Tamansiswa (18/12) Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum (PSHK FH UII) menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun 2017 sekaligus Launching E-Buletin PSHK FH UII pada Senin, 18 Desember 2018 jam 08.00-15.00 WIB di Ruang Sidang Utama Lt. 3 FH UII Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta.
Tag Archive for: Ni’matul Huda
Sebagaimana kita pahami bersama, konstitusi merupakan hukum dasar, hukum tertinggi (the supreme law of the land), dan kesepakatan-kesepakatan dasar yang mengatur bekerjanya negara dan pengaturan serta pembatasan kekuasaan negara dan hubungan antara organ-organ negara dengan warga negara. Selain itu, konstitusi merupakan kristalisasi normatif atas tugas negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Mengutip apa yang dikemukakan oleh K. C. Wheare, bahwa konstitusi merupakan resultante (pencerminan) atau produk kesepakatan dari situasi politik, sosial, ekonomi pada waktu tertentu. Dalil ini menegaskan bahwa tidak ada satupun konstitusi yang dapat dipaksakan berlaku selamanya. Dengan demikian, jika situasi, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat berubah maka konstitusi sebagai resultante juga dapat berubah. Oleh karenanya konstitusi harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat guna mendorong terwujudnya konstitusi yang dinamis dan menjadikannya sebagai a living constitution yang pada gilirannya terwujudnya konstitusionalisme.
Saat ini, dapat dikatakan Indonesia sudah memiliki konstitusi yang lebih demokratis dan lebih modern. Namun demikian, banyak masyarakat yang belum memahami apa yang menjadi nilai-nilai yang ada di konstitusi. Dari sini, seluruh komponen negara dan bangsa yang sudah memahami apa itu konstitusi harus memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada warga masyarakat tentang UUD NRI 1945. Setelah ada pemahaman yang baik mengenai konstitusi, langkah selanjutnya adalah mewujudkan sikap dan perilaku yang taat dan patuh terhadap konstitusi yang pada tahap puncaknya adalah terwujudnya budaya sadar berkonstitusi di kalangan aparatur negara dan warga negara.
Berangkat dari hal tersebut di atas, maka Universitas Islam Indonesia mendirikan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) sebagai bentuk sumbangsih UII kepada negara di bidang pendidikan terutama pendidikan kesadaran berkonstitusi. PSHK FH UII itu sendiri merupakan salah satu pusat studi di bawah naungan Universitas Islam Indonesia yang didirikan pada tahun 2007 yang mempunyai visi “Menjadi pusat studi yang responsif terhadap perkembangan isu-isu konstitusi serta menjadi barometer pengembangan keilmuan hukum konstitusi bagi lembaga sejenis”. Adapun misinya ialah mengembangkan kajian hukum konstitusi dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hukum konstitusi Indonesia kepada masyarakat.
Dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus, PSHK FH UII akan mengadakan kegiatan Pekan Konstitusi yang mengambil tema: Tribute to Prof. Dr. Dahlan Thaib SH., M.Si. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka memperingati Hari Konstitusi. Hal ini didasarkan oleh pemahaman awal bahwa Konstitusi merupakan salah satu pilar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kegiatan ini, segala permasalahan yang berkaitan dengan konstitusi akan di eksplorasi lebih jauh dan pada akhirnya diharapkan muncul gagasan inovatif, kritis dan implementatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan konstitusi sebagai hasil pemikiran dari seluruh pemerhati konstitusi.
Peringatan hari konstitusi pada tahun ini, PSHK FH UII sengaja mempersembahkan kegiatan ini untuk Prof. Dr. Dahlan Thaib SH., M.Si. Hal ini didasarkan karena banyaknya jasa beliau di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya bagi PSHK FH UII dan terutama bagi Indonesia. Sumbangsih beliau dalam mengatasi problematika ketatanegaraan di Indonesia tidak bisa diremehkan. Semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan DIY dan menjadi Pjs Walikota Yogyakarta. Ditingkat nasional, beliau juga seringkali memberikan pencerahan pada forum-forum akademis dan pemerintahan, serta tercatat sebagai anggota Komisi Konstitusi, yang memberikan masukan kepada MPR bagi penyempurnaan proses amandemen UUD 1945. Di luar itu, karya-karya beliau di bidang hukum tata negara, hingga kini masih bisa “dinikmati” oleh pemerhati dan pembelajar konstitusi dan hukum tata negara Indonesia.
Karya-karya Prof Dahlan Thaib selalu menginspirasi para penerusnya di kampus almamater tercinta. Beberapa yang menjadi karyanya ialah Buku “Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional”; Buku “Teori Konstitusi”; dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran ketatanegaraannya patut dan layak untuk diperhitungkan. Selain itu, perhatiannya terhadap konstitusi juga cukup tinggi.
