
OTT tersebut menjadi anomali nyata masih adanya oknum hakim pencari uang, bukan sebagai wakil pemberi keadilan. Ironisnya, praktik pelanggaran etika dan hukum dilakukan hakim di tengah kenyataan bahwa hakim dipantau secara kontinu oleh dua lembaga mapan, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Hal itu pula kiranya semakin memiriskan keberadaan lembaga peradilan kini.
Problem Pengawasan
Lemahnya pengawasan terhadap hakim diduga menjadi titik konvergensi bahwa dua mekanisme pengawasan yang ada saat ini belum bisa dikatakan baik. Asumsi itu tentu dapat dibenarkan mengingat sekitar 42,2% hakim terlibat kasus penyuapan, perselingkuhan 28,9%, indisipliner 11,1%, narkotika 6,7%, memainkan putusan 4,4%, dan lainnya 6,7%.
(Komisi Yudisial, 2017). Data tersebut mengartikan kedua model pengawasan (internal dan eksternal) hakim ternyata masih sama-sama memiliki kelemahan. Salah satu titik lemah pengawasan internal kini dilakukan MA disebabkan pihak yang diberikan fungsi mengawasi merupakan orang mendapat pendidikan tentang profesi yang diawasi.
Dengan kata lain, pengawas merupakan orang-orang yang hanya tahu satu bidang disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum. Sementara pengawasan yang orientasinya pada pencegahan, diperlukan disiplin keilmuan lain selain ilmu hukum.
Dengan keadaan demikian, maka ketika mengawasi perilaku atau mengaudit kinerja lembaganya bisa dipastikan tidak berjalan efektif karena miskin ilmu berkenaan dengan pengawasan.
Setali tiga uang, pada level pengawasan eksternal yang dilakukan KY pun dibenturkan dengan kondisi rasio tak seimbang antara jumlah hakim yang diawasi dengan pengawasnya.
Sebab telah menjadi pemahaman kolektif bahwa keberadaan KY memang terpusat di Ibu Kota, sementara sebaran hakim sampai pada tingkat kabupaten/kota. Persoalan pun digenapi dengan jumlah personel terbatas yang dimiliki KY hanya ada tujuh komisioner. Disparitas jumlah antarkeduanya akhirnya berdampak pada KY yang sering mengalami kecolongan dalam mengawasi hakim.
Selain minimnya jumlah personel pengawas KY, persoalan lain masih berkelindan ialah berkenaan dengan paradigma hakim itu sendiri dalam memahami pengawasan etik termaktub dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.
Pengawasan etik hakim oleh KY rupanya dipandang oleh sebagian hakim hanya sebagai sampiran yang seolah kurang berkonsekuensi pada karier dan martabat hakim. Menurut penulis, hakim justru lebih merasa terawasi dan takut pada lembaga seperti KPK ketimbang KY itu sendiri. Padahal esensi dari pengawasan etik, derajatnya lebih tinggi ketimbang pengawasan hukum.
Pada ranah ini, maka pengawasan oleh KY sering menjadi tidak efektif. Terlebih produk pengawasan KY yang hanya berupa rekomendasi tentu kecil kemungkinan bermetamorfosis menjadi hukuman mematikan bagi sang hakim.
Dua Langkah
Guna mengurai benang kusut problem pengawasan hakim di atas, maka setidaknya perlu dilakukan dua langkah. Pertama, pada level pengawasan eksternal oleh KY, maka optimalisasi peran KY Penghubung di daerah mutlak dilakukan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial bahwa KY dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.
Dalam praktiknya, KY Penghubung di daerah yang telah terbentuk kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) KY Penghubung. Hanya kiprah KY Penghubung belum begitu terlihat taringnya. Ada sejumlah faktor sangat mungkin menjadi penyebabnya di antaranya: 1) atribusi kewenangan pada KY Penghubung yang setengah hati; 2) dukungan (support) anggaran yang kurang memadai; 3) kapasitas sumberdaya manusia (SDM) yang minim.
