Kurikulum Program Pascasarjana
Â
Program Pascasarjana (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Kurikulum Program Pascasarjana (S-2)
Landasan dan Tujuan
Dewasa ini disadari bahwa kurikulum pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII masih lebih menekankan pada aspek akademiknya. Namun demikian, di dalam penyelenggaraan pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UII juga diberikan nuansa profesional. Hal tersebut terlihat dengan jelas dengan digunakannya pendekatan pemecahan kasus secara yuridis dan penyisipan teknik pemecahan kasus dan pembuatan dokumen hukum dalam mata kuliah-mata kuliah bidang kajian utama. Â BIDANG KAJIAN UTAMA
Setiap satu matakuliah diberikan sejumlah 12 sesi oleh satu dosen (dosen utama dan dosen pendamping). Dan setiap dosen dapat mengisi lebih dari 2 sesi dalam setiap pertemuan.
1. Filsafat Hukum (3 SKS)
Membahas hukum dari perspektif filosofis yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis pembahasan diarahkan kepada hakikat hukum dan syarat-syarat substansial yang harus ada dalam hukum. Secara epistimologis pembahasan diarahkan kepada aspek metodologis proses terbentuknya hukum. Dari aspek aksiologis, hukum dipandang dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, misalnya nilai-nilai sosial, moral, agama, keadilan, kemanfaatan, dan lain-lain. Pembahasan ketiga aspek tersebut didekati dengan komparasi antara filsafat hukum Barat dan Islam.
Sesuai dengan visi misi ke-Islam-an, maka aspek Filsafat Hukum dari perspektif Hukum Islam akan membahas secara detail berbagai hal ari prinsip-prinsip Hukum Islam yang dapat dikomparasikan dengan Filsafat Hukum secara umum. 2. Teori Hukum (3 SKS) Memuat materi dasar tentang keilmuan ilmu hukum. Pertama-tama disampaikan pengertian teori hukum, karakter atau ciri pokok pembentukan teori hukum dan perbandingannya dengan ilmu-ilmu sosial dan kealaman. Hubungan antara teori hukum dengan cabang ilmu lain yang mengambil objek kajiannya tentang hukum serta metode kajiannya.
Selanjutnya disampaikan tentang sejarah teori hukum yang berbasis pada hukum kontinental, kemunduran dan perkembangannya hingga abad ke 21. Kemudian dibahas secara mendalam tentang aliran hukum poisitivisme hukum, aliran hukum alam, dan studi hukum kritik dan aliran besar lainya. Topik khusus yang dibahas lebih lanjut yaitu keberlakuan hukum, validitas hukum, sanksi, sistem hukum, perubahan hukum, hubungan hukum dengan norma lain, moral, politik, dan perkembangan masyarakat. Bagian terakhir dibahas tentang teori hukum dari perspektif hukum Islam dan teori hukum yang dapat menjelaskan sistem hukum Indonesia. 3. Politik Hukum (3 SKS) Membahas keterkaitan antara hukum dan politik, serta pengaruhnya terhadap pembentukan hukum dan penegakan hukumnya di Indonesia.Hukum seringkali tidak dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum. Sehingga untuk mengetahui produk hukumnya harus dipelajari dan dikaji konfigurasi politik yang terjadi pada saat pembentukan hukum tersebut. Melalui mata kuliah ini akan dilakukan pengkajian terhadap berbagai hipotesa yang muncul dari hubungan interdependensi antara hukum dan politik. Hipotesis yang diangkat bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif, begitu pula sebaliknya, konfigurasi politik yang represif akan melahirkan produk hukum yang ortodok/konservatif.
Pada bagian pertama dijelaskan mengenai ciri keilmuan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial dan kealaman dan landasan epistimologi ilmu hukum dengan memfokuskan pada perkembangan teori dan ilmu hukum yang berbasis pada sistem hukum kontinental. Selanjutnya dibahas tentang metodologi penelitian ilmu hukum dengan materi pokok hubungan antara konsep hukum dengan metode kajiannya, metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian hukum, penelitian hukum doktrinal dan penelitian non-doktrinal serta menguraikan mengapa munculnya perbedaan penggunaan pendekatan dan metode penelitian dalam ilmu hukum dilihat dari sudut filsafat ilmu dan sejarah perkembangan ilmu (teori) hukum. Pada bagian lain diuraikan tentang siklus penelitian hukum.
Bagian ketiga memuat tentang strategi dalam mendisain suatu penelitian hukum secara umum dan mendesaian penelitian hukum khusus yang mengambil objek kajian pada peraturan perundang-undangan, konstitusi, dokumen hukum, sistem hukum, perbandingan hukum, studi hukum adat, studi hukum dan masyarakat serta studii tentang efektivitas hukum. Pada bagian akhir dibahas secara khusus tentang problem-problem dalam penelitian hukum melalui pendekatan praktik. 5. Sosiologi Hukum (3 SKS) Mata kuliah ini mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum dipandang sebagai gejala masyarakat. Oleh karena itu segala permasalahan hukum tidak dapat dilepaskan dari permasalahan masyarakat itu sendiri. Pembahasan difokuskan pada interaksi hukum dengan sistem sosial, struktur sosial dan proses sosial. Hukum sebagai struktur sosial dan perilaku dianalisis melalui berbagai peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi maupun akan terjadi.