Di lingkungan Universitas Islam Indonesia, Prof Dahlan Thaib merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara UII. Beliau adalah alumni FH UII yang lulus pada tahun 1976 yang kemudian menjadi dosen aktif di FH UII. Tahun 1983 beliau menyelesaikan Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana UGM, dan pada tahun 2000 menyelesaikan program doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Oleh karena itulah, kegiatan Pekan Konstitusi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari konstitusi sekaligus mengenang dedikasi Prof Dahlan Thaib kepada almamater tercinta dan bangsa.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Konstitusi tidak boleh hanya sekedar dipandang sebagai teks yang mati, melainkan harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
RANGKAIAN KEGIATAN
1. Diskusi Terbatas dan Konferensi Pers Memperingati Hari Konstitusi. Kegiatan ini mengambil tema “Napak Tilas Perjalanan UUD NRI 1945”. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memmotret kembali perjalanan konstitusi Indonesia berserta berbagai perkembangan yang melingkupinya. Format kegiatan adalah diskusi dengan narasumber Dr. Saifudin SH., M.Hum dan Jamaludin Ghafur SH., MH.
2. Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014 adalah berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya yang berkaitan dengan pengisian jabatan komisioner KY dan KPK. Putusan tersebut merupakan hasil judicial review yang diajukan oleh Rektor UII dan Direktur PSHK FH UII.
Putusan ini akan dibedah oleh 3 (orang) narasumber yang berkompeten di bidangnya. Para narasumber tersebut antara lain: Dr. Ni’matul Huda SH., M.Hum. (Pakar Hukum Tata Negara UII), Dr. Busyro Muqoddas SH., M.Hum. (mantan Ketua KPK), Sri Hastuti Puspitasari SH., MH. (Pemohon Pengujian UU KY dan UU KPK).
Output dari kegiatan ini adalah adanya prosiding diskusi yang menelaah secara kritis putusan tersebut. Selain itu, diharapkan prosiding juga memuat mengenai rekomendasi mekanisme pengisian jabatan lembaga negara, khususnya KY dan KPK.
3. Konferensi Konstitusi “Menata Format Kelembagaan Negara”
Bentuk kegiatan ini adalah diskusi terbatas dan terfokus pada isu-isu krusial dalam UUD 1945. Kegiatan ini akan dipandu oleh Anang Zubaidy SH., MH. (Direktur PSHK FH UII). Peserta diskusi adalah para pakar hukum tata negara dari berbagai perguruan tinggi. Output kegiatan ini adalah adanya prosiding yang menelaah beberapa isu krusial konstitusi Indonesia dalam kaitannya dengan format kelembagaan negara seperti telaah atas kedudukan MPR, DPD, tugas dan wewenang MK dan lain sebagainya. Pada akhir prosiding, diharapkan ada rekomendasi/usulan awal mengenai amandemen konstitusi.
4. Ziarah ke Makam Prof. Dr. Dahlan Thaib, SH., M.Si.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenang Dedikasi Prof. Dr. Dahlan Thaib, SH., M.Si. Kegiatan ini akan melibatkan sivitas akademika UII dan beberapa perguruan tinggi lain serta keluarga besar Prof. Dr. Dahlan Thaib, SH., M.Si.
5. Presentasi Finalis Lomba Esai Konstitusi
Kegiatan ini adalah babak akhir dalam lomba essay konstitusi. Lomba essay ini mengambil tema “Internalisasi Nilai-nilai Konstitusi Sebagai Basis Pembangunan Desa”.
“Master and Doctoral students were invited to come in that Public Lecture in order to get more knowledge about Hungarian culture, education, and legal system. Because of Hungarian becomes one of the member of European Union thus this country has significant changes on law synchronizing the regulation in European Union.” said Dodik Setiawan Nur Heriyanto, SH, MH, Head of International Relations Committee during the interview with the mass media.”The existence of European Union implicates the harmonization of every European matters. The most of lawyer in EU interest to discuss and faces with the European Court of Justice. This ECJ stablished in order to judge the different interpretation and application of EU Legislation. One case recently become judged by ECJ was the interpretation of the legislation text regarding the cancelation of flight. The judge interpret that it is mandatory obligation for the airline to give compensation in the case of cancelation but not for the delayed flight.” said Prof. Fezer Tamas.
“There are four freedoms in EU communities such as freedom of goods, services, capital, and people and business. It means that no borders between the movement of that four things in each member of EU. Different if Hungarian person want to move to Indonesia, both of the countries shall established cooperation about that. But if Hungarian wants to move to Spain so that there is no checking passport or visa.” said Prof. Fezer Tamas.
Beside gave presentation about consumer protection Prof. Tamas also gave lecture about product liability. In Europe, the system of product liability is based on the burden of proof. Prof. Tamas gave case to the students in example there is corporation designed product which caused serious health damage thus those corporation should liable for the damages. “This product liability law can be as our guidance for our legislative members to draft the specific law for the consumer protection.” said Dr. Siti Anisah, SH, M.Hum, one of the participants.
