Baru saja kita melaksanakan Pilkada serentak di 171 daerah. Ada 16 daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon alias calon tunggal. Daerah-daerah tersebut yaitu Kabupaten Enrekang, Mamasa, Puncak, Padang Lawas Utara, Pasuruan, Tangerang, Lebak, Minahasa Tenggara, Tapin, Prabumulih, Jayawijaya, Deli Serdang, Bone, Mamberamo Tengah, Kota Tangerang dan Kota Makassar. Read more
Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap tidak netral bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ASN punya afiliasi politik, karena bagaimanapun juga dia merupakan insan politik yang mempunyai hak pilih. Kedua, mereka memiliki kepentingan yang pragmatis. Misalnya begini, dia berharap dengan mendukung salah satu calon kepala daerah akan memperbaiki kehidupan dan pekerjaannya setelah calon yang didukung menang. Ketiga, karena ada kesamaan visi dan misi dengan calon kepala daerah.
Read more
Sebenarnya kalau bicara mencari pemimpin itu kan kita butuh dua hal, legalitas dan legitimasi. Legalitas itu sudah diperoleh melalu pemilihan umum. Orang-orang yang mencalonkan kemudian terpilih adalah legal menurut undang-undang dan peraturan tentang pemilu. Tapi yang menjadi problem adalah legitimasi rakyat, karena bagaimana pun juga kepala daerah terpilih akan menggerakkan roda pemerintahan dan masyarakat menuju tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Read more
Menimbang Perppu Cakada Tersangka
Banyaknya calon kepala daerah (Cakada) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai perhatian sejumlah pihak. Setidaknya sudah ada 7 (tujuh) cakada yang berstatus tersangka dan sebagian sudah ditahan oleh KPK. Mereka ialah Calon Gubernur Lampung Mustafa; Calon Bupati Subang Imas Aryumningsih; Â Calon Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko; Calon Wali Kota Malang Mochamad Anton serta Yaqud Ananda Qudban; Calon Gubernur NTT Marianus Sae; Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun; dan Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus. Read more
Dalam lanskap sejarah keislaman, para ulama banyak yang menolak untuk menjadi hakim. Misalnya Imam Hanafi, seorang ulama besar yang sangat terkenal ketinggian ilmu dan akhlaknya menolak diangkat menjadi hakim dan memilih untuk dihukum oleh penguasa kala itu. Tanggungjawab yang harus dipikul bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat, menjadi alasan penolakan fundamen bagi sang imam. Maka kita terhenyak ketika Arief Hidayat seorang hakim konstitusi yang telah melanggar etika sebanyak dua kali enggan meninggalkan jabatannya. Apa yang dilakukan sang hakim, tentu menandakan keteladanan ulama terdahulu tidak dijadikan cermin untuk berintrospeksi melainkan hanya menjadi cerita untuk dikoleksi. Read more
Akreditasi Institusi Unggul.
Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan Akreditasi Institusi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2021.