Pembahasan terhadap investasi tidak langsung diarahkan ke pasar modal, yang mencakup aspek kelembagaan; instrumen pasar modal; pelaku pasar modal; transaksi di pasar modal baik di pasa primer maupun sekunder termasuk perkembangan mutakhir transaksi efek di pasar modal; pelanggaran dan penegakan hukum di pasar modal; serta konsep investasi portofolio dalam kajian Islam. Pembahasan meliput pula investasi melalui reksadana, dan konsep investasi yang berkembang di common law system, misalnya efek beragun aset (asset back securities). Pembahasan terutama dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan berbagai peraturan yang pernah dipakai Indonesia dan perbandingan dengan negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, dan analisis kasus-kasus yang terjadi di pasar modal. 6. Hukum Kekayaan Intelektual (2 SKS) Mata kuliah ini membahas konsep hak kekayaan intelektual dalam kerangka hukum privat dan publik (administrasi). Aspek-aspek pengaturan HKI dalam perdagangan internasional (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan hak cipta dan hak milik industri (merek, paten, disain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varitas tanaman, dan disain industri), dikaitkan dengan praktik dan kasus yang terjadi, baik di dalam negeri maupun kasus-kasus di berbagai negara di dunia. Dibahas pula dinamika konsep hak kekayaan intelektual yang muncul dalam berbagai forum internasional, yaitu upaya persamaan persepsi antara negara-negara berkembang dan negara maju, misalnya pengetahuan tradisional dan pengetahuan penduduk asli. Pembahasan dikaitkan pula dengan konsep alih teknologi. 7. Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (2 SKS) Ekonomi pasar merupakan conditio sine qua non bekerjanya persaingan usaha sehat. Apa karakteristik dan cara kerja persaingan sehingga merupakan suatu persaingan usaha sehat dan anti monopoli? Bagaimana prasyarat tatanan dan ancaman terhadap persaingan serta prinsip-prinsip agar suatu pasar tetap dalam persaingan usaha yang sehat? Siapakah pelaku usaha? Bagaimana kolaborasi yang sehat antara kebijakan persaingan dan hukum persaingan? Bagaimana suatu negara mengatur persaingan usaha yang sehat? Apa saja yang harus diatur dalam suatu hukum persaingan usaha yang sehat? Bagaimana implemenasi penegakan hukum anti monopoli dan persaingan usaha sehat? Bagaimana negara-negara lain mengatur anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Kajian perbandingan dilakukan baik dalam pengaturan maupun penangan kasus di beberapa negara. 8. Penyelesaian Sengketa Bisnis (2 SKS) Mata kuliah ini membahas berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui pengadilan (khususnya pengadilan niaga) maupun di luar pengadilan. Mekanisme, prosedur, dan upaya hukum penyelesaian sengketa bisnis. Berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis, misalnya penyelesaian sengketa dalam bidang hak kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa konsumen, penyelesaian sengketa jasa konstruksi, penyelesaian sengketa dalam penanaman modal, baik sengketa di antara para investor atau antara penerima investasi dengan investor, maupun penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak. Pembahasan diarahkan kepada pemikiran yang bersifat konseptual dan praktis (dengan mengkaji berbagi kasus yang terjadi di dalam maupun luar negeri) berkaitan dengan berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis tersebut. Â Â KURIKULUM BKU HTN / HAN
Berpijak pada ruang lingkup mata kuliah di atas, maka tujuan diberikannya mata kuliah ini adalah untuk membekali peserta program dalam melihat persoalan yang bertalian dengan hukum administrasi negara baik di pusat maupun di daerah. 4. Sistem Peradilan Administrasi (2 SKS) Mata kuliah ini mengkaji dasar-dasar teori peradilan administrasi, serta berbagai macam sistem peradilan administrasi yang ada di Indonesia, yang belakangan diperluas cakupannya sampai masalah ketenagakerjaan, peradilan pajak dan lain-lain. Di samping itu, dikaji upaya perlindungan hukum bagi warga negara yang mendapat kerugian adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Tujuan diberikannya mata kuliah ini adalah untuk membekali pengetahuan dan pemahaman yang benar pada peserta program terhadap berbagai persoalan diseputar peradilan administrasi. 5. Hukum Otonomi Daerah (2 SKS) Mata kuliah ini mengkaji konsep pemerintah daerah dan latar belakang pembahasan pembagian wilayah negara dalam konstitusi Indonesia. Arti penting dari mata kuliah ini adalah memberikan bekal teoritis untuk memahami berbagai konsep hukum otonomi, asas-asas otonomi daerah, dimensi hubungan antara Pusat dan daerah dalam otonomi yang meliputi hubungan kewenangan, pengawasan, keuangan dan susunan organisasi pemerintahan daerah, serta pengaturannya dalam konstitusi Indonesia dan politik hukum perundang-undangan pemerintah daerah. Di samping itu, akan dikaji berbagai kebijakan politik pemerintah pusat terhadap Daerah. Apalagi setelah jatuhnya pemerintah Orde Baru muncul berbagai tuntutan Daerah kepada Pusat untuk segera merealisir otonomi daerah, misalnya gugatan terhadap negara kesatuan, tuntutan ke arah federasi dan berbagai ancaman ke arah disintegrasi, perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, dan seterusnya 6. Perbandingan Hukum Tata Negara (2 SKS) Mata kuliah ini akan mengkaji sistem hukum ketatanegaraan berbagai negara, baik menyangkut kelembagaan negaranya, pola hubungan antar lembaga negara dan sistem politik yang dikembangkan di berbagai negara. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat bekal teoritis berbagai konsep tentang sistem pemerintahan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara. 7. Hukum Pajak dan Keuangan Negara (2 SKS) Mata Kuliah ini akan mengkaji dasar-dasar filosofis dan yuridis bidang perpajakan yang akhir-akhir ini menjadi tumpuan bagi negara untuk pembiayaan negara. Disamping itu, akan dikaji berbagai peraturan perundangan bidang pajak dan keuangan negara, serta melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang muncul. Diharapkan dengan mata kuliah peserta program dapat memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hukum pajak dan keuangan negara. 8. Teori Perundang-undangan (2 SKS) Mata Kuliah ini akan mengkaji berbagai teori perundang-undangan serta kompleksitas persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di Pusat maupun di daerah, utamanya sejak reformasi 1999 dan muncul otonomi daerah. Penekanan mata kuliah ini kepada materi negara hukum dan demokrasi, dasar-dasar teori perundang-undangan, sumber-sumber hukum dan dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan, teori hierarki peraturan perundang-undangan, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui mata kuliah ini diharapkan peserta programdapat memahami berbagai persoalan yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan. Â KURIKULUM BKU HUKUM ISLAM
Pendekatan yang dipergunakan untuk menyampaikan materi ini adalah pendekatan teoretik dan sistemik. Pada bagian akhir dilengkapi dengan analisis terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama kajian terhadap peraturan hukum pidana yang mengatur sistem peradilan pidana dan mengkaji berbagai kasus yang aktual dalam penyelenggaraan peradilan pidana. 2. Pembaruan Hukum Pidana (2 SKS) Matakuliah ini memuat materi tentang latar belakang dan perkembangan pembaruan hukum pidana dan pemikiran (teori) hukum pidana yang menyertai pembaruan hukum pidana. Selanjutnya, mendalami perkembangan hukum pidana yang terjadi sekarang baik dalam ius constitum dan ius constituendum di bidang hukum pidana materiil (RUU KUHP) dan hukum pidana dormil (KUHAP) dan pemikiran yangberkembang (doktrin hukum). Pendekatan yang dipergunakan dalam kajian materi kuliah adalah pendekatan teoretik dan praktek.