After the presentation, the Vice Director of Postgraduate Study, Faculty of Law, UII, Drs. Agus Triyanta, MA, PhD gave souvenir of appreciation to Prof. Tamas. “We already got amazing and excellent knowledge from him. We hope for collaboration between UII and University of Debrecen in future.” said Dr. Ni’matul Huda, SH, MHum, the Director of Postgraduate Study, Faculty of Law, UII during the interview session. Umar Haris S., SH, MH became the moderator of this session and more than 40 students followed the public lecture.
Adapun pembicara dalam seminar regional tersebut adalah:
- Dr. Drs H Munthoha SH.,MAg , Pengajar Assyiyasah FH UII (Hak Politik Perempuan dalam Islam)
- Dr. Hj. Ni’matul Huda SH.,MHum , Anggota MHH PW Aisyiyah DIY (Perspektif Normatif tentang quota 30% perempuan dalam legislatif)
- Siti GhoniyatunNi’matul Huda, SH., Komisioner KPU DIY (Perempuan dalam Realitas Pencalonan Anggota Legislatif dalam Pemilu Tahun 2014)
Moderator: Sri Hastuti P SH.MH.
Untuk mengikuti kegiatan tidak dipungut biaya, namun karena tempat yang disediakan terbatas maka bagi yang berminat diharuskan mendaftarkan diri melalui SMS pada CP. 085743823912, atau email: [email protected].
Cover Jurnal Hukum No.3 Volume 20 Bulan Juli 2013 |pdf |
Sampul Dalam Jurnal Hukum No.3 Volume 20 Bulan Juli 2013|pdf|
Eko Rial Nugroho, Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas |pdf |docx |
Hanafi, The Internationalization Of Anti-Money Laundering and The Compliance Of States |pdf |docx |
Lidya Suryani Widayati, Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam RUU KUHP |pdf |docx |
Ni’matul Huda, Pengakuan Kembali Surakarta Sebagai Daerah Istimewa dalam Perspektif Historis dan Yuridis |pdf |docx |
Nurjihad, Filosofi Larangan Bunga dalam Kontrak Syariah |pdf |docx |
Sabian Utsman, Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional |pdf |docx |
W. Riawan Tjandra, Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d’etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara |pdf |docx |
Yeti Sumiyati, Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat |pdf |docx |
var vglnk = { api_url: ‘//api.viglink.com/api’, key: ‘a187ca0f52aa99eb8b5c172d5d93c05b’ };
var vglnk = { api_url: ‘//api.viglink.com/api’, key: ‘a187ca0f52aa99eb8b5c172d5d93c05b’ };
Tamansiswo (uiinews) Sebagaimana dijadwalkan oleh Panitia Pemilihan Rektor Universitas Islam Indonesia untuk periode kepemimpinan tahun 2010-2014. Proses Pemilihan Rektor daerah Pemilihan Fakultas Hukum UII di Jalan Tamansiswo 158 Yogyakarta berlangsung dengan lancar. Bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai 3 FH UII proses pemilihan dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan Rektor untuk Dapel FH UII DR H Mustaqiem Sh MSi. Proses pemilihan ini dibuka tepat pukul 09.30 dan usai tepat pukul 11.00. Mustaqiem didampingi Ibu DR. Ni’matul Huda SH MHum dan Bagya Agung Prabowo SH MHum selaku panitia Lokal di FH melakukan prosesi awal pemilihan dengan membuka kotak suara dan menunjukkannya kepada pemilih bahwasannya kotak suara tersebut bersih dan masih kosong tanpa ada rekayasa apapun didalamnya dan sebelumnya dibacakan aturan main dan tata tertib pemilohan oleh Ketua Panitia DR Mustaqiem SH MSi.Daerah Pemilihan FH UII ini diikuti oleh 92 pemilih terdiri dari tenaga kependidikan dosen tetap dan pegawai administratif tetap. Dari daftar pemilih tetap tersebut ada 75 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, selebihnya absen. Hasil perolehan dari proses pemilihan rektor di fakultas Hukum UII balon rektor Prof.Jawahir Thontowi. SH Ph.D memperoleh suara terbanyak yaitu 48 suara, SProf. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Rektor UII 2006-2010, memperoleh 16 suara, Prof. Ir. Sarwidi, MSCE, Ph.D memperoleh 4 suara, Ir. Muhammad Teguh, MSCE, Ph.D mendapat 3 suara, Dr. Ir. Edy Purwanto, DEA dan Riyanto, S.Pd, M.Si, Ph.D masing-masing mendapatkan 1 suara.Setelah selesai menghitung kartu suara dari proses pemilihan balon rektor UIi, panitia mengemasnya sesuai prosedur dan tata cata pemilihan yang telah dituangkan dlam tata tertib pemilihan rektor untuk dilaporkan dan diserahkan kepada Panitia Pusat Pemiliha Roktor UI di kantor Badan Wakaf Jalan Cik di Tiro 1 Yogyakarta.(sariyanti)
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584
Telepon: +62 274 7070222 ext.
Email: fh[at]uii.ac.id