Berpijak pada uraian di atas, maka keberadaan KY Penghubung daerah perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang meliputi aspek kewenangan, porsi SDM yang memadai dengan mempertimbangkan luas daerah, dan pendanaan yang proporsional.
Khusus berkenaan dengan kewenangan, maka perlu diperkuat pada level kewenangan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim serta tindak lanjut aduan atau laporan masyarakat. Dalam konteks itu, maka kewenangan KY pusat sesungguhnya tidak seluruhnya didesentralisasikan pada KY Penghubung daerah.
Filosofi dibentuknya KY Penghubung daerah sesungguhnya merupakan kesadaran penuh dari pembentuk undang-undang yang jika hanya mengandalkan KY pusat tentu pengawasan hakim sulit dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, undang-undang membuka peluang dibentuknya KY Penghubung daerah sebagai organ bantu dalam mengefektifkan kerja KY pusat melakukan pengawasan hakim.
Atas spirit tersebut, maka memaksimalkan peran KY Penghubung dengan terlebih dahulu menguatkan kelembagaannya tentu menjadi keniscayaan dalam menjawab problem pengawasan hakim saat ini.
Kedua, pada lingkup pengawasan internal, kiranya perlu memasukkan unsur atau pihak yang paham berkenaan dengan manajemen kelembagaan organisasi ke dalam tubuh badan pengawasan hakim di MA. Hal ini perlu dilakukan sebagai antitesa atas tesis “jeruk makan jeruk” (hakim mengawasi hakim). Masuknya unsur atau ahli itu diharapkan akan terbangun kolaborasi antara ahli hukum dan manajemen kelembagaan organisasi sehingga dapat terpola model pengawasan efektif yang bermuara pada pencegahan.
Melalui dua langkah di atas diharapkan nanti kredibilitas hakim akan terjaga dan praktik korupsi dalam wujudnya suap dan sejenisnya tidak lagi terulang. Karena hadirnya hakim adalah betul-betul sebagai Wakil Sang Maha Adil. Semoga.
Sebuah Opini oleh Ali Rido, S.H., M.H., OTT Hakim dan Problem Pengawasan
Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Artikel ini terbit di Koran Sindo edisi Rabu, 14 Maret 2018
Haruskah Ahok Non-Aktif?
Jamaludin Ghafur, SH., MH[1]
Polemik tentang apakah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus non-aktif atau tidak sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali mengemuka. Setelah sebelumnya Prof. Dr. Moh. Mahfud MD yang meminta Presiden untuk menonaktifkan Ahok, kini permintaan yang sama disampaikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah. Pasalnya, masih aktifnya Ahok sebagai gubernur padahal dirinya sudah berstatus tersangka telah menimbulkan kegaduhan sosial dan kebisingan politik sehingga bangsa Indonesia menjadi tidak produktif.
Akar polemik non-aktif tidaknya Ahok ini sebenarnya berasal dari perbedaan tafsir di antara para pakar hukum dalam memaknai ketentuan Pasal 83 Ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun…”.
Jaksa dalam dakwaannya menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara dan Pasal 156 a soal Penodaan Agama yang ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara.
Moh. Mahfud MD secara tegas mengatakan bahwa Presiden harus menonaktifkan Ahok, jika tidak maka Presiden harus mengeluarkan Perpu untuk mencabut Pasal 83 UU (Pemda). Sementara Refly Harun menyatakan tidak ada alasan untuk menonaktifkan Ahok karena menurut Pasal 83 UU Pemda, kepala/wakil kepala daerah harus non-aktif jika melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, sementara Ahok diancam paling lama 5 tahun. Ia menambahkan, kalau paling singkat 5 tahun, itu kategori kejahatan berat. Tapi, kalau paling lama 5 tahun, itu masuk kejahatan menengah atau ringan.
Rule of Law dan Rule of Ethic
Sebagai pemimpin, status tersangka Ahok dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu hukum (the rule of law) dan etika (the rule of ethic).