Pada bagian akhir dilengkapi dengan analisis kasus dan problem yang aktual dalam pembaruan hukum dan penegakan hukum. 3. Hukum Pidana dan Kebijakan Publik (2 SKS) Makuliah ini berisi tentang hukum pidana dalam kaitanya dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti luas, yakni meliputi pembentukan hukum pidana dan penegakan hukum pidana dan pemidanaan.
Cakupan materi meliputi kebijakan pembaruan hukum pidana, pembaruan sistem peradilan pidana (penegakan hukum pidana), dan pembaruan pemidanaan di samping itu juga memuat penyelesaian di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) atau kebijakan non-penal dalam hukum pidana. Masing-masing akan ditinjau dari berbagai perspektif, yakni perspektif negara, perspektif pelaku, dan perspektif korban dan masyarakat.
Dalam rangka untuk memperdalam materi, disampaikan analisis perbandingan dengan negara-negara lain. Pada bagian akhir disajikan analisis perkembangan dalam legislasi dan praktek penegakan hukum di Indonesia. 4. Hukum Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia (3 SKS) Materi Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia memuat materi tentang hak-hak asasi manusia dan bagaimana hubungan antara hak-hak asasi manusia masuk dalam hukum pidana. Rumusan hak-hak asasi manusia diperluas bukan hanya yang dimuat dalam Deklarasi PBB tetapi juga hak-hak asasi manusia dalam konteks Islam.
Materi ini disajikan secara teoretik dan analisis yuridis-normatif dan telaah kasus yang aktual yang terjadi di Indonesia dan negara-negara lain (Internasional). Oleh sebab itu materi ini akan diperkuat dengan perbandingan di negara-negara lain dan kecenderungan internasional serta berbagai pandangan yang berkembang tentang hak-hak asasi manusia melalui analisis kritik (critical analysis).
Bagian akhir disajikan tentang problem yang aktual mengenai masalah HAM dan penegakan hukum terghadap pelanggaran HAM.
Landasan dan Tujuan
Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII, maka orientasi akademik dan profesional menjadi perhatian penting dalam seluruh proses belajar-mengajar. Kedua orientasi tersebut sama-sama penting dan relevan bagi pembekalan pengetahuan mahasiswa pascasarjana. Kematangan intelektual berpikir kritis dan analitik serta responsif terhadap situasi sosial menjadi tuntutan penting.
Dewasa ini disadari bahwa kurikulum pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII masih lebih menekankan pada aspek akademiknya. Namun demikian, di dalam penyelenggaraan pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UII juga diberikan nuansa profesional. Hal tersebut terlihat dengan jelas dengan digunakannya pendekatan pemecahan kasus secara yuridis dan penyisipan teknik pemecahan kasus dan pembuatan dokumen hukum dalam mata kuliah-mata kuliah bidang kajian utama. Â BIDANG KAJIAN UTAMA
BKU Hukum Bisnis
Diorientasikan untuk menjadikan peserta program menguasai berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan perdagangan. Di dalmnya dibahas bagaimana permasalahan hukum dari perbankan, pasar modal, pasar uang, perusahaan, dan lain sebagainya. Teori-teori yang mendasar dan komprehensif tentang bagaimana pengaturan masalah ekonomi dan perdagangan diberikan oleh para ahli (expert), sedangkan aspek praktisnya akan diberikan oleh para praktisi di berbagai lembaga keuangan. Diharapkan, peserta program nantinya akan bisa terjun baik sebagai praktisi maupun ilmuwan yang membidangi masalah hukum bisnis setelah selesai dari MH UII.
BKU Hukum Tata Negara
Diorientasikan untuk menjadikan peserta program menguasai berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan bidang pemerintahan. Di dalmnya dibahas bagaimana permasalahan hukum dari perundang-undangan, pemerintahan (pusat maupun daerah), otonomi daerah dan perimbangan kekuasaan, dan lain sebagainya. Teori-teori yang mendasar dan komprehensif tentang bagaimana pengaturan masalah pemerinatahan dan perundang-undangan diberikan oleh para ahli (expert), sedangkan aspek praktisnya akan diberikan oleh para praktisi di berbagai lembaga pemerintahan. Diharapkan, peserta program nantinya akan bisa terjun baik sebagai praktisi maupun ilmuwan yang membidangi masalah hukum Tata Negara setelah selesai dari MH UII.
BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Diorientasikan untuk menjadikan peserta program menguasai berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan dan penangannya. Di dalmnya dibahas bagaimana permasalahan hukum dan berbagai teori tentang kejahatan, kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi dan teknologi informasi, dan juga permasalahan yang berkaitan dengan penangannya yang meliputi aspek kebijakan publik dan sistem peradilan. Teori-teori yang mendasar dan komprehensif tentang bagaimana pengaturan masalah kejahatan dan penanganannya diberikan oleh para ahli (expert), sedangkan aspek praktisnya akan diberikan oleh para praktisi di berbagai lembaga terkait. Diharapkan, peserta program nantinya akan bisa terjun baik sebagai praktisi maupun ilmuwan yang membidangi masalah hukum pidana setelah selesai dari MH UII.
BKU Hukum Ekonomi Islam
diorientasikan untuk menjadikan peserta program menguasai berbagai permasalahan hukum posif dan hukum Islam yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan perdagangan. Di dalamnya dibahas bagaimana permasalahan hukum dan syar’i dari perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pasar uang syariah, , dan lain sebagainya. Teori-teori yang mendasar dan komprehensif tentang bagaimana pengaturan masalah ekonomi dan perdagangan yang berbasis pada sistem syariah diberikan oleh para ahli (expert), sedangkan aspek praktisnya akan diberikan oleh para praktisi di berbagai lembaga keuangan dan perdagangan syariah. Diharapkan, peserta program nantinya akan bisa terjun baik sebagai praktisi maupun ilmuwan yang membidangi masalah hukum dan syariah dari berbagai bentuk kegiatan ekonomi setelah selesai dari MH UII.  Beban Studi dan Lama Studi
1.    Studi minimal dapat ditempuh 3 semester atau 1 ½ Tahun (teori 2 Semester dan Penulisan tesis 1 Semester) dengan jumlah 40 SKS. 2.    Peserta didik yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam waktu waktu 6 semester akan dikenakan beaya tambahan untuk setiap semester berikutnya. Dan bagi yang tidak menyelesaikan studi dalam waktu 10 semester akan dikenakan sanksi akademik berupa drop-out (DO), kecuali memperoleh ijin perpanjangan dari Direktur Magister Hukum UII atas pertimbangan khusus maksimum 2 (dua) semester.  Penyelenggaraan Pendidikan
Pada prinsipnya perkuliahan diselenggarakan pada hari Jum’at mulai jam 16.00 s/d 21.00 WIB dan Sabtu mulai jam 13.00 s/d 18.00. Perkuliahan kadang diselenggarakan pada hari Kamis atau Minggu karena untuk memenuhi target pertemuan dalam satu semester yang dikarenakan ada hari libur nasional yang tepat pada hari Sabtu atau Jum’at.
Setiap satu matakuliah diberikan sejumlah 12 sesi oleh satu dosen (dosen utama dan dosen pendamping). Dan setiap dosen dapat mengisi lebih dari 2 sesi dalam setiap pertemuan.
| SKS | Waktu |
| 2 | 1 ½ jam |
| 3 | 2 ½ jam |
Kode, Nama, Bobot SKS dan Penyebaran Matakuliah
SEMESTER 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| MI-01 | Â Â Filsafat Hukum | 3 |
| MI-02 | Â Â Teori Hukum | 3 |
| MI-03 | Â Â Politik Hukum | 3 |
| MI-04 | Â Â Metode Penelitian Hukum | 3 |
| MI-05 | Â Â Sosiologi Hukum | 3 |
| MI-06 | Â Â Hukum dalam Pembangunan | 2 |
| Â | Â Â Jumlah SKS | 17 |
SEMESTER 2
BKU HUKUM BISNIS
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| Â | Â Â Hukum Perusahaan dan Kepailitan | 3 |
| Â | Â Â Hukum Kontrak | 2 |
| Â | Â Â Hukum Perdagangan Internasional | 2 |
| Â | Â Â Hukum Perbankan | 2 |
| Â | Â Â Hukum Investasi dan Pasar Modal | 2 |
| Â | Â Â Hukum Kekayaan Intelektual | 2 |
| Â | Â Â Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat | 2 |
| Â | Â Â Penyelesaian Sengketa Bisnis | 2 |
| Â | Â Â Jumlah SKS | 17 |
 BKU HAN/HTN
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| Â | Teori dan Hukum Konstitusi | 3 |
| Â | Negara Hukum dan Demokrasi | 2 |
| Â | Hukum Administrasi Negara | 2 |
| Â | Sistem Peradilan Administrasi | 2 |
| Â | Hukum Otonomi Daerah | 2 |
| Â | Sistem Politik Indonesia | 2 |
| Â | Hukum Pajak dan Keuangan Negara | 2 |
| Â | Teori Perundang-undangan | 2 |
| Â | Jumlah SKS | 17 |
 BKU HUKUM dan SISTEM PERADILAN PIDANA
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| Â | Â Â Sistem Peradilan Pidana | 3 |
| Â | Â Â Pembaruan Hukum Pidana | 3 |
| Â | Â Â Hukum Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia | 3 |
| Â | Â Â Hukum Pidana dan Kebijakan Publik | 2 |
| Â | Â Â Penegakan Hukum Pidana | 2 |
| Â | Â Â Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi | 2 |
| Â | Â Â Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi | 2 |
| Â | Â Â Jumlah SKS | Â |
 BKU HUKUM ISLAM
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| Â | Â Â Hukum Perbankan Islam | 3 |
| Â | Â Â Hukum Kontrak Dalam Islam | 2 |
| Â | Â Â Hukum Asuransi dalam Islam | 2 |
| Â | Â Â Hukum dan Ekonomi dalam Islam | 2 |
| Â | Â Â Hukum Pasar Modal dalam Islam | 2 |
| Â | Â Â Hukum Zakat dan Wakaf | 2 |
| Â | Â Â Etika Bisnis dalam Islam | 2 |
| Â | Â Â Hukum Persyarikatan | 2 |
| Â | Â Â Jumlah SKS | 17 |
SEMESTER 3
| Kode | Penulisan Tesis | SKS |
| MI-17 | Â Â T e s i s | 6 |
| Â | Â Â Jumlah SKS | 6 |
Masing-masing matakuliah didisain dengan tujuan dan sasaran tertentu sebagaimana yang dimaksudkan oleh Visi dan Misi Magister Hukum UII, sebagaimana yang tampak dalam deskripsi matakulaih sebagai berikut :
 KURIKULUM SEMESTER 1Sesuai dengan visi misi ke-Islam-an, maka aspek Filsafat Hukum dari perspektif Hukum Islam akan membahas secara detail berbagai hal ari prinsip-prinsip Hukum Islam yang dapat dikomparasikan dengan Filsafat Hukum secara umum. 2. Teori Hukum (3 SKS) Memuat materi dasar tentang keilmuan ilmu hukum. Pertama-tama disampaikan pengertian teori hukum, karakter atau ciri pokok pembentukan teori hukum dan perbandingannya dengan ilmu-ilmu sosial dan kealaman. Hubungan antara teori hukum dengan cabang ilmu lain yang mengambil objek kajiannya tentang hukum serta metode kajiannya.
Selanjutnya disampaikan tentang sejarah teori hukum yang berbasis pada hukum kontinental, kemunduran dan perkembangannya hingga abad ke 21. Kemudian dibahas secara mendalam tentang aliran hukum poisitivisme hukum, aliran hukum alam, dan studi hukum kritik dan aliran besar lainya. Topik khusus yang dibahas lebih lanjut yaitu keberlakuan hukum, validitas hukum, sanksi, sistem hukum, perubahan hukum, hubungan hukum dengan norma lain, moral, politik, dan perkembangan masyarakat. Bagian terakhir dibahas tentang teori hukum dari perspektif hukum Islam dan teori hukum yang dapat menjelaskan sistem hukum Indonesia. 3. Politik Hukum (3 SKS) Membahas keterkaitan antara hukum dan politik, serta pengaruhnya terhadap pembentukan hukum dan penegakan hukumnya di Indonesia.Hukum seringkali tidak dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum. Sehingga untuk mengetahui produk hukumnya harus dipelajari dan dikaji konfigurasi politik yang terjadi pada saat pembentukan hukum tersebut. Melalui mata kuliah ini akan dilakukan pengkajian terhadap berbagai hipotesa yang muncul dari hubungan interdependensi antara hukum dan politik. Hipotesis yang diangkat bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif, begitu pula sebaliknya, konfigurasi politik yang represif akan melahirkan produk hukum yang ortodok/konservatif.