Secara hukum, sebagaimana dikemukakan di atas boleh jadi kita masih bisa berdebat dalam memaknai Pasal 83 ayat (1) UU Pemda sehingga pendapat akan menjadi dua yaitu harus non aktif dan tidak harus non aktif.
Bahkan, dalam hukum ada asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent). Artinya, siapapun yang didakwa melakukan kejahatan belum tentu yang bersangkutan bersalah. Namun demikian, masyarakat sudah muak dengan asas ini karena dalam praktiknya tidak digunakan secara proporsional, bahkan cenderung digunakan untuk melindungi mereka-mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik untuk berlindung mencari pembenaran atas kesalahan yang mereka lakukan.
Namun secara etika, sangat tidak pantas seorang pemimpin yang melakukan pelanggaran hukum – sekecil apapun ancaman hukumnya – tetap mempertahankan jabatannya. Status tersangka menunjukkan bahwa dirinya gagal memberi tauladan kepada rakyat tentang bagaimana seorang pemimpin menghormati hukum. Jika pemimpin saja boleh tetap mempertahankan jabatannya padahal sedang dalam tuntutan hukum, maka jangan salah jika masyarakat menganggap bahwa melanggar hukum bukan merupakan sebuah kejahatan.
Masyakarat sudah terlalu jenuh dengan jargon bahwa Indonesia sebagai negara hukum dimana hukum adalah panglima tetapi pada saat yang bersamaan masyarakat juga banyak menyaksikan hukum dilecehkan oleh mereka yang punya kuasa dan harta. Efeknya, hukum kemudian banyak dipersepsi orang, hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Bagi mereka yang mengatakan bahwa Ahok tidak perlu non aktif karena pelanggaran hukum yang dilakukan tergolong kecil yaitu penodaan agama bukan korupsi, merupakan sebuah kesesatan. Tidak ada satu kejahatan sekecil apapun, lebih-lebih jika itu dilakukan oleh seorang pejabat, boleh ditolerir dengan alasan apapun.
Kejahatan tentang penistaan agama meruapakan jenis kejahatan yang sama besarnya dengan korupsi karena ia melecehkan Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 28E (1) UUD 1945 tentang jaminan kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Padahal dalam sumpahnya, pejabat negara bersumpah bahwa ia akan menjaga dan menegakkan konstitusi.
Singkatnya, secara aturan hukum (the rule of law) kita boleh berbeda pendapat, tetapi secara etik (the rule of ethic), seorang pejabat dengan status terdakwa tetap mempertahankan kedudukannya hanya karena alasan dasar hukumnya debatable merupakan sikap yang sangat tidak dibenarkan.
Rakyat sudah lelah menyaksikan bagaimana hukum selalu dipermainkan sesuai selera mereka yang berkuasa. Slogan bahwa semua orang sama dihadapan hukum hanya isapan jempol belaka. Betapa banyak orang-orang lemah yang jika melakukan pelanggaran hukum langsung ditahan, sementara Ahok tampa alasan yang jelas dibiarkan bebas dan bahkan dengan leluasanya kembali menjabat sebagai Gubernur. Jangan sampai sikap diamnya Presiden dan Menteri Dalam Negeri atas persoalan ini dipersepsi oleh publik bahwa ia sedang melindungi kejahatan.
Nabi Muhammad telah memberi peringantan kepada kita bahwa banyak negeri di masa lalu menjadi binasa salah satu sebabnya adalah karena tiadanya keadilan. Dalam salah satu hadis, Rasul menegaskan, “Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu telah binasa disebabkan mereka itu melaksanakan hukuman atas orang-orang yang hina dan memaafkan orang-orang yang mulia. Aku bersumpah, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sekiranya Fatimah, putri muhammad, melakukannya (mencuri), niscaya akan kupotong tangannya”.
[1] Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Konstitusi FH UII Yogyakarta. Kandidat Doktor FH UI Jakarta.
Harus diakui, memasuki usianya yang ke-14 tahun Mahkamah Konstitusi, kita masih tetap dalam fase pencarian format ideal pelembagaan MK. Read more
Akreditasi Institusi Unggul.
Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan Akreditasi Institusi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2021.