4. Metode Penelitian Hukum (3 SKS)
Materi mata kuliah ini memuat tiga hal pokok, yaitu landasan epistimologi ilmu hukum, metodologi ilmu hukum, dan operasionalisasi penelitian hukum.Pada bagian pertama dijelaskan mengenai ciri keilmuan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial dan kealaman dan landasan epistimologi ilmu hukum dengan memfokuskan pada perkembangan teori dan ilmu hukum yang berbasis pada sistem hukum kontinental. Selanjutnya dibahas tentang metodologi penelitian ilmu hukum dengan materi pokok hubungan antara konsep hukum dengan metode kajiannya, metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian hukum, penelitian hukum doktrinal dan penelitian non-doktrinal serta menguraikan mengapa munculnya perbedaan penggunaan pendekatan dan metode penelitian dalam ilmu hukum dilihat dari sudut filsafat ilmu dan sejarah perkembangan ilmu (teori) hukum. Pada bagian lain diuraikan tentang siklus penelitian hukum.
Bagian ketiga memuat tentang strategi dalam mendisain suatu penelitian hukum secara umum dan mendesaian penelitian hukum khusus yang mengambil objek kajian pada peraturan perundang-undangan, konstitusi, dokumen hukum, sistem hukum, perbandingan hukum, studi hukum adat, studi hukum dan masyarakat serta studii tentang efektivitas hukum. Pada bagian akhir dibahas secara khusus tentang problem-problem dalam penelitian hukum melalui pendekatan praktik. 5. Sosiologi Hukum (3 SKS) Mata kuliah ini mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum dipandang sebagai gejala masyarakat. Oleh karena itu segala permasalahan hukum tidak dapat dilepaskan dari permasalahan masyarakat itu sendiri. Pembahasan difokuskan pada interaksi hukum dengan sistem sosial, struktur sosial dan proses sosial. Hukum sebagai struktur sosial dan perilaku dianalisis melalui berbagai peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi maupun akan terjadi.
6. Hukum dalam Pembangunan (2 SKS) Bekerjanya hukum dalam pembangunan ekonomi menjadi fokus kajian mata kuliah ini. Apa faktor pendorong utama bekerjanya hukum dalam pembangunan ekonomi? Apa faktor penghambat bekerjanya hukum dalam pembangunan ekonomi? Cakupan materi kuliah meliputi teori hukum dalam pembangunan ekonomi pada umumnya; indikasi dan parameter bekerjanya hukum dalam pembangunan ekonomi; teori yang digunakan dan pengalaman negara-negara maju dan negara berkembang dalam membangun ekonomi negaranya; peranan para pengambil kebijakan dalam pembangunan, yaitu bagaimana legislatif, eksekutif dan yudikatif, termasuk sarjana hukum berperan dalam pembangunan ekonomi; faktor-faktor yang berkaitan dengan bekerjanya hukum dalam pembangunan ekonomi, seperti HAM dan perburuhan. Untuk mengantisipasi perkembangan dunia yang sangat pesat dan membutuhkan paradigma baru disajikan materi tentang globalisasi dan tatanan ekonomi baru negara-negara dunia ketiga. Â Â KURIKULUM BKU HUKUM BISNIS
1. Hukum Perusahaan dan Kepailitan (3 SKS) Pembahasan hukum perusahaan meliputi kebijakan makro yang berkaitan dengan eksistensi perusahaan dalam perekonomian nasional. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan aspek mikro perusahaan yang meliputi: Institusi-institusi bisnis, khususnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, tanggung jawab pemegang saham, direksi dan komisaris, pemborosan dan likuidasi; Perkembangan bentuk-bentuk baru institusi maupun hubungan bisnis, misalnya join operation, konsorsium, dan joint venture; Kegiatan perusahaan terutama dalam bidang jasa, misalnya berbagai macam pembiayaan perusahaan; Pengembangan perusahaan; dan aspek-aspek hukum perusahaan transnasional (transnasional /multinational corporation). Dibahas pula sejarah hukum kepailitan; perkembangan teori yang berkaitan dengan kepailitan; prinsip, asas, dan tujuan kepailitan; para pihak yang terkait dengan kepailitan debitor (stakeholders); makna utang sebagai awal terjadinya pailit; prosedur beracara di pengadilan niaga, akibat hukum pernyataan pailit; berbagai alternatif restrukturisasi utang perusahaan, termasuk penundaan kewajiban pembayaran dan akibat hukumnya. 2. Hukum Kontrak (2 SKS) Muatan mata kuliah hukum kontrak meliputi asas-asas dalam kontrak dan perkembangannya dalam common law dan civil law system. Pembahasan selanjutnya adalah tahapan dalam pembuatan kontrak atau periode kontrak beserta berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam setiap tahapan tersebut dan antisipasinya. Pembahasan permasalahan didekati baik dari aspek teori, regulasi maupun praktik yang tercermin dalam berbagai putusan pengadilan dan praktek pembuatan kontrak. Dibahas pula berbagai bentuk kontrak (termasuk model law dalam kontrak dagang internasional, misalnya sale of good contract) dan permasalahan yang menyangkut kontrak dagang internasional. 3. Hukum Perdagangan Internasional (2 SKS) Membahas aspek-aspek hukum publik dan perdata perdagangan internasional. Sejarah perdagangan internasional, subjek hukum perdagangan internasional; GATT dan WTO dalam tata ekonomi internasional baru; eksistensi GATT-WTO sebagai sistem, forum perundingan, dan organisasi internasional, termasuk hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional; penyelesaian sengketa di antara anggota peserta WTO (Dispute Settlement Body) beserta kasus-kasus yang telah diselesaikannya; Indonesia dalam kerangka GATT-WTO dan konsekuensi keanggotaan Indonesia yang telah meratifikasi kesepakatan pembentukan perdagangan dunia; prospek dan kepentingan negara-negara peserta WTO; serta peranan UNCTAD dalam meningkatkan perekonomian negara-negara berkembang. 4. Hukum Perbankan (2 SKS) Materi kuliah ini membahas aspek kelembagaan, permodalan, dan kegiatan perbankan. Prinsip-prinsip dasar usaha perbankan seperti prinsip kehati-hatian (prudential banking), termasuk rahasia bank, serta aspek-aspek operasional atau kegiatan perbankan lainnya, terutama dalam pengucuran kredit. Dibahas pula aspek hukum jaminan, terutama jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan. Berbagai permasalahan di dunia perbankan termasuk dalam kajian materi kuliah ini, seperti penyelesaian kredit macet, tindak pidana perbankan (baik yang dilakukan oleh nasabah maupun bank) misalnya kejahatan kartu kredit, transfer ilegal, termasuk money loundring, dan likuidasi perbankan. Pembahasan diarahkan kepada pemikiran yang bersifat konseptual dan praktis berkaitan dengan aspek tersebut. 5. Hukum Investasi dan Pasar Modal (2 SKS) Kajian hukum investasi mencakup investasi langsung dan investasi tidak langsung. Pembahasan terhadap investasi langsung meliputi: Apa iklim yang kondusif bagi penanaman modal? Apa motivasi investor menanamkan modalnya di Indonesia? Bagaimana prosedur dan tata cara penanaman modal, terutama dalam era otonomi daerah? Bagaimana pengaturan perjanjian dalam suatu investasi. Bagaimana prinsip-prinsip investasi terutama dalam forum kerja sama Asia-Pasifik, dan perdagangan internasional (TRIMs). Apa saja risiko yang dapat timbul dalam suatu investasi, dan cara mengantisipasinya. Forum-forum penyelesaian sengketa dalam kerangka investasi. Bagaimana model investasi dalam kerangka otonomi daerah.
Pembahasan terhadap investasi tidak langsung diarahkan ke pasar modal, yang mencakup aspek kelembagaan; instrumen pasar modal; pelaku pasar modal; transaksi di pasar modal baik di pasa primer maupun sekunder termasuk perkembangan mutakhir transaksi efek di pasar modal; pelanggaran dan penegakan hukum di pasar modal; serta konsep investasi portofolio dalam kajian Islam. Pembahasan meliput pula investasi melalui reksadana, dan konsep investasi yang berkembang di common law system, misalnya efek beragun aset (asset back securities). Pembahasan terutama dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan berbagai peraturan yang pernah dipakai Indonesia dan perbandingan dengan negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, dan analisis kasus-kasus yang terjadi di pasar modal. 6. Hukum Kekayaan Intelektual (2 SKS) Mata kuliah ini membahas konsep hak kekayaan intelektual dalam kerangka hukum privat dan publik (administrasi). Aspek-aspek pengaturan HKI dalam perdagangan internasional (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan hak cipta dan hak milik industri (merek, paten, disain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varitas tanaman, dan disain industri), dikaitkan dengan praktik dan kasus yang terjadi, baik di dalam negeri maupun kasus-kasus di berbagai negara di dunia. Dibahas pula dinamika konsep hak kekayaan intelektual yang muncul dalam berbagai forum internasional, yaitu upaya persamaan persepsi antara negara-negara berkembang dan negara maju, misalnya pengetahuan tradisional dan pengetahuan penduduk asli. Pembahasan dikaitkan pula dengan konsep alih teknologi. 7. Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (2 SKS) Ekonomi pasar merupakan conditio sine qua non bekerjanya persaingan usaha sehat. Apa karakteristik dan cara kerja persaingan sehingga merupakan suatu persaingan usaha sehat dan anti monopoli? Bagaimana prasyarat tatanan dan ancaman terhadap persaingan serta prinsip-prinsip agar suatu pasar tetap dalam persaingan usaha yang sehat? Siapakah pelaku usaha? Bagaimana kolaborasi yang sehat antara kebijakan persaingan dan hukum persaingan? Bagaimana suatu negara mengatur persaingan usaha yang sehat? Apa saja yang harus diatur dalam suatu hukum persaingan usaha yang sehat? Bagaimana implemenasi penegakan hukum anti monopoli dan persaingan usaha sehat? Bagaimana negara-negara lain mengatur anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Kajian perbandingan dilakukan baik dalam pengaturan maupun penangan kasus di beberapa negara. 8. Penyelesaian Sengketa Bisnis (2 SKS) Mata kuliah ini membahas berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui pengadilan (khususnya pengadilan niaga) maupun di luar pengadilan. Mekanisme, prosedur, dan upaya hukum penyelesaian sengketa bisnis. Berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis, misalnya penyelesaian sengketa dalam bidang hak kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa konsumen, penyelesaian sengketa jasa konstruksi, penyelesaian sengketa dalam penanaman modal, baik sengketa di antara para investor atau antara penerima investasi dengan investor, maupun penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak. Pembahasan diarahkan kepada pemikiran yang bersifat konseptual dan praktis (dengan mengkaji berbagi kasus yang terjadi di dalam maupun luar negeri) berkaitan dengan berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis tersebut. Â Â KURIKULUM BKU HTN / HAN
1. Teori dan Hukum Konstitusi (3 SKS) Mata kuliah ini mengkaji konstitusi sebagai pijakan tertinggi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dalam bernegara. Oleh karena itu di dalamnya dibahas pengertian konstitusi, arti pentingnya konstitusi dalam negara, materi muatan konstitusi, bekerjanya konstitusi dalam praktek ketatanegaraan dan berbagai teori perubahan konstitusi. Atas dasar diskripsi tersebut, maka tujuan diberikannya mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam memahami kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bingkai konstitusi. Maka kuliah ini juga akan membahas hasil-hasil perubahan konstitusi (UUD 1945) yang pertama, kedua dan ketiga yang dilakukan oleh MPR. 2. Negara Hukum dan Demokrasi (2 SKS) Mata kuliah ini mengkaji keterkaitan antara Negara Hukum dan Demokrasi yang pada dasarnya membahas tiga aspek sekaligus yakni negara, hukum dan demokrasi secara integral dalam satu perkuliahan. Oleh karena itu di dalamnya disajikan materi tentang pengertian negara, berbagai konsepsi negara hukum, perkembangan negara hukum, kedudukan hirarkhi peraturan perundang-undangan dalam konsepsi negara hukum, macam-macam konfigurasi politik, pengaruh politik terhadap produk hukum dan produk hukum yang demokratis. Atas dasar diskripsi tersebut, maka diberikannya mata kuliah ini bertujuan untuk membekali peserta program dalam melihat persoalan yang sangat erat hubungannya antara negara hukum dan demokrasi. 3. Hukum Administrasi Negara (2 SKS) Mata kuliah ini pada dasarnya mengkaji sistem bekerjanya pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap publik dari sudut pandang hukum yang dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah (asas desentralisasi). Oleh karena itu mata kuliah ini menekankan pada bahasan hukum administrasi baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Atas dasar uraian di atas, maka pokok-pokok bahasannya adalah tentang kewenangan, pendelegasian kewenangan, kewenangan pengaturan dan pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah dan lain-lain.
Berpijak pada ruang lingkup mata kuliah di atas, maka tujuan diberikannya mata kuliah ini adalah untuk membekali peserta program dalam melihat persoalan yang bertalian dengan hukum administrasi negara baik di pusat maupun di daerah. 4. Sistem Peradilan Administrasi (2 SKS) Mata kuliah ini mengkaji dasar-dasar teori peradilan administrasi, serta berbagai macam sistem peradilan administrasi yang ada di Indonesia, yang belakangan diperluas cakupannya sampai masalah ketenagakerjaan, peradilan pajak dan lain-lain. Di samping itu, dikaji upaya perlindungan hukum bagi warga negara yang mendapat kerugian adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Tujuan diberikannya mata kuliah ini adalah untuk membekali pengetahuan dan pemahaman yang benar pada peserta program terhadap berbagai persoalan diseputar peradilan administrasi. 5. Hukum Otonomi Daerah (2 SKS) Mata kuliah ini mengkaji konsep pemerintah daerah dan latar belakang pembahasan pembagian wilayah negara dalam konstitusi Indonesia. Arti penting dari mata kuliah ini adalah memberikan bekal teoritis untuk memahami berbagai konsep hukum otonomi, asas-asas otonomi daerah, dimensi hubungan antara Pusat dan daerah dalam otonomi yang meliputi hubungan kewenangan, pengawasan, keuangan dan susunan organisasi pemerintahan daerah, serta pengaturannya dalam konstitusi Indonesia dan politik hukum perundang-undangan pemerintah daerah. Di samping itu, akan dikaji berbagai kebijakan politik pemerintah pusat terhadap Daerah. Apalagi setelah jatuhnya pemerintah Orde Baru muncul berbagai tuntutan Daerah kepada Pusat untuk segera merealisir otonomi daerah, misalnya gugatan terhadap negara kesatuan, tuntutan ke arah federasi dan berbagai ancaman ke arah disintegrasi, perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, dan seterusnya 6. Perbandingan Hukum Tata Negara (2 SKS) Mata kuliah ini akan mengkaji sistem hukum ketatanegaraan berbagai negara, baik menyangkut kelembagaan negaranya, pola hubungan antar lembaga negara dan sistem politik yang dikembangkan di berbagai negara. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat bekal teoritis berbagai konsep tentang sistem pemerintahan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara. 7. Hukum Pajak dan Keuangan Negara (2 SKS) Mata Kuliah ini akan mengkaji dasar-dasar filosofis dan yuridis bidang perpajakan yang akhir-akhir ini menjadi tumpuan bagi negara untuk pembiayaan negara. Disamping itu, akan dikaji berbagai peraturan perundangan bidang pajak dan keuangan negara, serta melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang muncul. Diharapkan dengan mata kuliah peserta program dapat memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hukum pajak dan keuangan negara. 8. Teori Perundang-undangan (2 SKS) Mata Kuliah ini akan mengkaji berbagai teori perundang-undangan serta kompleksitas persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di Pusat maupun di daerah, utamanya sejak reformasi 1999 dan muncul otonomi daerah. Penekanan mata kuliah ini kepada materi negara hukum dan demokrasi, dasar-dasar teori perundang-undangan, sumber-sumber hukum dan dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan, teori hierarki peraturan perundang-undangan, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui mata kuliah ini diharapkan peserta programdapat memahami berbagai persoalan yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan. Â KURIKULUM BKU HUKUM ISLAM
1. Hukum Perbankan Islam (3 SKS) Pembahasan mata kuliah ini mencakup aspek kelembagaan, permodalan, dan aktivitas perbankan. Orientas pembahasan diarahkan kepada pemikiran yang bersifat teoritis konseptual maupun praktis terhadap aspek-aspek di atas. Maka, secara praktis berbagai persoalan aktual yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan perbankan tersebut tidak luput menjadi kajian mata kuliah ini, tentu saja dengan memandangnya dari perspektif hukum Islam dengan tanpa menafikan untuk membandingkannya dengan hukum positif tentang perbankan.
2. Hukum Kontrak dalam Islam (2 SKS) Mata kuliah ini membahas tentang kontrak dari sudut pandang hukum Islam terhadap semua persoalan hukum yang terjadi dalam berbagai tahapan kontrak. Pembahasan permasalahan itu mencakup aspek teori baik hukum Islam maupun hukum umum berupa regulasi dan dari aspek praktis yang tercermin dalam berbagai putusan pengadilan dan praktik pembuatan kontrak. Dengan demikian, pada setiap aspek pembahasan hukum kontrak selalu berorientasikan kepada perbandingan hukum. 3. Hukum Asuransi dalam Islam (2 SKS) Mata kuliah ini membahas tentang asuransi dari sudut pandang hukum Islam terhadap masalah perasuransian, termasuk yang pro maupun yang kontra mengingat masalah asuransi ini merupakan masalah hukum yang harus dinilai dengan jalan ijtihad. Pembahasan persoalan itu mencakup kedudukan hukum asuransi dalam Islam, asas-asas dalam perjanjian asuransi, dan aspek-aspek praktis yang dapat meliputi jenis-jenis asuransi maupun beberapa perusahaan asuransi sebagai lembaga yang mengorganisasi perjanjian asuransi tersebut dalam perspektif perbandingan hukum, sehingga kajian masalah ini menjadi komprehensif
4. Hukum dan Ekonomi Islam (2 SKS) Mata kuliah ini membahas tentang peran pemerintah dalam pengaturan masalah ekonomi dan memenuhi jaminan terpenuhinya kebutuhan primer bagi warga negaranya, berikut kemungkinan tiap warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan standar hidup yang layak. Dibahas juga bagaimana polecy dan perangkat hukum yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, termasuk pengaturan terhadap kelembagaan perekonomian Islam (syariah). 5. Hukum Pasar Modal Islam (2 SKS) Mata kuliah ini membahas tentang pasar modal Islam (syariah) dari aspek kelembagaan, instrumen pasar modal, pelaku pasar modal, transaksi di pasar modal, baik di pasar primer maupun sekunder, termasuk perkembangan mutakhir transaksi efek di pasar modal, pelanggaran dan penegakan hukum di pasar modal. Mata kuliah ini juga akan menyoroti investasi melalui reksadana syariah dan konsep investasi yang berkembang di berbagai negara Islam. Pembahasan terutama dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan berbagai peraturan yang pernah berlaku di Indonesia dengan melakukan analisis dan penyelesaian berbagai kasus dalam pasar modal. 6. Hukum Zakat dan Wakaf (2 SKS) Mata kuliah ini membahas landasan syar’i dari zakat dan wakaf dan pendayagunaannya secara historis bagi penyangga baitul mal dan pensejahteraan umat (rakyat). Selanjutnya, dibahas juga bagaiman peran keduanya pada masa kini, reaktualisasi dan diversifikasi penarikan dan penyalurannya, berikut pelecy pemerintah di bidang kelembagaan yang berwenang menangani dan operasionalisasinya. Berbagai kasus-kasus aktual tentang keduanya juga akan ditinjau, seperti zakat profesi dan zakat perusahaan serta wakaf tunai 7. Etika Bisnis dalam Islam(2 SKS) Mata kuliah ini membahas epistemologi etika dalam bisnis, akhlak Islam yang berkenaan dengan pengambilan keputusan dan langkah-langkah bisnis, hak dan kewajiban para pelaku bisnis, baik dalam melakukan kontrak maupun dalam mensikapi berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya. Selain itu dibahas juga berbagai kasus yang terjadi dalam dunia bisnis dalam perspektif etika Islam, sebagai bahan perbandingan dalam memberikan analisis dan pemecahan kasus. 8. Hukum Persyarikatan (2 SKS) Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip syirkah (perseroan) dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep perseroan dalam sistem hukum barat. Kemudian akan dibahas juga implementasi konsep syirkah dalam dunia bisnis modern, termasuk di dalamnya hak dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perseroan itu. Kemudian akan dibahas menyangkut berbagai kasus dalam dunia perseroan, baik dalam sistem hukum barat maupun dalam sistem syariah, sebagai analisis dan pemecahan kasus yang terjadi dalam implementasi berbagai transaksi perseroan.   KURIKULUM BKU HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
1. Sistem Peradilan Pidana (3 SKS) Matakuliah ini memuat materi tentang penyelengaraan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana ditinjau dari aspek yuridis (normatif) dan teori sistem peradilan pidana. Selanjutnya masing sub-sistem diperdalami dan dikaji dan hubungannya dengan sistem peradilan pidana.
Pendekatan yang dipergunakan untuk menyampaikan materi ini adalah pendekatan teoretik dan sistemik. Pada bagian akhir dilengkapi dengan analisis terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama kajian terhadap peraturan hukum pidana yang mengatur sistem peradilan pidana dan mengkaji berbagai kasus yang aktual dalam penyelenggaraan peradilan pidana. 2. Pembaruan Hukum Pidana (2 SKS) Matakuliah ini memuat materi tentang latar belakang dan perkembangan pembaruan hukum pidana dan pemikiran (teori) hukum pidana yang menyertai pembaruan hukum pidana. Selanjutnya, mendalami perkembangan hukum pidana yang terjadi sekarang baik dalam ius constitum dan ius constituendum di bidang hukum pidana materiil (RUU KUHP) dan hukum pidana dormil (KUHAP) dan pemikiran yangberkembang (doktrin hukum). Pendekatan yang dipergunakan dalam kajian materi kuliah adalah pendekatan teoretik dan praktek.
Pada bagian akhir dilengkapi dengan analisis kasus dan problem yang aktual dalam pembaruan hukum dan penegakan hukum. 3. Hukum Pidana dan Kebijakan Publik (2 SKS) Makuliah ini berisi tentang hukum pidana dalam kaitanya dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti luas, yakni meliputi pembentukan hukum pidana dan penegakan hukum pidana dan pemidanaan.
Cakupan materi meliputi kebijakan pembaruan hukum pidana, pembaruan sistem peradilan pidana (penegakan hukum pidana), dan pembaruan pemidanaan di samping itu juga memuat penyelesaian di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) atau kebijakan non-penal dalam hukum pidana. Masing-masing akan ditinjau dari berbagai perspektif, yakni perspektif negara, perspektif pelaku, dan perspektif korban dan masyarakat.
Dalam rangka untuk memperdalam materi, disampaikan analisis perbandingan dengan negara-negara lain. Pada bagian akhir disajikan analisis perkembangan dalam legislasi dan praktek penegakan hukum di Indonesia. 4. Hukum Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia (3 SKS) Materi Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia memuat materi tentang hak-hak asasi manusia dan bagaimana hubungan antara hak-hak asasi manusia masuk dalam hukum pidana. Rumusan hak-hak asasi manusia diperluas bukan hanya yang dimuat dalam Deklarasi PBB tetapi juga hak-hak asasi manusia dalam konteks Islam.
Materi ini disajikan secara teoretik dan analisis yuridis-normatif dan telaah kasus yang aktual yang terjadi di Indonesia dan negara-negara lain (Internasional). Oleh sebab itu materi ini akan diperkuat dengan perbandingan di negara-negara lain dan kecenderungan internasional serta berbagai pandangan yang berkembang tentang hak-hak asasi manusia melalui analisis kritik (critical analysis).
Bagian akhir disajikan tentang problem yang aktual mengenai masalah HAM dan penegakan hukum terghadap pelanggaran HAM.
5. Penegakan Hukum Pidana (2 SKS)
Mata kuliah ini memuat teori-teori penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, kebijakan-kebijakan penegakan hukum, penegakan hukum dan perkembangan masyarakat, dan praktek-praktek penegakan hukum pidana aktual dalam masyarakat. 6. Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi (2 SKS) Mata kuliah ini memuat materi tentang berbagai tindak pidana di bidang ekonomi, yang meliputi: tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar modal, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pajak. Semua tindak pidana tersebut dikaji secara filosofis, normatif, dan sosiologis. Disamping itu, dibahas pula aspek hukum acara dari berbagai undang-undang tersebut dan perkembangannya dalam masyarakat. 7. Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi (2 SKS) Mata kuliah ini memuat materi tentang berbagai tindak pidana di bidang industri dan telekomunikasi yang meliputi tindak pidana HAKI (hak cipta, paten, merek, desain, dan rahasia dagang). Tindak pidana di bidang telekomunikasi dan kejahatan cyber.Â
Â
